Oleh: KPA Hari Andri Winarso Wartonagoro (Komisaris PT Tabooo Network Indonesia)
Tabooo.id: Commissioner’s Note – Bangsa ini… Negara ini butuh pekerja, bukan pemikir! Ini bukan sekadar opini emosional. Tapi konstruksi.
Kalau pola yang sama terus muncul di mana-mana, pendidikan, ekonomi, budaya kerja, itu bukan kebetulan. Ada yang mendesainnya seperti itu. Sejarah membuka jalannya. Kebijakan menguncinya. Dan kita sendiri yang terus menjalankannya.
Masalahnya, kita hidup di dalamnya terlalu lama sampai tidak sadar.
Kita Tidak Pernah Didesain untuk Berpikir
Masalahnya, banyak orang masih percaya sekolah adalah tempat lahirnya pemikir. Itu mitos lama yang nyaman.
Sistem seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) hanya membuka akses terbatas bagi elite, dengan tujuan utama mencetak tenaga birokrasi rendah yang patuh terhadap struktur kolonial.
Sementara itu, sistem menahan mayoritas rakyat di pendidikan dasar supaya mereka tetap jadi bagian dari ekonomi agraris. Akibatnya, mereka tidak punya kemampuan berpikir kritis untuk melawan struktur yang menindas.
Akibatnya, sistem tidak pernah menggunakan pendidikan untuk membebaskan. Sistem memakainya untuk membagi peran—dan yang paling banyak diciptakan adalah pekerja.
Orde Baru: Mesin Kepatuhan Diresmikan
Setelah merdeka, kita punya kesempatan mengubah arah. Tapi yang terjadi justru konsolidasi.
Di era Orde Baru (1966–1998), negara memakai pendidikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan menggerakkan ekonomi. Sistem ini membentuk manusia yang patuh, terukur, dan siap bekerja di dalam mesin pembangunan, tanpa banyak bertanya.
Negara menyamakan cara belajar semua orang, biar cara berpikirnya ikut sama. Pendekatan seperti Management by Objective dalam Kurikulum 1975 menekankan hasil administratif yang terukur, bukan proses berpikir kritis.
Indoktrinasi melalui mata pelajaran seperti PMP dan PSPB mempersempit ruang diskusi sejarah dan ideologi, sehingga siswa terbiasa menerima narasi tunggal tanpa ruang kritik.
Sekolah berubah fungsi, dari ruang belajar menjadi ruang kepatuhan.
Dan generasi yang lahir dari sistem ini belajar satu hal penting, bahwa aman lebih penting daripada benar.
Hari Ini: Sistemnya Lebih Halus, Tapi Lebih Dalam
Masuk era modern, bahasa berubah. Pendekatannya pun berubah. Tapi arahnya? Tetap sama.
Sejak 1990-an, pemerintah mendorong konsep “link and match” agar sekolah mengikuti kebutuhan industri, bukan membentuk cara berpikir. Secara ekonomi terlihat rasional, mengurangi pengangguran, meningkatkan relevansi lulusan.
Tapi secara filosofis, ini adalah reduksi besar.
Sistem mengubah pendidikan jadi jalur produksi tenaga kerja. Sekolah melatih siswa untuk siap kerja, bukan siap berpikir.
Ironinya, data menunjukkan meningkatnya pengangguran dari lulusan pendidikan menengah dan tinggi.
Artinya, sebenarnya sistem ini gagal menjamin pekerjaan, tapi berhasil membentuk mentalitas pekerja.
Data Tidak Pernah Berbohong
Kalau kita ingin jujur, cukup lihat data global.
Dalam domain membaca, Indonesia hanya mencapai 359, sementara rata-rata OECD 476.
Ini bukan sekadar angka rendah.
Ini indikator kegagalan sistem dalam membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking skills).
Sistem tidak butuh kamu berpikir. Sistem hanya butuh kamu menjawab dengan cepat, tepat, dan diam.
Negara Lain Bangun Ide. Kita Bangun Tenaga
Perbedaan arah ini makin terlihat dalam investasi riset.
Apa artinya?
Negara lain membeli masa depan dengan ide. Sedangkan kita bertahan dengan tenaga.
Rendahnya investasi riset membuat Indonesia berada dalam posisi sebagai technology adopter, bukan technology creator.
Akibatnya, inovasi minim. Produktivitas stagnan. Ketergantungan meningkat.
Sistem ini mengunci negara di middle-income trap. Cukup hidup, tapi tidak pernah naik.
Ekspor Terbesar Kita: Manusia
Struktur ini tercermin jelas dalam data pekerja migran.
Menurut BP2MI, pada Agustus 2024, 57,39% pekerja migran Indonesia ditempatkan di sektor informal.
Artinya mayoritas tenaga kerja kita dikirim sebagai pekerja domestik, buruh perkebunan, atau pekerjaan dengan keterampilan rendah.
Ini bukan sekadar pilihan individu, tapi sebuah konsekuensi sistemik.
Ketika pendidikan tidak membentuk keahlian tinggi, dan ekonomi domestik tidak mampu menyerap tenaga kerja, maka solusi yang diambil adalah ekspor tenaga.
Bukan ekspor ide.
Masalahnya Bukan Sistem Saja
Kalau cuma sistem, mungkin bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi ini sudah masuk ke dalam karakter sosial.
Mochtar Lubis pernah menggambarkan manusia Indonesia memiliki kecenderungan munafik, takut bertanggung jawab, dan nyaman dalam pola “Asal Bapak Senang.”
Dalam konteks modern, ini terlihat dalam budaya kerja, yaitu menghindari risiko, menghindari konflik, dan lebih memilih aman daripada benar.
Sistem tidak menciptakan karakter ini dari nol. Tapi sistem memperkuatnya. Dan lama-lama… jadi normal.
Kita Tidak Kekurangan Otak. Kita Kekurangan Izin untuk Menggunakannya
Berpikir itu tidak netral. Berpikir itu berbahaya. Karena berpikir berarti mempertanyakan struktur yang ada. Dan dalam sistem yang bergantung pada stabilitas, pertanyaan adalah gangguan.
Maka cara paling efektif bukan melarang berpikir secara langsung. Tapi, dengan mengalihkan perhatian, menguras energi, dan membuat orang terlalu sibuk untuk refleksi.
Kerja menjadi pusat hidup. Produktivitas jadi ukuran nilai. Kesadaran jadi tidak relevan.
Ke Mana Arah Kita?
Selama pendidikan tetap berorientasi pada produksi tenaga kerja, dan investasi riset tetap minim, Indonesia akan terus berada dalam posisi sebagai pendukung, bukan penggerak.
Kita akan terus bekerja untuk sistem global, bukan membentuknya. Dan generasi muda akan terus diajarkan cara bertahan, bukan bagaimana menciptakan.
Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tapi yang kurang adalah ruang untuk berpikir, dan keberanian untuk melakukannya.
Masalahnya bukan kita tidak mampu menjadi bangsa pemikir. Masalahnya adalah kita terlalu lama dilatih menjadi pekerja, dan terlalu nyaman untuk keluar dari peran itu.
Dan selama itu tidak disadari, sistem ini tidak akan pernah terlihat sebagai masalah. @tabooo
