Tabooo.id: Vibes – Amangkurat I disebut membantai ribuan ulama, dan cerita itu terus berulang dari buku ke buku, dari artikel ke artikel, hingga akhirnya terasa seperti kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, semakin dalam kita menelusuri detailnya, semakin banyak pertanyaan yang muncul, dan pertanyaan itu tidak nyaman.
Bagaimana mungkin seorang raja Islam justru membantai ulama yang menjadi pilar moral dan legitimasi kekuasaan? Jika peristiwa itu benar terjadi di pusat kekuasaan, di Kraton Plered, mengapa tidak ada jejak kuburan massal yang jelas? Dan lebih jauh lagi, apakah pada abad ke-17 di Mataram memang sudah ada ribuan ulama dalam satu jaringan yang bisa dihancurkan sekaligus?
Sejarah ini bukan hanya terasa gelap. Ia terasa tidak utuh.
Fakta Mendasar yang Sering Dilupakan: Amangkurat I Seorang Raja Islam
Amangkurat I bukan sekadar penguasa politik Jawa, melainkan raja dari sebuah kerajaan Islam yang mewarisi legitimasi religius dari pendahulunya. Dalam struktur Mataram, kekuasaan tidak berdiri sendiri; ia ditopang oleh simbol, tradisi, dan terutama oleh pengakuan dari otoritas keagamaan.
Ia juga memiliki gelar lengkap yang mencerminkan legitimasi politik sekaligus religius, yakni “Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping I.”
Gelar ini bukan sekadar formalitas. Ia adalah pernyataan kekuasaan. Di dalamnya terdapat beberapa lapisan makna, yaitu “Senapati ing Ngalaga” yang memiliki arti pemimpin perang, lalu “Sayyidin Panatagama” berarti pemimpin dan penata agama, dan “Khalifatullah” yang bermakna wakil Tuhan di dunia
Artinya, Amangkurat I tidak hanya memposisikan dirinya sebagai raja secara politik, tetapi juga sebagai otoritas spiritual yang memiliki mandat ilahi.
Karena itu, semestinya seorang raja seperti Amangkurat I tidak bisa sepenuhnya memutus relasi dengan ulama tanpa merusak fondasi kekuasaannya sendiri. Ia tetap membutuhkan agama sebagai sumber legitimasi, sebagai alat kontrol sosial, dan sebagai jembatan dengan rakyat yang mayoritas beridentitas Muslim.
Namun justru di titik inilah kontradiksi menjadi tajam. Jika benar ia membantai ulama dalam jumlah besar, maka tindakan itu bukan hanya kekejaman, melainkan risiko politik yang sangat besar.
“Saya melihat Amangkurat I tidak bertindak dalam ruang kosong. Ia menghadapi tekanan politik yang serius, dan setiap keputusan yang diambil pasti terkait dengan upaya mempertahankan kekuasaan, bukan sekadar dorongan emosional,” ujar KPAAd. Nur Wijaya Adininingrat, seorang Pemerhati Sejarah Mataram.
Ulama sebagai Oposisi?
Jika kita keluar dari narasi hitam-putih “raja vs ulama”, maka gambaran yang lebih kompleks mulai terlihat. Pada masa itu, ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penghubung sosial dan bahkan kekuatan politik yang mampu memobilisasi dukungan masyarakat.
Dalam konteks pemberontakan Raden Mas Alit atau Pangeran Alit, banyak catatan menunjukkan bahwa jaringan ulama dan santri memberikan dukungan moral maupun sosial. Ini berarti bahwa posisi mereka tidak netral, melainkan terlibat dalam dinamika kekuasaan. Karena itu, konflik ini lebih masuk akal jika dibaca sebagai konflik politik, di mana agama menjadi salah satu kendaraan.
“Ketika ulama memiliki pengaruh sosial yang besar dan berpihak pada kelompok tertentu, maka mereka otomatis masuk dalam arena politik. Di titik itu, konflik tidak lagi bisa dilihat sebagai konflik agama semata,” terang Kanjeng Dani, sapaan akrabnya.
Di Mana Kuburan Massalnya?
Jika benar terjadi pembantaian terhadap 5.000–6.000 orang di pusat Keraton Plered, maka logika paling dasar akan membawa kita pada satu pertanyaan konkret, di mana jasad mereka dimakamkan?
Dalam banyak tragedi sejarah, kuburan massal biasanya meninggalkan jejak, baik dalam bentuk situs arkeologis maupun dalam ingatan kolektif masyarakat sekitar. Namun dalam kasus ini, hingga saat ini tidak ada lokasi yang secara jelas diidentifikasi sebagai tempat pemakaman ribuan korban tersebut.
Tidak ada catatan lokal yang detail. Tidak ada tradisi lisan yang secara konsisten menunjuk satu titik. Bahkan dalam kajian modern, lokasi tersebut tetap menjadi tanda tanya.
“Kalau jumlahnya memang ribuan dan terjadi di pusat kekuasaan, seharusnya ada jejak yang lebih konkret, baik secara fisik maupun dalam ingatan kolektif. Ketiadaan itu membuat kita perlu bersikap kritis,” tegas pria yang juga seorang Sentana Dalem Kraton Surakarta tersebut.
Apakah Ada Ribuan Ulama Pada Masa Itu?
Angka 5.000 – 6.000 terdengar dramatis, dan justru karena itu perlu diuji dengan konteks zaman. Pada abad ke-17, struktur pendidikan Islam di Jawa belum berkembang seperti abad-abad berikutnya. Pesantren masih bersifat terbatas, dan jaringan ulama belum terorganisir secara masif seperti era modern.
Populasi di sekitar pusat kerajaan pun tidak sebesar kota-kota modern hari ini. Dengan kondisi tersebut, pertanyaan logis muncul: apakah benar ada ribuan ulama dalam satu lingkup kekuasaan yang bisa dikumpulkan sekaligus?
Beberapa analisis menyebut bahwa angka tersebut kemungkinan besar mencakup bukan hanya ulama, tetapi juga keluarga, santri, dan jaringan sosial yang terkait dengan mereka.
“Dalam membaca angka sejarah, kita tidak bisa hanya melihat jumlahnya. Kita harus memahami konteks sosialnya. Bisa jadi yang dimaksud adalah satu komunitas besar, bukan hanya ulama secara sempit,” terangnya.
Sumber Utama: Lagi-Lagi VOC
Detail paling dramatis dari peristiwa ini, jumlah korban, cara eksekusi, bahkan durasinya, banyak bersumber dari laporan VOC, khususnya catatan Rijcklof van Goens.
Namun, perlu untuk diingat, bahwa VOC bukan sekadar pencatat sejarah. Mereka adalah aktor yang terlibat langsung dalam dinamika politik Jawa, dengan segala kepentingan ekonomi dan militer yang besar. Sebagai kekuatan kolonial, VOC memiliki alasan untuk membingkai penguasa lokal sebagai tiran atau tidak stabil.
“Saya tidak menolak sumber VOC, tapi saya juga tidak menerima begitu saja. Kita harus membaca laporan itu dengan kesadaran bahwa ada kepentingan di baliknya,” tandas Kanjeng Dani.
Sejarah atau Framing?
Jika kita menggabungkan semua lapisan tadi, maka muncul gambaran yang lebih kompleks. Kita melihat kontradiksi antara identitas raja Islam dan tuduhan pembantaian ulama. Ketiadaan bukti fisik yang jelas dan ketergantungan pada sumber kolonial membuat kita seharusnya berpikir ulang.
Semua ini mengarah pada satu kemungkinan, kita tidak sedang membaca sejarah yang utuh, melainkan versi yang bertahan. Pola ini tidak berhenti di masa lalu. Narasi bisa dibentuk, angka bisa dibesar-besarkan, dan kelompok tertentu bisa dilabeli sesuai kepentingan.
Karena itu, membaca sejarah bukan hanya soal mengetahui masa lalu. Ini tentang melatih cara berpikir, agar tidak mudah menerima satu versi sebagai kebenaran mutlak.
Mungkin Amangkurat I memang melakukan kekerasan besar, mungkin juga cerita itu yang diperbesar. Atau bahkan mungkin kebenaran berada di antara keduanya. Namun satu hal pasti, sejarah tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh siapa yang menceritakannya, dan bagaimana kita memilih untuk memahaminya. @tabooo
