Sengketa Ledoksari memanas saat warga menghadapi rencana pengosongan lahan PT KAI. Di tengah proses hukum, dialog dan kemanusiaan kembali dipertanyakan.
Tabooo.id – Sengketa Ledoksari, Jebres, Solo, kembali menjadi sorotan. Warga dan PT KAI masih berhadapan dalam proses hukum, tetapi polemik pengosongan kawasan terus bergulir. Kondisi ini memunculkan satu pertanyaan sederhana: kalau hukum sedang berjalan, kenapa harus ada paksaan?
Ada satu hal yang seharusnya sederhana dalam sengketa lahan: ketika persoalan sudah masuk pengadilan, semua pihak memberi ruang kepada hukum untuk bekerja.
Tapi Ledoksari menunjukkan persoalan yang lebih rumit.
Di satu sisi, PT KAI menyatakan kawasan tersebut merupakan aset perusahaan dan membutuhkan penataan untuk pengembangan Stasiun Solo Jebres. Di sisi lain, warga yang telah lama tinggal di kawasan itu mempertanyakan hak atas lahan dan menolak meninggalkan rumah mereka.
Kini persoalan itu masuk ke meja pengadilan.
Lalu pertanyaannya: kalau hakim belum mengetuk palu, kenapa konflik di lapangan harus terus dipanaskan?
Ledoksari Bukan Sekadar Soal Tanah
Warga Ledoksari, Rejosari, Jebres, telah menggugat PT KAI dan BPN Kota Solo ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 252/Pdt.G/2026/PN Skt.
Artinya, konflik ini bukan lagi sekadar perdebatan antara warga dan perusahaan.
Ada proses hukum yang sedang berjalan.
Lebih dari itu, kawasan tersebut bukan ruang kosong. Warga menyebut sebagian keluarga telah tinggal di sana sejak puluhan tahun lalu. Mereka juga mengajukan berbagai dokumen sebagai bagian dari dasar keberatan terhadap pengosongan lahan.
Karena itu, ketika bicara soal pengosongan, yang dipertaruhkan bukan cuma tembok dan genteng.
Ada rumah, ada sumber penghidupan dan ada sejarah keluarga.
Dan ada kehidupan yang sudah terlanjur tumbuh di sana.
PT KAI Juga Punya Kepentingan
Namun, persoalan ini juga tidak bisa dilihat hanya dari sisi warga.
PT KAI menyatakan kawasan Ledoksari masuk dalam aset perusahaan. KAI juga menyiapkan penataan dan pengembangan Stasiun Solo Jebres sebagai bagian dari konektivitas transportasi.
Perusahaan telah menjalankan tahapan sosialisasi dan menerbitkan surat peringatan kepada warga untuk melakukan pengosongan atau pembongkaran mandiri. KAI juga menawarkan uang bongkar kepada warga terdampak.
Jadi, konfliknya jelas.
KAI bicara tentang aset dan pengembangan kawasan.
Warga bicara tentang tempat tinggal dan kehidupan.
Dua kepentingan itu sama-sama nyata.
Masalahnya muncul ketika penyelesaian konflik mulai bergeser dari meja dialog menuju tekanan di lapangan.
Pada 1 Oktober 2026, misalnya, PT KAI memasang pagar seng di lokasi saat proses sidang perdana gugatan warga berlangsung. KAI menjelaskan pagar tersebut dipasang pada rumah warga yang telah menerima tawaran ongkos bongkar dan menyatakan bersedia membongkar bangunannya secara mandiri.
Di titik ini, publik wajar bertanya: apakah penyelesaian sengketa harus selalu bergerak secepat mungkin, sementara proses hukum masih berjalan?
“Bukan Budaya Solo”
Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno, mengambil posisi tegas.
Ia menolak pembongkaran paksa maupun tindakan kekerasan dalam penyelesaian persoalan Ledoksari.
Menurut Sukasno, PT KAI sebaiknya menahan diri dan memberi ruang bagi proses hukum. Jika nantinya pengadilan memutus warga harus meninggalkan lahan, ia mengatakan warga akan menaati keputusan tersebut.
Pandangan itu menarik karena menyentuh persoalan yang lebih besar dari sekadar sengketa tanah.
Bagaimana cara sebuah kota menyelesaikan konflik tanpa membuat warganya merasa berhadapan dengan kekuasaan?
Sukasno juga mendorong PT KAI membuka kembali ruang pembicaraan. Terutama karena warga masih mempersoalkan nilai uang kerohiman yang mereka anggap belum sebanding dengan dampak ketika harus meninggalkan kawasan.
Dan di sinilah pendekatan kemanusiaan menjadi penting.
Hukum Jangan Hanya Jadi Palu
Kita sering mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Tetapi hukum bukan hanya soal siapa yang akhirnya menang di ruang sidang.
Hukum juga membutuhkan proses yang tertib, adil, dan tidak menciptakan konflik baru di luar ruang sidang.
Warga memang tidak bisa mengabaikan hak pihak lain atas aset.
Sebaliknya, pemilik aset juga perlu mempertimbangkan bahwa pengosongan kawasan menyangkut manusia yang sudah membangun kehidupan di sana.
Karena itu, menunggu proses hukum bukan berarti menghentikan pembangunan.
Dialog juga bukan berarti mengabaikan kepentingan perusahaan.
Justru keduanya bisa berjalan bersamaan.
Kalau pengadilan sedang bekerja, mengapa ruang dialog harus ditutup?
Ledoksari akhirnya menjadi ujian bukan hanya bagi warga dan PT KAI.
Ini juga menjadi ujian bagi cara sebuah kota menyelesaikan konflik.
Sebab membongkar bangunan mungkin bisa dilakukan dalam hitungan jam.
Tetapi membangun kembali rasa percaya warga kepada institusi bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Dan mungkin, di situlah persoalan Ledoksari sebenarnya berada.
Bukan sekadar siapa memiliki tanah, tetapi bagaimana manusia diperlakukan ketika kepentingan bertabrakan.@eko
