Pramuka bukan sekadar seragam dan upacara. Menelusuri sejarah perpecahan kepanduan, peran Sri Sultan HB IX, hingga tantangan Pramuka menghadapi perubahan zaman.
Pemandangan itu terasa akrab karena berlangsung hampir setiap tahun. Namun, di balik seragam dan upacara yang tampak sederhana, Pramuka menyimpan perjalanan panjang tentang kolonialisme, persatuan, perpecahan, perjuangan, dan cara sebuah bangsa membentuk generasi mudanya.
Pramuka Indonesia tidak lahir dalam satu malam. Gerakan ini tumbuh melalui perjalanan kepanduan yang panjang, sejak masa Hindia Belanda, melewati pendudukan Jepang, berkembang setelah kemerdekaan, lalu menyatukan banyak organisasi kepanduan ke dalam satu gerakan nasional.
Karena itu, Pramuka sebenarnya bukan sekadar cerita tentang perkemahan, tali-temali, atau baris-berbaris. Ia merupakan cerita tentang bagaimana Indonesia mencoba menyiapkan manusia yang mampu menghadapi zamannya.
Ketika Kepanduan Datang Bersama Kolonialisme
Jejak awal kepanduan Indonesia muncul pada masa Hindia Belanda. Pada 1912, Belanda mendirikan Nederlandesche Padvinders Organisatie atau NPO. Empat tahun kemudian, organisasi itu berubah menjadi Netherland Indische Padvinders Vereeniging atau NIPV.
Namun, masyarakat Indonesia kemudian mengambil gagasan kepanduan tersebut dan mengembangkannya dalam organisasi sendiri. Pada 1916, Mangkunegara VII mendirikan Javaansche Padvinder Organisatie atau JPO sebagai organisasi kepanduan Indonesia pertama.
Langkah tersebut menandai perubahan penting. Kepanduan tidak lagi hanya berjalan dalam lingkungan kolonial karena masyarakat Indonesia mulai menggunakannya sebagai ruang untuk membangun karakter dan kebersamaan.
Perkembangan itu terus berlanjut. Pada 1926, sejumlah organisasi melebur dan melahirkan Indonesische Padvinderij Organisatie atau INPO. Pergerakan kepanduan Indonesia semakin luas dan mulai membangun identitasnya sendiri.
Kemudian pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder. K.H. Agus Salim merespons larangan itu dengan menggunakan istilah Pandu atau Kepanduan untuk menyebut gerakan tersebut.
Perubahan nama itu terlihat sederhana, tetapi konteksnya tidak sederhana. Di tengah kolonialisme, bahasa juga menjadi bagian dari identitas. Ketika penguasa melarang satu istilah, masyarakat mencari istilah sendiri untuk mempertahankan keberadaan gerakannya.
Dari Kepanduan Menuju Persaudaraan
Setelah Sumpah Pemuda, gerakan kepanduan Indonesia semakin berkembang. Pandu Pemuda Sumatra atau PPS berdiri pada 1930, kemudian Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI pada 1931.
Pada 1938, para tokoh kepanduan membentuk Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Organisasi itu kemudian menggelar Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem atau PERKINO.
Perkemahan tersebut menjadi salah satu cikal bakal tradisi Jambore yang masih dikenal dalam kegiatan Pramuka sampai sekarang.
Namun, makna PERKINO tidak berhenti pada kegiatan berkemah. Perkemahan memberi ruang kepada anak-anak muda dari berbagai latar belakang untuk bertemu, bekerja bersama, dan membangun persaudaraan.
Di tengah situasi Indonesia yang belum merdeka, pengalaman seperti itu memiliki arti penting. Anak muda belajar bahwa perbedaan tidak selalu harus melahirkan jarak. Mereka juga belajar bahwa persatuan membutuhkan pengalaman bersama, bukan sekadar slogan.
Jepang Datang, Kepanduan Menghadapi Larangan
Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, keadaan berubah. Pemerintah Jepang melarang kegiatan dan unsur kepanduan di Indonesia karena menganggap gerakan tersebut dapat mendorong persatuan rakyat.
Larangan itu justru menunjukkan kekuatan kepanduan sebagai ruang pertemuan anak muda. Pemerintah pendudukan melihat kemampuan gerakan tersebut dalam membangun kebersamaan sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu kekuasaan.
Meski menghadapi larangan, semangat para pemuda tidak berhenti. Mereka tetap menjalankan PERKINO II sebagai bagian dari perjuangan menghadapi penjajahan Jepang.
Pada fase ini, kepanduan mulai membawa makna yang semakin luas. Kegiatan yang awalnya berangkat dari pendidikan kaum muda perlahan bersentuhan dengan semangat kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan.
Merdeka, Tetapi Kepanduan Belum Bersatu
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membuka babak baru. Namun, kemerdekaan tidak otomatis menyelesaikan persoalan kepanduan.
Pada 28 Desember 1945, para tokoh mendirikan Pandu Rakyat Indonesia di Solo sebagai wadah untuk menyatukan kepanduan di seluruh Indonesia.
Namun, organisasi kepanduan terus bertambah. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan dan kemudian terbagi ke dalam sejumlah federasi.
Para tokoh kemudian membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia atau PERKINDO untuk memperkuat persatuan. Akan tetapi, persoalan kekompakan masih muncul di antara organisasi yang tergabung di dalamnya.
Pada 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah menjadi sekitar 100 organisasi yang berhimpun dalam tiga federasi. Ketiganya terdiri atas Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO yang berdiri pada 13 September 1951, Persatuan Pandu Indonesia atau POPPINDO pada 1954, serta Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI.
Situasi itu menghadirkan ironi yang tajam. Gerakan yang mengajarkan persaudaraan justru kesulitan menemukan persatuan di dalam tubuhnya sendiri.
Persoalannya bukan lagi bagaimana membuat kegiatan kepanduan berjalan. Tantangan yang lebih besar muncul: bagaimana menyatukan begitu banyak organisasi dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.
Sri Sultan HB IX dan Jalan Menuju Satu Gerakan
Di tengah situasi tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX tampil sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan lahirnya Pramuka Indonesia.
Sri Sultan HB IX berperan dalam upaya menyatukan berbagai organisasi kepanduan Indonesia hingga akhirnya mereka berhimpun dalam satu wadah bernama Gerakan Pramuka. Peran tersebut kemudian membuatnya dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia.
Perannya tidak berhenti pada proses penyatuan. Sri Sultan HB IX juga memimpin Kwartir Nasional atau Kwarnas sebagai ketua pertama sejak Gerakan Pramuka berdiri pada 1961.
Ia memimpin Kwarnas selama empat periode berturut-turut, yakni 1961-1963, 1963-1967, 1967-1970, dan 1970-1974.
Empat periode tersebut menempatkan Sri Sultan HB IX dalam posisi penting pada fase awal perkembangan Gerakan Pramuka. Ia ikut mengawal sebuah gerakan yang sebelumnya terpecah ke dalam banyak organisasi menuju satu wadah nasional.
Di titik ini, penyatuan kepanduan bukan hanya persoalan administratif. Indonesia membutuhkan satu gerakan yang mampu membawa pendidikan kaum muda dengan semangat persatuan.
1961: Ketika Kepanduan Menemukan Satu Rumah
Pemerintah kemudian memberikan dasar hukum bagi penyatuan tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
Keputusan itu ditandatangani pada 20 Mei 1961 oleh Pejabat sementara Presiden RI Ir. H. Juanda.
Gerakan Pramuka kemudian diperkenalkan kepada masyarakat pada 14 Agustus 1961. Pada momentum tersebut, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961. Sejak saat itu, 14 Agustus menjadi Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka.
Tanggal tersebut kemudian menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa. Setiap tahun, masyarakat kembali memperingatinya melalui upacara, kegiatan kepanduan, dan berbagai aktivitas pembinaan kaum muda.
Namun, sejarah 14 Agustus sebenarnya menyimpan cerita yang jauh lebih panjang.
Sebelum satu nama berdiri, kepanduan Indonesia melewati masa kolonial, larangan Jepang, perpecahan organisasi, dan pencarian bentuk persatuan.
Tunas Kelapa dan Manusia yang Masih Bertumbuh
Gerakan Pramuka kemudian memilih tunas kelapa sebagai lambang.
Sumardjo Atmodipuro, seorang Pembina Pramuka yang bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian, menciptakan lambang tersebut. Gerakan Pramuka mulai menggunakan lambang tunas kelapa pada Panji Gerakan Pramuka sejak 14 Agustus 1961.
Tunas kelapa menghadirkan simbol yang menarik jika kita membacanya dari sudut pendidikan.
Tunas menunjukkan sesuatu yang belum selesai. Ia masih kecil, tetapi menyimpan kemungkinan untuk tumbuh menjadi pohon yang kuat.
Begitu pula anak muda.
Mereka belum menjadi manusia yang selesai. Mereka masih belajar, mencoba, gagal, menemukan kemampuan, mengenali kelemahan, dan mencari arah.
Karena itu, pendidikan kaum muda tidak cukup hanya mengajarkan keterampilan teknis. Pendidikan harus membantu mereka membangun karakter yang mampu menghadapi kehidupan.
Membuat simpul penting.
Mendirikan tenda juga penting.
Belajar disiplin juga penting.
Tetapi semua keterampilan itu akan kehilangan makna jika seseorang tidak mampu membawa nilainya ketika ia kembali ke kehidupan sehari-hari.
Ketika Dunia Anak Muda Berubah
Gerakan Pramuka kemudian mengalami pasang surut. Pada periode tertentu, kaum muda tidak lagi merasakan pentingnya Pramuka seperti sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pewarisan nilai yang menjadi inti pendidikan kepramukaan berjalan kurang optimal.
Masalah ini sebenarnya jauh lebih serius daripada sekadar penurunan minat.
Sebuah organisasi bisa mempertahankan struktur, seragam, dan kegiatan. Namun, organisasi itu tetap dapat kehilangan relevansi ketika generasi yang menjadi sasaran utamanya tidak lagi menemukan hubungan antara nilai yang diajarkan dengan persoalan hidup mereka.
Pada 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Revitalisasi Gerakan Pramuka saat peringatan HUT ke-45. Upaya tersebut antara lain memperkuat organisasi dan kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
Namun, perubahan zaman menuntut lebih dari sekadar penguatan kelembagaan.
Anak muda tidak hidup di dalam dokumen.
Mereka hidup di tengah perubahan.
“Scout for Change” dan Tantangan Abad XXI
Pramuka memiliki visi “Scout for Change”, yakni menghadirkan Pramuka yang relevan dengan kebutuhan anak muda untuk melakukan perubahan.
Visi tersebut membawa konsekuensi yang besar karena misi Pramuka menempatkan kaum muda sebagai subjek kunci yang inovatif dan relevan. Mereka diharapkan menciptakan serta menggerakkan perubahan bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia pada abad XXI.
Konsep itu terasa semakin penting ketika melihat kehidupan anak muda hari ini.
Mereka menghadapi arus informasi yang bergerak sangat cepat, perubahan teknologi yang tidak berhenti, tekanan media sosial, serta ruang publik yang semakin mudah memecah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan.
Karena itu, Pramuka perlu menerjemahkan nilai lama ke dalam persoalan baru.
Kemampuan membaca jejak dapat berkembang menjadi kemampuan membaca informasi. Ketahanan menghadapi medan alam dapat berkembang menjadi ketahanan menghadapi tekanan sosial. Sementara kerja sama dalam sebuah regu dapat menemukan bentuk baru dalam kemampuan bekerja dengan orang yang berbeda pandangan.
Jika Scout for Change ingin menjadi lebih dari sekadar slogan, Pramuka harus memberi ruang kepada anak muda untuk berpikir, bertanya, mencoba, gagal, memperbaiki kesalahan, dan menghasilkan gagasan sendiri.
Sebab perubahan tidak lahir dari manusia yang hanya menunggu aba-aba.
Perubahan tumbuh dari manusia yang mampu membaca masalah, memahami keadaan, lalu mengambil keputusan dengan tanggung jawab.
Sejarah yang Tidak Boleh Berhenti di Lapangan Upacara
Sejarah Pramuka Indonesia pada akhirnya merupakan sejarah tentang pencarian persatuan dan pembentukan manusia.
Kepanduan tumbuh pada masa kolonial, masyarakat Indonesia mengembangkan organisasinya sendiri, gerakan itu menghadapi larangan Jepang, lalu berkembang setelah kemerdekaan. Ketika jumlah organisasi semakin banyak dan persatuan semakin sulit, para tokoh mencari jalan untuk menyatukannya.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi salah satu tokoh penting dalam proses tersebut. Ia kemudian memimpin Kwarnas selama empat periode pada fase awal Gerakan Pramuka.
Semua cerita itu menunjukkan bahwa Pramuka tidak pernah sekadar menjadi kegiatan anak-anak.
Pramuka lahir dari persoalan tentang bagaimana sebuah bangsa membentuk generasi yang mampu hidup bersama dan bergerak menuju masa depan.
Karena itu, setiap 14 Agustus seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenakan seragam cokelat dan menggelar upacara. Hari Pramuka juga dapat menjadi ruang untuk bertanya apakah nilai yang diwariskan puluhan tahun lalu masih mampu menjawab kehidupan generasi hari ini.
Tunas kelapa tidak tumbuh hanya karena seseorang menanamnya. Ia membutuhkan tanah yang baik, akar yang kuat, waktu, dan ruang untuk berkembang.
Begitu pula Pramuka.
Gerakan ini tidak akan tetap relevan hanya karena memiliki sejarah panjang. Pramuka akan tetap hidup jika nilai yang diwariskannya mampu tumbuh dalam diri generasi yang menghadapi zaman baru.
Sebab ukuran keberhasilan Pramuka bukan hanya seberapa rapi anak muda berdiri dalam barisan, melainkan seberapa kuat mereka berdiri ketika tidak ada lagi aba-aba.
Dan mungkin, di situlah makna paling dalam dari tunas kelapa.
Ia tidak tumbuh untuk sekadar terlihat. Ia tumbuh untuk menjadi kuat, memberi manfaat, dan suatu hari mampu memberi teduh kepada orang lain. @dimas
