Pesta narkoba di Rutan Depok terungkap lewat video dan memicu pemeriksaan petugas serta warga binaan. Pengawasan internal kini menjadi sorotan.
Tabooo.id – Sebuah video awalnya hanya memunculkan dugaan.
Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan awal.
“Ya, setelah kami investigasi, apa yang ada di video tersebut memang berada di Rutan Depok,” ujarnya dalam konferensi pers, 5 Oktober 2026 malam.
Pernyataan itu menjadi titik balik.
Sebelumnya, publik hanya melihat potongan gambar dari media sosial. Kini, pihak rutan sendiri mengonfirmasi bahwa lokasi dalam video memang berada di Rutan Depok.
Namun, satu pertanyaan justru semakin besar.
Bagaimana aktivitas tersebut bisa terjadi di dalam rutan?
Dua Petugas Masuk Pemeriksaan
Pemeriksaan internal kemudian bergerak lebih jauh.
Ario mengatakan pihaknya memeriksa dua petugas Rutan Depok. Keduanya berasal dari satuan pengamanan dan staf pembinaan.
“Kalau diduga, iya, ini sedang dalam proses penanganan. Untuk sementara ini dua orang (yang diperiksa),” kata dia.
Kata “diduga” menjadi penting.
Pemeriksaan belum berarti kedua petugas tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Namun, keterlibatan mereka sudah masuk dalam proses penanganan.
Rutan Depok juga tidak hanya memeriksa petugas.
Sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar terkait video ikut diperiksa. Dari jumlah tersebut, tiga hingga empat orang masih menjalani pendalaman.
Artinya, pemeriksaan kini mencakup lebih dari satu lapisan.
Ada petugas, ada warga binaan dan ada pula sistem pengawasan yang seharusnya mencegah aktivitas tersebut terjadi.
Ketika Jalur Masuk Mengarah ke Petugas
Bagian paling serius muncul ketika Ario menjelaskan dugaan jalur masuk barang terlarang.
Saat ditanya mengenai kemungkinan barang terlarang masuk melalui petugas, Ario memberikan jawaban tegas.
“Kalau diinvestigasi, melalui petugas,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut membuat persoalan semakin berat.
Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan jalur itu benar, masalahnya bukan lagi sekadar pelanggaran warga binaan. Sistem pengawasan internal juga harus menghadapi pertanyaan besar.
Bagaimana petugas bisa menjadi jalur masuk barang terlarang?
Siapa yang mengawasi petugas?
Seberapa ketat pemeriksaan terhadap barang dan orang yang masuk?
Pertanyaan itu tidak bisa selesai dengan menangkap satu atau dua pelaku. Sistemnya juga harus diperiksa.
1.279 Warga Binaan, Hanya 10 Petugas per Shift
Di titik ini, Ario membuka persoalan lain.
Rutan Depok saat ini menampung 1.279 warga binaan. Sementara itu, hanya 10 petugas yang berjaga dalam satu shift.
Angka tersebut menunjukkan beban pengawasan yang sangat berat.
Satu petugas harus mengawasi lebih dari 100 warga binaan. Dalam situasi seperti itu, pengawasan membutuhkan dukungan sistem, teknologi, koordinasi, dan bantuan eksternal.
Ario mengakui keterbatasan sumber daya manusia tersebut.
“Makanya kami tetap berusaha mendukung pelaksanaan tugas, kami menggandeng pihak eksternal, dari Kodim, dari Polres, dari BNNK, juga dari Brimob,” tuturnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Rutan Depok tidak bekerja sendirian.
Namun, bantuan eksternal juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan internal.
Sebab, aktivitas dalam video tetap bisa berlangsung di dalam lingkungan rutan.
Masalahnya Bukan Sekadar Kekurangan Personel
Kekurangan petugas memang menjadi persoalan penting.
Namun, menjadikan jumlah personel sebagai satu-satunya penjelasan juga terlalu sederhana.
Pengawasan tidak hanya bergantung pada jumlah orang. Sistem pemeriksaan, rotasi petugas, pengawasan berlapis, pemantauan kamar, hingga pengendalian barang masuk juga menentukan.
Karena itu, kasus ini perlu dibaca lebih jauh.
Jika barang terlarang benar masuk melalui petugas, maka jumlah personel bukan satu-satunya celah. Ada kemungkinan persoalan juga menyentuh prosedur dan integritas pengawasan.
Di sinilah kasus Rutan Depok menjadi lebih besar daripada video.
Video hanya memperlihatkan hasil akhirnya.
Pertanyaan publik justru berada di belakang layar.
Siapa yang membuka celahnya?
Transparansi Menjadi Ujian Berikutnya
Ario menyatakan Rutan Depok akan bersikap transparan.
Ia juga memastikan pihak yang terbukti melanggar akan mendapat sanksi sesuai aturan.
“Kami juga berjanji untuk transparan dan responsif, siapapun yang terbukti terlibat dan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan kami Rutan Depok berkomitmen perang terhadap peredaran gelap narkoba,” ucapnya.
Pernyataan itu menjadi komitmen awal.
Namun, publik akan menilai komitmen tersebut dari hasil akhirnya.
Siapa yang terbukti terlibat?
Bagaimana narkoba bisa masuk?
Apa sanksinya?
Apakah ada perubahan sistem pengawasan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah kasus ini berhenti sebagai skandal atau menjadi momentum pembenahan.
Dari Video Viral Menjadi Krisis Pengawasan
Kasus ini memperlihatkan satu hal penting.
Sebuah lembaga tertutup tetap bisa mengalami kebocoran informasi. Bahkan, video dari dalam rutan akhirnya bisa keluar dan menjadi perhatian publik.
Namun, yang lebih penting bukan bagaimana video itu keluar.
Yang lebih penting adalah bagaimana aktivitas tersebut bisa terjadi.
Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran petugas, maka institusi harus mengevaluasi mekanisme pengawasan internal. Jika pemeriksaan menemukan keterlibatan warga binaan, penanganannya juga harus menjangkau jaringan dan jalur masuk barang.
Karena itu, kasus ini tidak cukup dijawab dengan sanksi individu.
Sistemnya juga harus diperiksa.
Ini Bukan Sekadar Pesta dalam Video
Video tersebut memang menjadi pintu masuk persoalan.
Namun, kasus ini memperlihatkan persoalan yang lebih dalam keterbatasan personel, dugaan keterlibatan petugas, pemeriksaan puluhan warga binaan, serta dugaan jalur masuk barang terlarang.
Semua itu mengarah pada satu pertanyaan besar tentang daya tahan sistem pengawasan Rutan Depok.
Jika 10 petugas harus mengawasi 1.279 warga binaan, lalu siapa yang mengawasi para pengawas?
Pertanyaan itu menjadi penting karena narkoba tidak seharusnya berhenti di luar pagar rutan.
Jika barang terlarang benar masuk melalui jalur internal, maka tembok tinggi dan penjagaan ketat tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menutup celah.
Dan jika celah itu berasal dari orang yang seharusnya menjaga, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran.
Ini adalah krisis kepercayaan terhadap sistem pengawasan. @dimas
