Tabooo.id: Talk – Kita mulai dari pertanyaan yang agak nyelekit orang miskin di negeri ini sebenarnya “punya” siapa? Negara? Pemerintah daerah? Atau cuma muncul saat kampanye lalu hilang dari prioritas?
Kedengarannya sinis. Tapi coba ingat lagi berapa kali kamu mendengar janji kesejahteraan, lalu melihat orang sakit berhenti berobat karena status bantuannya tiba-tiba hilang?
Bayangkan kita lagi ngobrol santai di kafe. Topiknya berat, tapi ini realita.
Welfare State: Konsep Besar, Realita Kecil
Indonesia sejak awal memilih konsep welfare state. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar warganya. Konstitusi menegaskan tanggung jawab itu, bukan sekadar hiasan teks.
Pemerintah juga menjalankan banyak program BPJS, bantuan pendidikan, hingga berbagai skema perlindungan sosial. Di atas kertas, semuanya terlihat rapi dan menjanjikan.
Namun, begitu program berjalan di lapangan, banyak celah mulai terlihat.
Kasus penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI jadi contoh paling jelas. Pemerintah memperbarui data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Secara logika, langkah itu masuk akal.
Saat Sistem Diperbaiki, Hidup Justru Terganggu
Masalah muncul ketika dampaknya langsung menghantam masyarakat. Pasien gagal ginjal kehilangan akses cuci darah. Sebagian pasien kanker berhenti menjalani kemoterapi.
Kebijakan itu tidak sekadar memperbarui data kebijakan itu menghentikan layanan kesehatan bagi orang yang sangat bergantung padanya.
Di titik ini, kita perlu jujur: apakah kita sedang memperbaiki sistem, atau justru mengorbankan yang paling lemah?
Orang yang sakit tidak butuh istilah “validasi data”. Mereka hanya butuh satu hal: tetap bisa berobat.
Anggaran Besar, Kenapa Dampaknya Kecil?
Pemerintah tentu punya argumen kuat. Negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Bahkan, pemerintah menjalankan program ambisius dengan skala masif.
Dari atas, semua terlihat serius.
Namun, pengalaman masyarakat sering berkata sebaliknya. Program berjalan, tapi manfaatnya tidak selalu sampai ke yang membutuhkan.
Ibarat restoran lengkap: bahan ada, koki siap, menu tersedia tapi makanan tidak pernah sampai ke meja pelanggan.
Masalahnya jelas: koordinasi belum berjalan rapi.
Efisiensi vs Empati: Harus Berlawanan?
Sebagian orang menilai bantuan sosial harus diperketat. Tanpa kontrol, bantuan mudah salah sasaran. Fakta di lapangan memang menunjukkan ada penerima yang tidak layak.
Pendapat ini masuk akal.
Negara juga harus mengelola anggaran dengan hati-hati, apalagi di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah tidak bisa membiarkan pengeluaran tanpa kontrol.
Namun, kebijakan tetap butuh empati.
Efisiensi tidak boleh mengorbankan akses layanan dasar. Ketika kebijakan menghentikan pengobatan pasien, sistem gagal melindungi yang paling rentan.
Mengentaskan atau Sekadar Mengelola?
Di sini muncul pertanyaan penting: apakah kita benar-benar mengentaskan kemiskinan, atau hanya mengelolanya?
Program terus berubah. Data terus diperbarui. Tapi masalah yang sama terus muncul.
Kondisi ini menunjukkan satu hal: koordinasi belum solid.
Tanpa kendali yang jelas, setiap lembaga berjalan sendiri. Semua merasa sudah bekerja, tetapi hasilnya tidak terasa di masyarakat.
Semua Bergerak, Tapi Tidak Terhubung
Pemerintah pusat membuat kebijakan. Kementerian menjalankan program. Fasilitas layanan mengikuti aturan. BPJS menyalurkan pembiayaan.
Semua bergerak.
Namun, gerakan itu sering tidak terhubung.
Akibatnya, masyarakat menghadapi dampak langsung tanpa perlindungan yang cukup. Mereka tidak punya akses untuk memperbaiki sistem, tetapi mereka harus menanggung risikonya.
Ironisnya, di sektor lain, pemerintah bisa bergerak cepat dan terkoordinasi. Artinya, kapasitas itu ada hanya belum diterapkan secara merata.
Jadi, Orang Miskin Itu “Punya” Siapa?
Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal.
Jika negara memegang tanggung jawab, maka negara harus hadir saat rakyat berada di titik paling sulit.
Jika banyak pihak terlibat, maka semua harus bekerja dalam satu arah bukan saling lempar tanggung jawab.
Yang perlu kita ingat: orang miskin bukan angka statistik. Mereka manusia dengan kebutuhan nyata. Setiap kebijakan langsung memengaruhi hidup mereka.
Sekarang giliran kamu.
Apakah masalah ini muncul karena sistem belum matang?
Atau karena cara kita memandang kesejahteraan masih keliru?
Negara sudah benar-benar hadir, atau baru terlihat hadir?
Lalu, kamu di kubu mana? @dimas
