Motor Listrik MBG menjadi contoh ketika sebuah proyek mencari fungsi setelah barangnya tersedia. Pemerintah memastikan kendaraan itu tetap dimanfaatkan melalui pengalihan ke instansi lain. Namun, perubahan itu justru menghidupkan kembali pertanyaan yang seharusnya muncul sejak awal: apakah kebutuhan benar-benar menjadi dasar pengadaan?
Tabooo.id – BGN menegaskan setiap aset yang dibeli dengan uang negara harus memberi manfaat. Karena itu, pemerintah tidak ingin membiarkan ribuan motor listrik MBG hanya tersimpan di gudang. Sejumlah kementerian bahkan mulai mengajukan usulan agar mereka bisa memakai kendaraan tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut usulan itu datang dari Kemendukbangga/BKKBN, sektor pertanian, hingga tenaga pendidik. Menurutnya, pihak yang membutuhkan dipersilakan mengajukan permohonan kepada Presiden.
Namun, pernyataan Agustina berikut justru menjadi sorotan.
“Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya.” ujarnya dalam konferensi pers BGN seperti ditayangkan CNN Indonesia.
Pengakuan itu mengubah arah persoalan.
Kalau pejabat BGN sendiri menyatakan kepala SPPG tidak membutuhkan kendaraan operasional untuk bekerja di lapangan, maka publik wajar mempertanyakan dasar yang melandasi pengadaan ribuan motor listrik itu sejak awal. Persoalannya bukan lagi soal bagaimana pemerintah mengalihkan fungsi kendaraan tersebut, melainkan mengapa kebutuhan itu sempat menjadi dasar pengadaan.
Pemerintah Menyelamatkan Aset, Bukan Menjawab Pertanyaan
Pemerintah beralasan uang negara sudah keluar sehingga motor harus tetap memberikan manfaat. Dari sisi pengelolaan aset, langkah itu memang masuk akal. Namun, penjelasan itu belum menyentuh akar persoalan. Mengapa pemerintah membeli kendaraan sebelum memastikan kebutuhan operasional benar-benar ada?
Justru berbagai kementerian bisa memakai motor itu, apakah sejak awal pemerintah sudah menyusun analisis kebutuhan secara matang? Atau justru mereka baru mencari fungsi setelah kontrak selesai?
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada siapa yang akan memakai ribuan motor listrik MBG itu. Publik justru perlu bertanya siapa yang memperoleh keuntungan ketika proyek pengadaan mulai berjalan.
Penyidik masih menelusuri dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Mereka juga menyelidiki dugaan mark-up pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara itu, pemerintah tetap menyatakan motor tersebut merupakan aset negara yang harus mereka manfaatkan.
Artinya, proses hukum masih berjalan.
Karena itu, pemanfaatan aset tidak boleh menggeser perhatian publik dari proses pengadaannya. Publik tetap berhak mengetahui apakah pemerintah menyusun proyek ini berdasarkan kebutuhan riil atau sekadar mengejar realisasi anggaran.
Ini Bukan Sekadar Motor
Persoalan terbesar dalam banyak proyek pemerintah sering kali bukan terletak pada barang yang mereka beli. Masalah muncul ketika pemerintah lebih dulu menandatangani kontrak, lalu mencari alasan agar barang itu terlihat berguna.
Motor listrik MBG mungkin akhirnya membantu BKKBN, penyuluh pertanian, guru, atau instansi lain. Langkah itu tentu lebih baik daripada membiarkan kendaraan menumpuk di gudang. Namun, pengalihan fungsi tidak boleh menghapus evaluasi terhadap keputusan awal.
Karena publik tidak sedang memperdebatkan apakah motor itu masih bisa dipakai. Publik sedang mempertanyakan mengapa pemerintah mengeluarkan uang rakyat sebelum memastikan kebutuhan tersebut benar-benar ada.
Pola yang Terlihat
Kasus ini memperlihatkan pola yang berulang dalam banyak proyek pemerintah.
Alih-alih memastikan kebutuhan sejak awal, pemerintah memilih mencari cara agar barang yang sudah mereka beli tetap memiliki fungsi. Padahal, pemerintah seharusnya lebih dulu memastikan bahwa motor listrik MBG memang menjadi kebutuhan. Perencanaan yang baik selalu mendahului pengadaan. Ketika urutannya terbalik, negara bukan hanya berisiko memboroskan anggaran, tetapi juga menggerus kepercayaan publik.
Ukuran keberhasilan bukan sekadar memastikan aset tidak menjadi mubazir. Ukuran keberhasilan terletak pada kemampuan pemerintah membelanjakan uang rakyat untuk kebutuhan yang benar-benar nyata sejak hari pertama. Karena tanpa jawaban atas pertanyaan itu, satu pertanyaan akan terus mengikuti setiap proyek besar pemerintah:
Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan ketika proyek ini dimulai? @anisa
