Pelecehan seksual di kampus menjadi persoalan serius ketika ruang pendidikan yang seharusnya menjamin keamanan justru menyimpan ketimpangan relasi kuasa. Padahal, kampus semestinya menjadi tempat mahasiswa membangun pengetahuan, mengembangkan pemikiran kritis, dan memperoleh perlindungan selama menjalani proses pendidikan. Namun, bagaimana jika pihak yang memiliki otoritas akademik justru membuat mahasiswa rentan menjadi korban?
Tabooo.id – Sepanjang 2026, sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual di kampus yang melibatkan dosen dan mahasiswi kembali mencuat di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) menjadi salah satu perhatian publik. Peristiwa yang disebut terjadi pada 05/05/2026 itu memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada dugaan tindakan individual relasi kuasa di lingkungan akademik dan kemampuan institusi melindungi mahasiswa ketika kewenangannya diduga disalahgunakan.
Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Jamal Wiwoho, menilai persoalan tersebut tidak cukup dijelaskan melalui ketersediaan aturan hukum. Ada kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya. Pernyataan itu menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih dalam hukum mungkin sudah tersedia, tetapi apakah mahasiswa benar-benar memiliki keberanian, akses, dan jaminan keamanan untuk menggunakannya?
Menurut Jamal, sebagaimana dikutip Kompas.com pada Sabtu, 14/11/2026:
“Persoalan utamanya justru dapat terletak pada kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak berhenti pada keberadaan undang-undang. Institusi pendidikan juga harus membuktikan bahwa mekanisme perlindungan benar-benar bekerja.
Ketika Nilai Akademik Berubah Menjadi Instrumen Kekuasaan
Dalam hubungan akademik yang ideal, dosen dan mahasiswa berada dalam hubungan profesional yang dibangun melalui proses pembelajaran, bimbingan, evaluasi, serta pertukaran pengetahuan. Namun, hubungan tersebut tidak sepenuhnya setara.
Dosen memiliki kewenangan memberikan nilai, menentukan evaluasi akademik, mengarahkan penelitian, menyetujui administrasi tertentu, serta memberikan rekomendasi yang dapat memengaruhi perjalanan pendidikan mahasiswa.
Mahasiswa, terutama mereka yang sedang menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi, sering kali bergantung pada keputusan akademik dosen pembimbing maupun pejabat program studi.
Ketergantungan ini menciptakan ruang kerentanan ketika seseorang menggunakan jabatan akademiknya di luar kepentingan pendidikan.
Mahasiswa mungkin merasa tidak memiliki pilihan ketika menghadapi perilaku yang membuatnya tidak nyaman. Menolak bisa dianggap berisiko. Melapor bisa memunculkan kekhawatiran mengenai nilai, kelulusan, hubungan akademik, hingga reputasi sosial. Di sinilah persoalan relasi kuasa menjadi penting.
Pelecehan seksual dalam lingkungan akademik tidak dapat dilihat hanya melalui pertanyaan apakah terjadi kontak fisik atau perkataan tidak pantas. Publik juga perlu melihat konteks hubungan antara pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang berada dalam posisi bergantung.
Artinya, ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat pertumbuhan intelektual berpotensi berubah menjadi ruang tekanan ketika kewenangan tidak dibatasi oleh etika dan pengawasan.
Kekuasaan di kampus tidak selalu hadir melalui ancaman terbuka. Terkadang, ia muncul dalam bentuk keputusan akademik yang sepenuhnya berada di tangan seseorang.
Ketika satu pihak menguasai akses terhadap kelulusan, sementara pihak lainnya harus bergantung pada keputusan tersebut, hubungan profesional dapat kehilangan keseimbangannya.
Pelecehan Seksual di Kampus: Mengapa Korban Memilih Diam?
Salah satu persoalan paling sulit dalam penanganan kekerasan seksual adalah keberanian korban untuk melaporkan kejadian.
Masyarakat sering mempertanyakan mengapa korban tidak segera melapor, mengapa baru berbicara setelah beberapa waktu, atau mengapa mereka masih berinteraksi dengan pihak yang diduga melakukan pelecehan. Pertanyaan seperti itu justru berisiko mengabaikan kondisi yang dihadapi korban.
Dalam lingkungan perguruan tinggi, keputusan melapor tidak selalu sederhana. Mahasiswa harus mempertimbangkan kemungkinan berhadapan dengan dosen yang memiliki pengaruh terhadap perjalanan akademiknya.
Ada sejumlah risiko yang mungkin mereka khawatirkan:
- Nilai akademik menjadi tidak objektif.
- Proses bimbingan dan penyelesaian tugas akhir terhambat.
- Muncul intimidasi atau tekanan secara langsung maupun tidak langsung.
- Identitas korban tersebar dan memicu stigma sosial.
- Hubungan dengan teman, dosen, atau lingkungan akademik berubah.
- Laporan tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Ketakutan tersebut dapat membuat korban memilih diam, bukan karena tidak mengalami persoalan, melainkan karena tidak yakin institusi mampu melindunginya.
Dalam konteks psikologis, pengalaman kekerasan seksual juga dapat menimbulkan rasa takut, malu, kebingungan, tekanan emosional, dan hilangnya rasa aman.
Namun, perlu ditegaskan bahwa kondisi psikologis setiap korban berbeda. Tidak ada satu pola respons yang dapat digunakan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah pengakuan.
Karena itu, institusi tidak boleh menjadikan keterlambatan pelaporan, respons emosional, atau perilaku korban sebagai alasan untuk mengabaikan laporan.
Keberanian korban untuk berbicara tidak bisa dipisahkan dari jaminan keamanan yang diberikan institusi. Kampus tidak cukup menyediakan kotak pengaduan atau alamat surat elektronik. Mereka harus memastikan mahasiswa tidak kehilangan hak akademik setelah menyampaikan laporan.
Jika mahasiswa harus mempertaruhkan masa depan pendidikannya untuk memperoleh keadilan, mekanisme perlindungan kampus patut dipertanyakan.
Budaya Institusi: Ketika Nama Besar Lebih Berkuasa daripada Kebenaran
Persoalan kekerasan seksual di kampus tidak selalu selesai ketika laporan masuk ke meja pengelola institusi.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana kampus menangani laporan tersebut, siapa yang melakukan pemeriksaan, sejauh mana independensinya, dan apakah pihak yang memiliki jabatan memperoleh perlakuan berbeda.
Jamal Wiwoho menyoroti kecenderungan budaya institusional yang berpotensi melindungi seseorang karena jabatan maupun pengaruhnya. Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius.
Perguruan tinggi memiliki struktur organisasi yang kompleks. Ada rektor, dekan, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan berbagai organ pengawasan. Struktur tersebut diperlukan untuk mengelola pendidikan, tetapi juga dapat menciptakan persoalan apabila proses penanganan pengaduan terlalu bergantung pada hierarki internal.
Bayangkan ketika pihak yang dilaporkan memiliki jabatan strategis, sementara pihak yang mengajukan laporan merupakan mahasiswa yang masih membutuhkan persetujuan akademik dari lingkungan yang sama.
Apakah pemeriksaan dapat berjalan independen?
Apakah mahasiswa memperoleh akses terhadap pendampingan?
Apakah saksi dapat memberikan keterangan tanpa tekanan?
Apakah hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena integritas perguruan tinggi tidak hanya diukur melalui akreditasi, jumlah publikasi ilmiah, atau reputasi alumninya.
Integritas juga terlihat dari keberanian institusi menindaklanjuti laporan, termasuk ketika pihak yang dilaporkan memiliki kedudukan penting.
Kampus yang memiliki reputasi akademik tinggi bukan berarti bebas dari persoalan internal. Justru semakin besar kewenangan institusi, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Menjaga nama baik perguruan tinggi tidak boleh berarti menutup persoalan yang merugikan mahasiswa.
UU TPKS Sudah Ada, Tetapi Apakah Korban Benar-Benar Terlindungi?
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Regulasi tersebut memberikan landasan hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan nonfisik.
Jamal Wiwoho menjelaskan bahwa UU TPKS telah mengatur ancaman pidana yang cukup serius.
Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:
| Ketentuan | Pengaturan |
|---|---|
| Pasal 5 | Pelecehan seksual nonfisik, ancaman pidana maksimal 9 bulan dan/atau denda |
| Pasal 6 huruf a | Pelecehan seksual fisik, ancaman pidana maksimal 4 tahun |
| Pasal 6 huruf b | Perbuatan seksual tertentu dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, ancaman maksimal 12 tahun |
| Pasal 6 huruf c | Perbuatan seksual tertentu dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan, ancaman maksimal 12 tahun |
Penerapan pasal harus mempertimbangkan unsur perbuatan dan pembuktian dalam setiap perkara. Tidak semua dugaan pelecehan otomatis memenuhi unsur pasal yang sama.
Di sinilah pentingnya membedakan antara keberadaan hukum dan efektivitas penegakannya.
Undang-undang dapat memberikan ancaman pidana. Namun, korban tetap membutuhkan proses pengaduan yang aman, pemeriksaan yang profesional, pendampingan hukum, perlindungan identitas, serta pemulihan psikologis.
Tanpa itu, hukum berpotensi hanya menjadi instrumen yang terlihat kuat di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka yang membutuhkan perlindungan.
Jamal menegaskan kepada Kompas.com pada 14/11/2026:
“Persoalannya bukan hanya berat-ringannya ancaman pidana, tetapi juga kepastian bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti, setiap pelaku yang terbukti bersalah akan dikenai sanksi, dan setiap korban memperoleh perlindungan.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan satu persoalan mendasar: ukuran keberhasilan hukum bukan hanya beratnya ancaman pidana, melainkan juga kepastian proses dan perlindungan terhadap korban.
Regulasi yang baik membutuhkan institusi yang berani menjalankannya. Tanpa mekanisme pemeriksaan yang independen dan pengawasan yang konsisten, mahasiswa akan terus menghadapi ketidakpastian ketika berusaha mencari keadilan.
Regulasi Perguruan Tinggi: Satgas Ada, Independensi Harus Diuji
Persoalan perlindungan mahasiswa tidak hanya diatur melalui UU TPKS. Pemerintah juga telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Peraturan yang berlaku sejak 14/10/2024 tersebut menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
Regulasi ini mengatur sejumlah aspek penting, antara lain:
- Pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
- Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan.
- Tata cara pelaporan dan pemeriksaan.
- Hak korban, saksi, dan terlapor.
- Pendampingan, perlindungan, serta pemulihan korban.
- Pengelolaan data kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Artinya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan kerangka kelembagaan untuk menangani persoalan kekerasan di kampus. Namun, keberadaan satuan tugas tidak otomatis menjamin independensi pemeriksaan.
Hal tersebut juga menjadi perhatian Komnas Perempuan dalam siaran pers pada 24/04/2025. Lembaga tersebut mencatat 82 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan sepanjang 2021–2024.
Pada periode yang sama, Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.724 satuan tugas di perguruan tinggi pada 2024. Namun, hasil surveinya menunjukkan 53 persen responden menyatakan memperoleh dukungan pimpinan dalam pencegahan dan penanganan kasus, sedangkan 23 persen mengeluhkan minimnya dukungan.
Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa mekanisme penunjukan anggota satuan tugas oleh pimpinan kampus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika pihak yang dilaporkan merupakan pejabat atau bagian dari pimpinan perguruan tinggi.komnasperempuan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan dengan membentuk lembaga internal. Kampus harus memastikan satuan tugas memiliki kewenangan, sumber daya, independensi, dan perlindungan dari intervensi pihak yang berkepentingan.
Jika satuan tugas berada dalam struktur yang sama dengan pihak yang dilaporkan, bagaimana kampus menjamin pemeriksaan berlangsung objektif?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa setiap satuan tugas tidak independen. Namun, potensi konflik kepentingan harus diantisipasi melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kampus perlu menyediakan jalur pengaduan di luar struktur yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, menjamin kerahasiaan identitas korban, serta membuka mekanisme pengawasan terhadap tindak lanjut laporan.
Sebab, perlindungan mahasiswa tidak boleh bergantung pada kedekatan personal, jabatan, ataupun reputasi seseorang.
Dampak yang Lebih Luas: Ketika Kepercayaan terhadap Pendidikan Mulai Retak
Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya berdampak pada korban secara individual. Persoalan ini juga dapat merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
Mahasiswa datang ke kampus dengan harapan memperoleh pengetahuan, membangun masa depan, dan mengembangkan kemampuan intelektual. Mereka seharusnya tidak perlu mempertimbangkan risiko pelecehan ketika mengurus administrasi, berkonsultasi dengan dosen, atau menjalani proses bimbingan akademik.
Ketika kampus gagal memberikan rasa aman, dampaknya bisa meluas.
Pertama, mahasiswa dapat kehilangan kepercayaan terhadap dosen dan sistem akademik. Hubungan bimbingan yang seharusnya dibangun melalui kepercayaan berubah menjadi hubungan yang dipenuhi kecemasan.
Kedua, korban berpotensi mengalami gangguan konsentrasi, tekanan psikologis, penurunan motivasi belajar, hingga kesulitan menyelesaikan pendidikan.
Ketiga, mahasiswa lain dapat memilih membatasi interaksi akademik karena khawatir mengalami kejadian serupa.
Keempat, reputasi perguruan tinggi ikut dipertaruhkan. Bukan semata-mata karena kasusnya mencuat ke publik, melainkan karena kemampuan institusi menangani persoalan tersebut akan menjadi ukuran integritasnya.
Komnas Perempuan melalui siaran pers Hari Pendidikan Nasional pada 02/05/2026 menyampaikan bahwa sepanjang 2025 terdapat 475 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dalam data keseluruhan yang dihimpunnya. Dari 29 kasus yang diadukan langsung kepada Komnas Perempuan, 27 merupakan kekerasan seksual.
Komisioner Komnas Perempuan, Sundari Waris, menyatakan:
“Data ini bukan sekadar angka, ini adalah cerminan bahwa ruang pendidikan kita belum cukup aman bagi perempuan.” komnasperempuan.go.id
Data tersebut perlu dibaca secara proporsional. Angka pengaduan bukan gambaran keseluruhan kejadian karena tidak semua korban melapor dan metode pendokumentasian dapat berbeda.
Namun, data tersebut cukup menjadi peringatan bahwa persoalan keamanan di lingkungan pendidikan membutuhkan perhatian serius.
Pendidikan tinggi bukan sekadar proses menghasilkan sarjana, magister, doktor, atau profesor. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab membentuk lingkungan yang menghormati martabat manusia.
Gelar akademik tidak boleh menjadi tameng dari pemeriksaan. Jabatan struktural tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa.
Sebab, ketika institusi lebih sibuk menjaga citra daripada menyelesaikan persoalan, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan justru semakin tergerus.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Kampus?
Mencegah kekerasan seksual tidak cukup melalui seminar, sosialisasi, pemasangan poster, atau deklarasi kampus bebas kekerasan.
Semua itu penting, tetapi harus disertai perubahan sistem. Ada sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian perguruan tinggi.
Pertama, membangun mekanisme pengaduan independen.
Mahasiswa harus memiliki akses untuk menyampaikan laporan tanpa harus melewati pihak yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.
Kedua, menjamin keberlanjutan pendidikan korban.
Korban tidak boleh kehilangan kesempatan akademik karena melaporkan dugaan kekerasan. Perguruan tinggi perlu menyediakan pengaturan pembimbing pengganti, penyesuaian proses akademik, dan perlindungan dari tindakan balasan.
Ketiga, memperkuat perlindungan saksi dan kerahasiaan identitas.
Penyebaran informasi pribadi korban dapat menimbulkan tekanan baru. Kampus harus membatasi akses terhadap data pengaduan dan menjaga proses pemeriksaan secara profesional.
Keempat, memberikan pendampingan psikologis dan hukum.
Korban membutuhkan akses terhadap layanan pemulihan, bukan sekadar diminta menceritakan kejadian berulang kali kepada berbagai pihak.
Kelima, memberikan sanksi secara konsisten.
Setiap laporan harus diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran, kampus harus menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan tanpa mempertimbangkan jabatan atau pengaruhnya.
Keenam, melakukan evaluasi secara berkala.
Perguruan tinggi perlu mengukur efektivitas penanganan laporan, kecepatan respons, kualitas pendampingan, dan perlindungan terhadap korban. Evaluasi juga harus memperhatikan kemungkinan adanya laporan yang tidak terselesaikan.
Tujuannya bukan sekadar meningkatkan jumlah laporan yang ditangani, tetapi memastikan setiap mahasiswa memperoleh perlindungan yang layak.
Ketika Institusi Lebih Berkuasa daripada Mereka yang Harus Dilindungi
Ada satu persoalan yang tidak boleh diabaikan dalam fenomena kekerasan seksual di kampus ketimpangan posisi antara mahasiswa dan pemegang kewenangan akademik.
Mahasiswa datang ke ruang dosen untuk mengurus penelitian, meminta persetujuan administrasi, berkonsultasi, atau menyelesaikan kewajiban akademik. Mereka datang karena membutuhkan layanan pendidikan. Hubungan tersebut seharusnya berlangsung dalam batas profesional.
Namun, ketika kewenangan akademik diduga digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan etika dan hukum, persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran perilaku individual. Institusi harus memeriksa apakah sistem pengawasan, pengaduan, dan perlindungan yang mereka bangun benar-benar mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Inilah yang perlu menjadi perhatian publik. Jangan sampai perguruan tinggi memiliki sistem administrasi yang begitu ketat untuk mengatur mahasiswa, tetapi tidak memiliki sistem pengawasan yang sama kuatnya untuk mengendalikan kewenangan para pemegang jabatan.
Jangan sampai mahasiswa dituntut menaati seluruh peraturan akademik, sementara institusi justru lamban ketika harus memastikan perlindungan terhadap hak mereka.
Pada akhirnya, ukuran kampus yang bermartabat bukan hanya seberapa tinggi peringkatnya, seberapa banyak jurnal ilmiah yang dihasilkan, atau seberapa besar reputasi alumninya.
Ukuran yang lebih mendasar adalah bagaimana kampus memperlakukan manusia yang berada di dalamnya, terutama mereka yang paling rentan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat mengajarkan hukum, etika, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus hidup dalam praktik kelembagaan sehari-hari.
Jika seorang mahasiswa harus memilih antara melaporkan dugaan pelecehan atau mempertaruhkan kelulusannya, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan tinggi.
Dan jika laporan terhadap pemegang jabatan justru membuat korban merasa semakin tidak aman, persoalannya bukan hanya tentang individu yang dilaporkan, tetapi juga tentang institusi yang memiliki kewajiban melindungi.
Keadilan tidak boleh berhenti pada keberanian korban untuk berbicara. Keadilan harus berlanjut melalui keberanian institusi untuk bertindak.
Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendirian
Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dosen dan mahasiswa menjadi pengingat bahwa kekerasan dapat tumbuh dalam ruang yang memiliki ketimpangan kewenangan.
UU TPKS sudah tersedia. Regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi juga sudah berlaku. Satuan tugas telah dibentuk di berbagai kampus.
Namun, semua instrumen tersebut belum cukup apabila mahasiswa masih takut menyampaikan laporan, mekanisme pemeriksaan rentan konflik kepentingan, dan perlindungan korban belum berjalan konsisten.
Pernyataan Prof. Jamal Wiwoho mengenai kesenjangan antara norma hukum dan implementasi menjadi refleksi penting bagi perguruan tinggi.
Kampus harus memahami bahwa menjaga reputasi institusi tidak sama dengan menyembunyikan persoalan. Sebaliknya, keberanian mengungkap, memeriksa, dan menyelesaikan dugaan pelanggaran secara objektif justru menjadi bagian dari integritas akademik.
Tidak ada jabatan yang boleh berada di atas hukum. Tidak ada gelar akademik yang membenarkan penyalahgunaan kewenangan. Dan tidak ada alasan bagi institusi pendidikan untuk membiarkan mahasiswa menghadapi ketakutan seorang diri.
Sebab, kampus yang hebat bukan hanya kampus yang mampu melahirkan orang-orang berpendidikan, tetapi juga kampus yang mampu melindungi martabat manusia di dalamnya. @teguh
