Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku khawatir melihat arah politik Indonesia yang dinilainya semakin liar. Perebutan kekuasaan, menurutnya, seolah membuat segala cara dibenarkan tanpa lagi mempertimbangkan moral dan etika. Kegelisahan SBY bukan tanpa alasan. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan paling mengkhawatirkan: ketika rakyat justru merasa takut dan tidak tenteram tinggal di negaranya sendiri.
Tabooo.id – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi politik Indonesia. Ia menilai perebutan kekuasaan semakin mengkhawatirkan ketika berbagai cara seolah dibenarkan tanpa mempertimbangkan moral dan etika.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik terhadap persaingan elite politik. SBY juga mengingatkan kemungkinan dampak yang lebih serius: masyarakat kehilangan rasa aman di negaranya sendiri.
Melalui akun X pribadinya, Rabu (4/11/2026), SBY menuliskan kritik terhadap perkembangan politik nasional.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” tulis SBY.
Ia menyoroti praktik perebutan kekuasaan yang menurutnya seolah tidak lagi mengenal batas kepatutan.
“Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan,” lanjutnya.
SBY juga mempertanyakan apakah kepentingan memperoleh kekuasaan kini lebih penting daripada pertimbangan baik dan buruk.
“Tak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral,” ujarnya.
Kekhawatiran SBY Bukan Cuma soal Persaingan Elite
Bagian paling serius dari pernyataan SBY justru terletak pada dampaknya terhadap masyarakat.
Ia mengaku khawatir situasi politik yang semakin tidak sehat dapat membuat rakyat merasa takut dan kehilangan ketenteraman di negaranya sendiri.
“Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri,” kata SBY.
Pernyataan tersebut memperluas persoalan politik dari sekadar perebutan pengaruh dan jabatan.
Sebab, stabilitas negara tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan. Ada kepercayaan masyarakat terhadap hukum, institusi, dan kepastian bahwa negara mampu melindungi warganya.
Ketika pertarungan politik terus menjadi tontonan konflik, masyarakat berpotensi ikut menanggung dampaknya.
Bukan hanya melalui kebijakan yang mereka rasakan, tetapi juga melalui ketidakpastian mengenai arah kehidupan bernegara.
Muncul di Tengah Polemik Dugaan Penyadapan Presiden
Pernyataan SBY muncul di tengah polemik dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
CNN Indonesia melaporkan, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Menurut keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang semestinya.
Sasaran yang disebut dalam penyelidikan mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Namun, penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Perkara tersebut tetap harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah situasi itulah, pernyataan SBY mengenai politik yang semakin liar mendapat konteks lebih luas.
Persoalannya bukan semata-mata siapa berhadapan dengan siapa. Publik juga perlu mengetahui apakah mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban kekuasaan berjalan sebagaimana mestinya.
SBY Meminta Prabowo Menghidupkan Politik Berkeadaban
SBY kemudian menyampaikan permohonan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap kepala negara mampu menghidupkan kembali praktik politik yang menjunjung tinggi moral, etika, dan kepatutan.
“Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban,” tulisnya.
SBY menyebut permintaan tersebut sebagai panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat.
“Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat,” lanjutnya.
Ia juga berharap Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Prabowo untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
Pesan itu menempatkan Presiden bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab menjaga kualitas kehidupan politik nasional.
Negara Tidak Cukup Hanya Stabil, Kekuasaan Juga Harus Beradab
Ada satu hal yang perlu diperhatikan dari kegelisahan SBY.
Negara bisa saja terlihat berjalan secara administratif. Pemerintahan tetap bekerja, institusi tetap berdiri, dan perebutan kepentingan politik terus berlangsung.
Namun, semua itu belum otomatis menjamin sehatnya kehidupan demokrasi.
Kualitas negara juga terlihat dari bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, kritik terhadap praktik politik bukan berarti menolak perbedaan kepentingan. Demokrasi memang memberi ruang bagi persaingan.
Masalah muncul ketika persaingan kehilangan batas etika dan hukum.
Sebab, rakyat bukan penonton yang bisa terus diminta memahami konflik elite tanpa memperoleh kepastian mengenai perlindungan hak-haknya.
Pernyataan SBY pada akhirnya menyisakan pertanyaan yang lebih besar: apakah politik masih menjadi jalan untuk mengurus kepentingan rakyat, atau justru semakin sibuk mengurus perebutan kekuasaan?
Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki pemimpin. Negara yang kuat adalah negara yang membuat rakyatnya merasa aman, percaya pada hukumnya, dan tidak takut hidup di dalamnya. @jeje
