Tabooo.id: Talk – Mari jujur sebentar. Setiap kali kita dengar kalimat “Polri berada langsung di bawah Presiden”, reaksi publik hampir selalu sama: alis terangkat, kepala miring, lalu muncul satu pertanyaan klasik ini masih Reformasi, atau kita lagi mundur pelan-pelan?
Nah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja menegaskan satu hal penting: posisi Polri di bawah Presiden bukan titipan kekuasaan, tapi mandat Reformasi 1998. Sah, konstitusional, dan ada dasar hukumnya. Tapi seperti obrolan serius di kafe pinggir jalan, yang bikin menarik justru bukan jawabannya melainkan perdebatan setelahnya.
Reformasi: Membebaskan atau Mengikat?
Pasca-1998, Polri “dikeluarkan” dari TNI. Tujuannya jelas: mengakhiri pendekatan militeristik dalam urusan sipil. Polisi tidak lagi mengatur warga dengan logika perang, tapi dengan logika pelayanan. To serve and protect, kata Kapolri. Kedengarannya ideal, kan?
Secara hukum, argumen Kapolri solid. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebut Polri sebagai alat negara penjaga keamanan. TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 bahkan memberi Presiden kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR. Artinya, sejak awal Reformasi, desainnya memang begitu.
Tapi di titik ini, wajar kalau publik bertanya apakah desain yang sama masih relevan dengan realitas politik hari ini? Reformasi lahir dari trauma kekuasaan yang terlalu terpusat. Jadi, ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, sebagian orang otomatis waspada. Trauma itu belum sepenuhnya sembuh.
Logika Pulau dan Birokrasi
Kapolri punya argumen lain yang cukup masuk akal Indonesia itu luas. Sangat luas. 17.380 pulau, populasi ratusan juta, masalah keamanan yang beragam. Dalam kondisi seperti ini, katanya, Polri butuh jalur komando yang cepat dan fleksibel. Terlalu banyak lapisan birokrasi bisa bikin respons lambat. Dan di urusan keamanan, lambat itu mahal.
Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga. Bayangkan kasus darurat keamanan di daerah terpencil. Kalau koordinasi terlalu panjang, yang keburu viral duluan bukan solusinya, tapi kegagalannya. Dalam konteks ini, posisi Polri langsung di bawah Presiden bisa mempercepat keputusan.
Masalahnya, kecepatan tanpa rem juga berbahaya. Motor gede tanpa rem itu bukan efisien itu nekat.
Ketakutan yang Tidak Mengada-ada
Di sisi lain, kritik publik juga tidak datang dari ruang kosong. Kekhawatiran soal independensi Polri itu nyata. Polisi bukan hanya alat keamanan, tapi juga penegak hukum. Ia berhadapan langsung dengan kasus-kasus politik, korupsi, konflik kekuasaan. Kalau terlalu dekat dengan pusat kekuasaan, publik takut satu hal: hukum jadi selektif.
Kita semua pernah dengar celetukan sinis di warung kopi: “Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Nah, di sinilah ketakutan itu bermuara. Bukan pada teks undang-undang, tapi pada praktik sehari-hari.
Dan jujur saja, kepercayaan publik pada institusi hukum di Indonesia masih naik-turun. Jadi ketika Kapolri bicara soal fleksibilitas dan efektivitas, sebagian publik langsung menimpali: fleksibel untuk siapa? Efektif untuk kepentingan apa?
Sikap Tabooo: Tidak Hitam-Putih
Di Tabooo, kami percaya satu hal: masalah ini tidak hitam-putih. Menyebut Polri di bawah Presiden sebagai “kembali ke otoritarianisme” terlalu simplistik. Tapi menganggap semua akan baik-baik saja juga naif.
Mandat Reformasi memang ada. Tapi Reformasi bukan fosil. Ia hidup, berubah, dan harus terus diuji. Kuncinya bukan semata di posisi struktural, melainkan di pengawasan. DPR harus benar-benar menjalankan fungsi kontrol, bukan sekadar formalitas. Masyarakat sipil harus bersuara, bukan cuma mengeluh di media sosial. Dan Polri sendiri harus konsisten membuktikan bahwa “to serve and protect” bukan slogan kosong.
Jadi, Kita Mau Apa?
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan cuma “Polri di bawah siapa”, tapi “Polri berpihak ke siapa”. Kalau keberadaannya di bawah Presiden membuat layanan publik lebih cepat, lebih adil, dan lebih manusiawi publik akan menerima. Tapi kalau justru mempertebal jarak antara hukum dan keadilan, resistensi akan selalu ada.
Reformasi tidak menuntut institusi sempurna. Ia menuntut institusi yang mau dikritik dan diawasi.
Lalu, kamu di kubu mana? Tim “ini mandat Reformasi, lanjutkan”, atau tim “awas, jangan sampai kebablasan”? Yuk, debatkan tapi santai saja, kayak di kafe. (red)
