Serda Ahmad tewas diduga dianiaya senior. Keluarga mendesak proses hukum transparan dan sanksi setimpal bagi empat senior yang diduga terlibat.
Keluarga kini menunggu dua hal. Hasil otopsi dan proses hukum.
Keduanya mereka harapkan bisa membuka terang penyebab kematian Ahmad sekaligus menjawab dugaan penganiayaan yang menyeret empat anggota senior.
Ayah Ahmad, Toni Eko Prasetyo, meminta aparat tidak melihat perkara ini sebagai persoalan internal semata.
Ia ingin proses hukum berjalan serius, transparan, dan menghasilkan sanksi yang setimpal jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
“Kami dari keluarga almarhum berharap ada sanksi yang setimpal kepada empat anggota senior anak kami yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kami,” ujar Toni saat ditemui di rumah duka, Jumat sore, 11 September 2026.
Keluarga Tak Ingin Alasan Menjadi Pembenaran
Toni mengatakan keluarga menyerahkan proses hukum kepada aparat.
Namun, penyerahan itu bukan berarti keluarga ingin perkara berjalan tanpa pengawasan.
Ia meminta aparat memeriksa seluruh rangkaian peristiwa secara serius. Termasuk latar belakang dan tujuan dari dugaan penganiayaan tersebut.
Bagi keluarga, alasan apa pun tidak boleh menjadi pembenaran jika pemeriksaan nantinya menemukan tindakan yang melanggar hukum.
“Apa pun latar belakang dan juga apa pun maksud tujuan daripada penganiayaan itu, harus ada perhatian yang serius dan betul-betul pelaku diberikan sanksi yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya,” kata Toni.
Di titik inilah persoalan Ahmad menjadi lebih dari sekadar perkara kematian seorang prajurit.
Ada pertanyaan tentang batas antara pembinaan, disiplin, dan kekerasan.
Ada pula pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab ketika sebuah proses yang seharusnya membentuk prajurit justru berujung pada kematian.
Pukul 05.00, Keluarga Mendapat Kabar
Keluarga mengetahui kondisi Ahmad pada Kamis sekitar pukul 05.00 WIB.
Saat itu, Ahmad disebut sudah berada di unit gawat darurat. Tidak lama kemudian, keluarga menerima kabar bahwa ia meninggal dunia.
Kabar itu mengubah pagi keluarga menjadi kehilangan.
Ahmad bukan sekadar seorang prajurit bagi mereka. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Toni Eko Prasetyo dan Retno Setio Rini.
Kini, keluarga hanya bisa mencari jawaban dari proses yang masih berjalan.
Mereka kemudian meminta otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Ahmad.
Namun, hingga keterangan keluarga pada Jumat sore, hasil otopsi belum mereka terima.
Bagi Toni, hasil tersebut memiliki arti penting.
“Harapan kami dengan hasil otopsi itu bisa menguatkan secara yuridis terkait meninggalnya anak kami,” katanya.
Artinya, keluarga tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana Ahmad meninggal.
Mereka membutuhkan bukti yang dapat memperjelas perkara secara hukum.
Ahmad Bertugas di Halim
Ahmad bertugas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Selama sekitar satu setengah tahun, ia menjalankan tugas di lingkungan Dinas Psikologi Mabes TNI AU.
Perjalanan pengabdiannya kemudian berhenti ketika ia meninggal dunia.
Keluarga menyebut Ahmad meninggal setelah mengalami dugaan penganiayaan oleh senior.
Mereka menyebut ada empat anggota senior yang diduga terlibat.
Namun, sampai proses pemeriksaan menghasilkan kesimpulan resmi, status dan peran masing-masing pihak tetap harus mengikuti proses hukum.
Karena itu, dugaan tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum aparat menyelesaikan pemeriksaan dan menemukan bukti yang cukup.
Ketika Pembinaan Menjadi Pertanyaan
Di lingkungan militer, disiplin memiliki posisi penting.
Prajurit harus menjalankan perintah, memahami aturan, dan menjaga kehormatan institusi.
Tetapi disiplin juga memiliki batas.
Ketika muncul dugaan kekerasan yang berujung pada kematian, pertanyaan tidak lagi berhenti pada siapa yang melakukan tindakan tersebut.
Publik juga patut mempertanyakan bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan berjalan.
Apakah setiap tindakan senior terhadap junior memiliki batas yang jelas?
Apakah pengawasan mampu mencegah tindakan yang berlebihan?
Dan ketika dugaan pelanggaran muncul, apakah sistem mampu memberikan perlindungan kepada prajurit yang menjadi korban?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena perkara Ahmad menyentuh persoalan yang lebih besar daripada hubungan senior dan junior.
Ini menyangkut keselamatan prajurit di dalam institusi yang menempatkan disiplin sebagai fondasi.
Hasil Otopsi Menjadi Titik Penting
Keluarga kini berada dalam posisi menunggu.
Mereka menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Ahmad.
Mereka juga menunggu proses hukum untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran.
Dua proses tersebut akan menentukan arah perkara.
Tanpa hasil yang jelas, ruang spekulasi akan semakin lebar.
Sebaliknya, pemeriksaan yang transparan dapat memberikan kepastian bagi keluarga sekaligus menjawab pertanyaan publik.
Karena itu, keluarga meminta aparat tidak sekadar menjalankan prosedur.
Mereka ingin proses tersebut benar-benar mengungkap apa yang terjadi.
Ini Bukan Sekadar Soal Sanksi
Keluarga memang meminta sanksi setimpal.
Namun, tuntutan itu tidak berdiri sendiri.
Di balik permintaan tersebut ada kebutuhan yang lebih mendasar: kepastian tentang kematian seorang anak.
Ahmad telah pergi. Waktu tidak bisa dikembalikan.
Yang masih bisa dilakukan adalah memastikan setiap dugaan diperiksa, setiap bukti diuji, dan setiap pihak yang terbukti melanggar mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Jika hukum menemukan adanya pelanggaran, sanksi harus mengikuti fakta dan ketentuan yang berlaku.
Jika pemeriksaan menemukan fakta berbeda, keluarga dan publik juga berhak mengetahuinya.
Sebab, keadilan tidak lahir dari dugaan.
Keadilan lahir ketika fakta dibuka, bukti diuji, dan pertanggungjawaban diberikan secara terang.
Bagi keluarga Serda Ahmad Muzammul Farisa, penantian itu belum selesai.
Mereka masih menunggu hasil otopsi.
Mereka masih menunggu proses hukum.
Dan yang paling penting, mereka masih menunggu jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anak pertama mereka. @dimas
