Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program LPDP khusus Jakarta yang akan meluncur pada 2027. Program ini memberi 100 mahasiswa kesempatan kuliah ke luar negeri lewat dana APBD. Kabar ini terdengar menjanjikan. Namun publik mulai bertanya apakah program ini membuka jalan mobilitas sosial, atau hanya menjadi panggung kebijakan yang tampak indah di permukaan?
Tabooo.id: Nasional – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan jajaran Pemprov sedang menyusun formula program bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.
“Minggu ini juga ada jajaran Balai Kota merumuskan bagaimana LPDP ini bisa dilakukan dan sudah ada jalan keluar. Memang tidak bisa Jakarta secara sendiri,” ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 20/04/2026.
Pemprov menargetkan 100 mahasiswa mengikuti program ini. Pemerintah juga memberi perhatian lebih kepada putra-putri Betawi serta pegawai BUMD dan lingkungan Pemprov.
Pramono menegaskan, keluarga kurang mampu harus mendapat ruang utama dalam program tersebut.
Program Bagus Butuh Sistem Bersih
Banyak kebijakan pendidikan gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena pelaksanaannya lemah. Beasiswa selalu terlihat mulia, tetapi proses seleksi sering memicu curiga jika pemerintah tidak membuka semuanya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Lina Miftahul Jannah, menilai beasiswa daerah harus memakai sistem merit dan pengawasan ketat.
“Kalau seleksi tidak transparan, program bagus bisa berubah menjadi alat distribusi privilese.”
Ucapan itu relevan. Kuota hanya 100 orang. Sementara ribuan lulusan Jakarta bersaing setiap tahun.
Anak Betawi dan Perebutan Ruang Kota
Fokus pada putra-putri Betawi membawa pesan sosial yang kuat. Banyak warga Betawi merasa kota tumbuh cepat, tetapi mereka sering tertinggal dalam persaingan pendidikan dan ekonomi.
Sosiolog Prof. Dr. Imam B. Prasodjo pernah menilai kota besar sering mendorong warga asli ke pinggir bila negara tidak hadir lewat pendidikan dan akses ekonomi.
Karena itu, LPDP Jakarta bisa menjadi langkah penting. Program ini dapat membuka pintu global bagi komunitas lokal yang lama kalah start.
Namun jika pemerintah salah kelola, program ini hanya menjadi slogan identitas.
Saat Anggaran Ketat, Prioritas Diuji
Pramono mengakui rencana ini sempat tertunda setelah Jakarta kehilangan dana bagi hasil hingga Rp15 triliun.
Situasi itu menempatkan pemerintah pada pilihan penting. Pemprov bisa fokus pada proyek fisik, belanja rutin, atau investasi sumber daya manusia.
Budayawan Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa bangsa besar tidak lahir dari beton semata, tetapi dari manusia yang berpikir.
Jakarta kini menghadapi pertanyaan sederhana mau membangun gedung, atau membangun generasi?
Yang Harus Pemprov Jaga
Agar program ini tidak berhenti sebagai janji, Pemprov perlu bergerak jelas:
- Buka seleksi secara transparan
- Pakai standar akademik yang adil
- Prioritaskan warga kurang mampu
- Pilih jurusan sesuai kebutuhan Jakarta
- Wajibkan penerima kembali dan mengabdi
- Umumkan laporan dana secara rutin
Tanpa langkah itu, beasiswa hanya akan jadi brosur mahal.
Tabooo View
Ini bukan sekadar program sekolah ke luar negeri. Ini soal siapa yang mendapat tiket menuju masa depan.
Seratus kursi akan tersedia. Tetapi pertanyaan besarnya tetap sama siapa yang benar-benar bisa duduk di sana?
Karena pendidikan bisa menjadi tangga sosial. Namun tanpa keadilan, tangga itu hanya berdiri untuk orang yang sudah dekat pintu masuk. @teguh
