“Ketika lembaga perwakilan rakyat hanya berfungsi sebagai stempel karet bagi eksekutif, maka jalanan menjadi parlemen alternatif.” Pernyataan Yudi Latif dalam peluncuran buku bedah politik di Jakarta pada 5 Oktober 2024 terdengar seperti kritik terhadap demokrasi kontemporer. Namun sesungguhnya, kalimat itu juga menjelaskan apa yang pernah terjadi di Kota pahlawan surabaya hampir setengah abad lalu.
Tabooo.id – Pagi 10 November 1977, di kota pahlawan Surabaya kembali bergerak. Tiga puluh dua tahun setelah pekik Bung Tomo menggema melawan kolonialisme, kota yang sama menyaksikan bentuk perlawanan baru. Kali ini, lawan yang dihadapi bukan tentara asing, melainkan konsentrasi kekuasaan yang semakin sulit menerima koreksi.
Sekitar 3.000 mahasiswa dan aktivis turun ke jalan. Di bawah koordinasi KH Chalimi, mereka menyuarakan penolakan terhadap pencalonan kembali Presiden Soeharto dalam Sidang Umum MPR 1978.
Massa aksi tidak membawa bambu runcing seperti generasi 1945. Sebaliknya, mereka membawa sesuatu yang lebih mengganggu penguasa yaitu keberanian untuk mempertanyakan arah republik.
Bagi sebagian orang, aksi tersebut mungkin terlihat seperti demonstrasi mahasiswa biasa. Namun jika ditelusuri lebih dalam, peristiwa itu menandai munculnya kegelisahan terhadap sistem politik yang semakin terkonsentrasi pada satu pusat kekuasaan.
Di titik itulah Kota Pahlawan Surabaya kembali menjalankan perannya sebagai kota perlawanan.
Demokrasi yang Mulai Kehilangan Jiwa
Secara formal, Indonesia saat itu masih memiliki pemilu, parlemen, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dari kejauhan, sistem politik terlihat berjalan normal. Namun prosedur semata tidak mampu menghidupkan demokrasi.
Demokrasi membutuhkan ruang kritik, kompetisi gagasan, serta mekanisme pengawasan yang sehat. Ketika ruang-ruang tersebut menyempit, sistem politik mungkin tetap berjalan secara administratif. Akan tetapi, substansi demokrasi mulai kehilangan napasnya.
Pada akhir dekade 1970-an, penguasa berhasil menempatkan mayoritas kursi MPR ke dalam orbit kekuasaan. Akibatnya, lembaga yang seharusnya menjadi pengawas mulai kehilangan independensinya.
Sementara itu, elite politik mengubah pemilihan presiden menjadi ritual legitimasi yang hasilnya hampir dapat diprediksi sejak awal. Pergantian kepemimpinan tidak lagi menjadi arena pertarungan gagasan, melainkan proses formal untuk memperkuat konfigurasi politik yang sudah terbentuk. Kondisi tersebut memunculkan kegelisahan di kalangan mahasiswa.
KH Chalimi bersama sejumlah aktivis mencoba menempuh jalur dialog. Mereka berangkat ke Jakarta dan bertemu Ketua DPR/MPR saat itu, Adam Malik. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak menghasilkan perubahan yang berarti.
Sekembalinya ke Kota Pahlawan Surabaya, kekecewaan berubah menjadi kritik terbuka.
Dalam salah satu pernyataannya yang kemudian dikenang hingga kini, Chalimi mengatakan:
“Jabatan presiden telah dijadikan mainan bagi para wakil rakyat.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun pada masa ketika penguasa dapat memenjarakan siapa saja yang menyampaikan kritik terbuka, ucapan tersebut menjadi bentuk keberanian yang luar biasa.
Yang dipersoalkan Chalimi bukan semata-mata figur Soeharto. Ia menggugat sistem yang membuat pergantian kekuasaan hampir mustahil berlangsung secara kompetitif.
Dari Bung Tomo ke Chalimi: Nasionalisme yang Berani Mengoreksi
Banyak orang memahami nasionalisme sebagai penghormatan terhadap simbol negara. Bendera, lagu kebangsaan, dan upacara sering dianggap sebagai bentuk tertinggi kecintaan kepada tanah air.
Namun sejarah Kota Pahlawan Surabaya menawarkan pemahaman yang berbeda. Dalam situasi tertentu, nasionalisme justru hadir dalam bentuk kritik.
Lebih jauh lagi, semangat kebangsaan menuntut keberanian untuk mengingatkan negara ketika arah perjalanannya mulai menyimpang dari cita-cita awal.
Sejarawan BRIN, Dr. Asvi Warman Adam, dalam kuliah umum sejarah publik di Jakarta pada 12/05/2022 menjelaskan:
“Gerakan mahasiswa 1977/1978 di berbagai kota, termasuk Surabaya, adalah fase krusial pembentukan oposisi moral terhadap Orde Baru. Peristiwa 10 November 1977 di Surabaya membuktikan bahwa memori kolektif kepahlawanan 1945 berhasil ditransformasikan oleh generasi muda menjadi energi perlawanan terhadap otoritarianisme domestik.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat 10 November tidak berhenti pada perlawanan terhadap penjajah.
Sebaliknya, semangat itu berkembang menjadi keberanian untuk mengawasi kekuasaan yang lahir dari bangsa sendiri.
Ironisnya, ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dari luar negeri. Dalam banyak kasus, ancaman justru tumbuh dari dalam sistem ketika kekuasaan kehilangan keseimbangan dan pengawasan.
Karena itulah, kritik yang dilontarkan mahasiswa Surabaya saat itu sesungguhnya merupakan bentuk nasionalisme yang aktif.
Para mahasiswa memperjuangkan prinsip bahwa kekuasaan harus selalu dapat dikoreksi. Tujuan gerakan itu bukan untuk melawan negara. Sebaliknya, mereka berusaha menjaga republik agar tidak kehilangan arah.
Kalisosok dan Harga Sebuah Perlawanan
Setiap rezim yang terlalu nyaman dengan kekuasaan biasanya memiliki ketakutan yang sama. Bukan terhadap senjata, Bukan terhadap kekuatan fisik Melainkan terhadap gagasan.
Ide dapat menyebar dari satu kepala ke kepala lainnya tanpa batas geografis. Selain itu, ide mendorong masyarakat untuk berpikir dan mempertanyakan keadaan. Pada akhirnya, pikiran kritis menjadi ancaman terbesar bagi kekuasaan yang ingin bertahan tanpa koreksi.
Karena itu, respons negara terhadap gerakan mahasiswa tidak berhenti pada bantahan politik. Aparat keamanan menangkap KH Chalimi. Mereka kemudian menginterogasinya selama berjam-jam.
Setelah itu, aparat menyekapnya di Penjara Kalisosok, salah satu penjara tua peninggalan kolonial Belanda di Surabaya. Peristiwa tersebut menyimpan ironi yang sulit diabaikan.
Dulu, pemerintah kolonial menggunakan Kalisosok untuk membungkam para pejuang kemerdekaan. Namun puluhan tahun kemudian, aparat negara memanfaatkan tempat yang sama untuk membungkam kritik dari warganya sendiri.
Di titik inilah paradoks Orde Baru terlihat jelas. Negara yang lahir dari perjuangan melawan penindasan mulai mengadopsi sebagian cara yang pernah digunakan oleh penindas.
Stabilitas yang Dibayar dengan Partisipasi
Selama bertahun-tahun, Orde Baru membangun satu narasi besar yang terus diulang.
Stabilitas Pemerintah meyakinkan publik bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan ketenangan politik. Karena itu, penguasa memandang kritik sebagai ancaman. Mereka juga memperlakukan oposisi sebagai gangguan terhadap stabilitas nasional.
Narasi tersebut memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Namun di sisi lain, penguasa terus mempersempit ruang partisipasi publik.
Prof. Dr. Ariel Heryanto dalam diskusi panel kebudayaan di Yogyakarta pada 18/08/2023 menjelaskan:
“Rezim Orde Baru membangun narasi stabilitas demi pembangunan, namun mengorbankan partisipasi publik. Apa yang disuarakan Chalimi pada akhir tahun 1977 adalah ledakan sosiologis dari kelas terdidik yang melihat adanya pemisahan ekstrem antara kehendak masyarakat bawah dengan perilaku oligarki politik di Senayan.”
Pendapat tersebut menjelaskan satu fakta penting bahwa Demokrasi jarang mati secara mendadak.
Sebaliknya, demokrasi melemah sedikit demi sedikit. Mula-mula penguasa membatasi kritik, Kemudian lembaga pengawas kehilangan keberanian.
Selanjutnya sebagian masyarakat mulai menganggap penyimpangan sebagai sesuatu yang normal.
Ketika proses itu berlangsung terlalu lama, publik sering tidak menyadari bahwa kualitas demokrasi telah menurun secara perlahan.
Ketika Jalanan Menjadi Alarm Demokrasi
Perlawanan mahasiswa Surabaya bukan sekadar ledakan emosi sesaat.
Gerakan itu lahir dari kesadaran bahwa saluran-saluran formal semakin sulit menjalankan fungsi koreksi terhadap kekuasaan.
Yudi Latif dalam peluncuran buku bedah politik di Jakarta pada 05/10/2024 mengatakan:
“Ketika lembaga perwakilan rakyat seperti MPR pada tahun 1977 hanya berfungsi sebagai stempel karet bagi eksekutif, maka jalanan menjadi parlemen alternatif. Kritik Chalimi bahwa pemilu dan jabatan presiden hanyalah ‘mainan’ elite adalah potret awal dari pembajakan demokrasi.”
Pernyataan tersebut menggambarkan satu fenomena yang terus berulang dalam banyak negara. Ketika parlemen kehilangan independensi, masyarakat mencari ruang lain untuk berbicara.
Ketika institusi pengawasan melemah, jalanan sering berubah menjadi ruang demokrasi terakhir. Dan ketika kekuasaan terlalu dominan, kritik akan menemukan jalannya sendiri.
Ini Bukan Sekadar Sejarah, Ini Pola
Banyak orang menempatkan peristiwa Surabaya 1977 ke dalam lemari sejarah. Padahal sejarah tidak pernah benar-benar pergi Ia hanya berganti wajah dan aktor.
Hari ini Indonesia memang memiliki pemilihan langsung. Media bekerja lebih bebas. Selain itu, masyarakat menikmati ruang berekspresi yang jauh lebih luas dibandingkan era 1970-an.
Meski demikian, sejumlah gejala lama tetap muncul dalam bentuk baru. Nepotisme masih menjadi perdebatan, Dinasti politik terus berkembang, Partai politik sering kehilangan fungsi kaderisasi.
Sementara itu, parlemen kerap terlihat lebih nyaman menjaga stabilitas kekuasaan daripada menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Bentuknya mungkin berbeda Akan tetapi, pola dasarnya sering kali terasa serupa. Di sinilah relevansi kisah Chalimi menjadi penting.
Yang diperjuangkan mahasiswa Surabaya bukan sekadar pergantian presiden. Mereka memperjuangkan prinsip bahwa kekuasaan harus selalu dapat diawasi oleh rakyat.
Tanpa pengawasan, demokrasi mudah berubah menjadi formalitas danTanpa koreksi, kekuasaan cenderung bergerak menuju pemusatan.
Dan tanpa keberanian warga negara, republik berisiko kehilangan kompas moralnya.
Kompas Moral yang Tidak Boleh Padam
Generasi muda saat ini tidak mengalami sensor ketat seperti era Orde Baru.
Berbeda dengan pendahulunya, banyak dari mereka tidak pernah merasakan situasi ketika kritik politik berujung pada penjara.
Kini mereka tumbuh di tengah media sosial, internet, dan kebebasan berekspresi yang jauh lebih luas. Namun kebebasan tidak datang tanpa harga.
Generasi sebelumnya membayar ruang demokrasi dengan risiko yang nyata. Sebagian kehilangan kebebasan. Sebagian menghadapi intimidasi. Bahkan ada yang mengorbankan masa depan demi mempertahankan hak untuk bersuara.
Karena itu, kisah Surabaya 1977 bukan sekadar catatan sejarah. Kisah tersebut mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak pernah berjalan secara otomatis.
Demokrasi membutuhkan warga yang peduli. Sistem itu juga memerlukan masyarakat yang kritis.
Lebih dari itu, demokrasi hanya bisa bertahan jika publik berani mengingatkan penguasa ketika kekuasaan mulai melampaui batasnya.
Sebab republik tidak selalu runtuh akibat tekanan dari luar. Justru sebaliknya, banyak bangsa melemah ketika warganya berhenti peduli terhadap jalannya kekuasaan.
Karena itu, sejarah terus mengingatkan kita pada satu pola yang sama. Ketika rakyat berhenti mengawasi kekuasaan, kekuasaan akan mulai mengawasi rakyat.
Dan ketika masyarakat kehilangan keberanian untuk bertanya, demokrasi perlahan kehilangan alasan untuk tetap hidup.
Surabaya telah memberikan pelajaran itu sejak 1977. Pertanyaannya sekarang sederhana Apakah kita masih mau mendengarkannya?. @teguh
