Tabooo.id: Deep – Banyak kebijakan lahir dari niat yang tampak mulia. Namun, niat baik tidak otomatis menciptakan sistem yang siap bekerja.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di titik krusial itu. Negara ingin memperbaiki gizi generasi muda, tetapi publik mulai mempertanyakan kesiapan sistem yang menjalankannya.
Latar Program: Negara Bergerak, Sistem Mengejar
Sejak Januari 2025, pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah mengaitkan program ini dengan Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan kompleksitas yang jauh lebih besar dibandingkan desain awalnya.
Tata Kelola: Kecepatan yang Tidak Diimbangi Kesiapan
Di sisi lain, sejumlah laporan menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan program ini dengan sangat cepat. Akibatnya, beberapa struktur pelaksana belum sepenuhnya siap menghadapi skala program yang besar.
Pemerintah menempatkan Badan Gizi Nasional, yang dibentuk melalui Perpres 83/2024, sebagai pusat koordinasi utama. Namun demikian, struktur yang sangat terpusat ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan dan kontrol.
Selain itu, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan optimal. Beberapa pejabat terkait bahkan mengakui adanya kelemahan pengawasan yang berkontribusi pada munculnya berbagai insiden.
Beban Fiskal: Ketika Anggaran Tumbuh Lebih Cepat dari Sistem
Dari sisi fiskal, MBG menjadi salah satu program dengan skala anggaran terbesar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia modern. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 71 triliun pada 2025.
Selanjutnya, proyeksi anggaran meningkat menjadi Rp 171 triliun, bahkan berpotensi mencapai Rp 335 triliun dalam ekspansi penuh. Dengan demikian, MBG langsung masuk kategori kebijakan dengan tekanan fiskal sangat besar.
Namun demikian, data menunjukkan bahwa serapan anggaran belum berjalan optimal. Dari total Rp 171 triliun, pemerintah hanya mampu mengoptimalkan sekitar Rp 99 triliun dalam satu tahun anggaran.
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa ekspansi program ini dapat menggeser prioritas fiskal di sektor lain. Dengan kata lain, setiap keputusan anggaran membawa konsekuensi langsung terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan jangka panjang.
Krisis Implementasi: Ketika Sistem Tidak Mengikuti Ambisi
Di lapangan, persoalan paling serius muncul pada tahap implementasi. Sejumlah daerah melaporkan kasus keracunan makanan yang terjadi setelah distribusi program MBG.
Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 pelajar mengalami keracunan hingga April 2026 setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Selain itu, berbagai temuan lapangan menunjukkan akar masalah yang berulang. Beberapa dapur tidak memenuhi standar sanitasi, distribusi makanan berjalan tidak konsisten, dan kualitas bahan pangan tidak selalu terjaga.
Akibatnya, program yang dirancang untuk meningkatkan gizi justru memunculkan risiko kesehatan baru. Di beberapa wilayah, pengelola bahkan menyesuaikan porsi makanan untuk menjaga distribusi tetap berjalan, meskipun hal ini berpengaruh pada nilai gizi.
Bukan Sekadar Program Gizi, Tapi Cermin Cara Negara Bekerja
Pada titik ini, MBG tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai program bantuan gizi. Lebih jauh, program ini memperlihatkan cara negara merancang, mempercepat, dan menjalankan kebijakan berskala besar.
Masalah utama tidak terletak pada tujuan kebijakan. Namun demikian, persoalan muncul ketika kecepatan implementasi tidak diimbangi kesiapan sistem pendukung.
Dengan demikian, kebijakan yang terlihat progresif justru dapat berubah menjadi sumber risiko baru. Ketika sistem tidak siap, skala besar tidak lagi menjadi kekuatan, tetapi menjadi beban.
Human Impact: Ini Dampaknya Buat Kamu
Jika sistem sebesar ini tidak berjalan stabil, dampaknya tidak hanya berhenti pada penerima program.
Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap kebijakan negara ikut tergerus.
Selain itu, generasi yang seharusnya mendapat perlindungan justru menghadapi risiko yang tidak mereka pilih. Karena itu, persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar masalah teknis.
Analisis Tabooo: Pola yang Berulang dalam Kebijakan Publik
Secara lebih luas, MBG menunjukkan pola yang sering muncul dalam kebijakan publik Indonesia kecepatan politik mengalahkan kesiapan institusional.
Di satu sisi, negara berusaha menunjukkan kehadiran melalui program berskala besar. Namun di sisi lain, sistem pendukung belum selalu siap menopang beban tersebut.
Oleh karena itu, pertanyaan utama bukan hanya soal efektivitas program, tetapi juga soal desain kebijakan. Apakah negara membangun sistem terlebih dahulu, atau justru mengejar dampak cepat untuk legitimasi politik?
Closing
Pada akhirnya, satu pertanyaan tetap relevan, jika kebijakan bergerak lebih cepat daripada sistem yang menopangnya, siapa yang sebenarnya sedang menanggung risikonya? @dimas
