Sidoharjo memanas saat ratusan sopir truk menggelar aksi menuntut akses solar bersubsidi, penghapusan barcode, dan pembenahan aturan angkutan.
Tabooo.id: Sidoharjo – Ratusan sopir truk memenuhi kawasan Bundaran Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (30/9/2026) siang. Mereka datang membawa satu keresahan utama: sulit mendapatkan solar bersubsidi.
Sekitar 250 kendaraan ikut dalam aksi tersebut. Towing, colt diesel, hingga truk fuso memenuhi ruas jalan di sekitar Bundaran Waru.
Akibatnya, arus kendaraan dari Sidoarjo menuju Surabaya maupun arah sebaliknya tersendat. Para sopir kemudian turun dari kendaraan dan berkumpul sambil membawa atribut aksi serta bendera Merah Putih.
Namun, persoalan solar hanya menjadi pintu masuk. Di balik kemacetan itu, para sopir membawa daftar tuntutan yang jauh lebih panjang.
Solar Menjadi Titik Bara
Sutris, salah satu sopir asal Boyolali, mengatakan para pengemudi kesulitan memperoleh solar bersubsidi.
“Kami sangat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar,” kata Sutris.
Menurut para sopir, persoalan itu tidak berhenti pada ketersediaan bahan bakar. Mereka juga mempersoalkan mekanisme pembelian solar bersubsidi yang mensyaratkan barcode.
Karena itu, mereka meminta pemerintah menghapus kewajiban barcode untuk pembelian solar bersubsidi.
Di lapangan, persoalan tersebut langsung bersentuhan dengan aktivitas pengemudi. Solar bukan sekadar bahan bakar. Bagi sopir truk, ketersediaannya menentukan apakah kendaraan dapat terus bergerak dan mengangkut barang.
Tuntutan Meluas ke Persoalan Angkutan
Setelah menyuarakan persoalan BBM, para sopir mengajukan tuntutan lain. Salah satunya berkaitan dengan penyesuaian dimensi kendaraan.
GSJT meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jasa Marga menindaklanjuti pembahasan mengenai pembiayaan penyesuaian dimensi kendaraan.
Mereka juga meminta penyesuaian dimensi terhadap 100 kendaraan milik anggota GSJT. Selain itu, para sopir mendorong penegakan aturan terhadap kendaraan yang membawa muatan berlebih.
Dengan demikian, aksi di Waru tidak hanya berbicara tentang solar. Para pengemudi juga mempertanyakan bagaimana aturan transportasi berjalan di lapangan.
Di satu sisi, pemerintah memiliki aturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan. Di sisi lain, para pengemudi menghadapi tuntutan operasional yang langsung memengaruhi pendapatan mereka.
Dari Waru, Tuntutan Bergerak ke Pemerintah
Aksi di Bundaran Waru menjadi salah satu titik penyampaian aspirasi. Setelah itu, rombongan GSJT berencana mendatangi sejumlah instansi.
Tujuannya mencakup Dinas Perhubungan Jawa Timur, Pertamina MOR V/Jatimbalinus, Jasa Raharja, serta Kantor Gubernur Jawa Timur.
Masing-masing lembaga berkaitan dengan bagian persoalan yang mereka soroti. Pertamina bersinggungan dengan distribusi BBM, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan pada sejumlah kebijakan transportasi.
Sementara itu, Jasa Raharja berkaitan dengan tuntutan lain yang dibawa massa. Mereka meminta pertanggungjawaban terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang.
Para sopir juga meminta pemerintah memberikan beasiswa bagi anak-anak korban kecelakaan kapal. Mereka sekaligus mendorong revisi PMK Nomor 16/PMK.010/2017 yang mengatur kompensasi kecelakaan.
Ketika Truk Berhenti, Distribusi Ikut Tertahan
Kemacetan di Waru memperlihatkan satu persoalan yang sering luput dari perhatian. Truk bukan sekadar kendaraan yang memenuhi jalan.
Kendaraan tersebut menjadi bagian dari rantai distribusi barang. Ketika ratusan truk berhenti pada satu titik strategis, pergerakan kendaraan lain ikut terganggu.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada kemacetan. Di balik kabin truk terdapat biaya operasional, waktu perjalanan, kebutuhan bahan bakar, hingga risiko kehilangan pendapatan.
Karena itu, tuntutan para sopir perlu dibaca secara utuh. Mereka tidak hanya memprotes harga atau akses BBM.
Mereka juga membawa persoalan mengenai aturan kendaraan, distribusi barang, keselamatan, kompensasi kecelakaan, dan hubungan antara kebijakan dengan kondisi lapangan.
Bukan Sekadar Aksi di Jalan
Bundaran Waru akhirnya menjadi ruang tempat berbagai persoalan bertemu. Solar menjadi pemantik, tetapi daftar tuntutan menunjukkan persoalan yang lebih luas.
Para sopir meminta pemerintah tidak hanya melihat kemacetan sebagai persoalan ketertiban lalu lintas. Mereka juga meminta pemerintah melihat kondisi yang mendorong para pengemudi turun ke jalan.
Di titik inilah aksi tersebut menjadi lebih dari sekadar unjuk rasa. Ini bukan sekadar kendaraan yang berhenti. Ini adalah rantai distribusi yang sedang menunjukkan titik rapuhnya.
Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah setiap tuntutan akan berhenti sebagai daftar aspirasi, atau pemerintah mampu membawa persoalan tersebut ke meja penyelesaian?
Sebab, ketika sopir berhenti, jalan memang ikut tersendat. Namun, ketika persoalan mereka tidak menemukan jalan keluar, gangguannya bisa jauh lebih panjang. @dimas
