Mentan Amran mencopot manajer pupuk di Banggai setelah petani mengeluh sulit mendapat pupuk subsidi karena belum memiliki kelompok tani.
Tabooo.id – Seorang petani di Banggai mengadu langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Ia mengeluhkan sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.
Masalahnya sederhana. Petani itu belum tergabung dalam kelompok tani.
Namun, masalah sederhana tersebut justru berujung pada pencopotan seorang manajer pupuk.
Amran mengambil keputusan itu saat mengunjungi Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026).
Lalu muncul satu pertanyaan.
Kalau menteri harus turun tangan, petugas lapangan sebenarnya bekerja untuk siapa?
Petani Jangan Menunggu Menteri
Amran menilai petugas lapangan harus aktif mendatangi petani.
Petugas juga harus mengetahui kebutuhan mereka.
Jika petani menghadapi kendala administrasi, petugas perlu membantu mencari solusi sesuai aturan.
Dalam kasus ini, petugas justru gagal membantu seorang petani yang belum memiliki kelompok tani.
Amran pun menegur manajer pupuk yang berada di lokasi.
Ia meminta manajer tersebut membantu petani membentuk kelompok.
Pesannya jelas.
Petugas tidak boleh hanya menunggu warga datang membawa masalah.
Mereka harus datang lebih dulu.
Aturan Ada untuk Membantu
Kita tentu membutuhkan aturan dalam penyaluran pupuk subsidi.
Pemerintah perlu memastikan pupuk sampai kepada petani yang berhak.
Namun, petugas juga harus membantu warga memahami aturan tersebut.
Petani yang belum memenuhi persyaratan membutuhkan penjelasan.
Mereka juga membutuhkan arahan.
Bukan sekadar penolakan.
Bayangkan jika setiap masalah administrasi langsung berhenti di meja petugas.
Petani bisa kehilangan waktu.
Produksi juga bisa ikut terganggu.
Pada akhirnya, persoalan administrasi bisa berubah menjadi persoalan ekonomi.
“Anda Digaji untuk Melayani Rakyat”
Amran menyampaikan teguran keras kepada manajer pupuk.
“Anda digaji untuk melayani rakyat, bukan bergaya,” kata Amran.
Kalimat itu memang terdengar keras.
Namun, pesan di baliknya cukup jelas.
Petugas publik harus melayani masyarakat.
Mereka tidak cukup hanya menunggu laporan, mereka harus turun ke lapangan, mereka harus mengenali persoalan warga.
Mereka juga harus mencari solusi sesuai kewenangannya.
Kalau semua itu berjalan, petani tidak perlu mencari pejabat tinggi untuk mendapat perhatian.
Pencopotan Bukan Akhir Cerita
Amran kemudian mencopot manajer pupuk tersebut.
Ia menilai manajer itu gagal memberikan pelayanan kepada petani.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperketat disiplin.
Namun, publik tetap perlu melihat persoalan yang lebih besar.
Apakah mengganti satu orang otomatis menyelesaikan masalah?
Belum tentu.
Pemerintah juga perlu memeriksa sistem pengawasan.
Pemerintah perlu memastikan petugas rutin mendatangi petani.
Petugas juga perlu memastikan data petani tetap akurat.
Selain itu, petani harus mengetahui prosedur pengaduan.
Tanpa perbaikan itu, masalah serupa bisa muncul lagi.
Petani Tidak Minta Karpet Merah
Petani sebenarnya tidak meminta perlakuan khusus.
Mereka hanya ingin memperoleh pupuk sesuai ketentuan, mereka ingin memahami prosedur dan mereka juga ingin mendapat pelayanan yang jelas.
Karena itu, petugas lapangan punya peran penting.
Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani.
Jika penghubung itu tidak bekerja, kebijakan bagus pun bisa terasa jauh.
Di atas kertas, program terlihat berjalan, di lapangan, warga justru bisa tetap kebingungan dan di sinilah masalahnya.
Ini Bukan Sekadar Soal Satu Manajer
Kasus Banggai memberi kita satu pelajaran.
Ini bukan sekadar soal seorang manajer yang kehilangan jabatan.
Kasus ini menunjukkan bagaimana pelayanan publik bisa tersendat ketika petugas tidak aktif.
Petani sudah datang membawa kebutuhan.
Namun, sistem belum memberi jawaban yang cepat.
Menteri akhirnya turun tangan.
Manajer mendapat teguran.
Jabatan pun akhirnya melayang.
Cerita selesai?
Belum.
Pertanyaan berikutnya justru lebih penting.
Berapa banyak petani lain yang mengalami masalah serupa tetapi tidak punya akses kepada menteri?
Mereka mungkin memilih diam, mereka mungkin tidak tahu harus mengadu kepada siapa dan mereka mungkin hanya menerima keadaan.
Negara Tidak Boleh Menunggu Viral
Pelayanan publik seharusnya bekerja sebelum masalah menjadi viral.
Petugas harus bergerak sebelum warga merasa frustrasi.
Pemerintah juga harus mengawasi sebelum masalah sampai ke meja menteri.
Sebab ukuran pelayanan bukan sekadar jumlah pejabat yang turun ke lapangan.
Ukuran sebenarnya adalah seberapa cepat sistem menyelesaikan masalah warga.
Menteri tidak mungkin mendatangi semua petani.
Karena itu, pemerintah membutuhkan petugas lapangan yang benar-benar bekerja.
Petani membutuhkan pupuk.
Mereka tidak membutuhkan drama birokrasi.
Mereka membutuhkan solusi.
Dan kalau seorang menteri masih harus turun tangan untuk masalah dasar seperti ini, mungkin yang perlu kita periksa bukan cuma orangnya, tetapi sistemnya. @eko
