Kasus Pajak Djarum: Kenapa Victor Dikeluarkan dari Daftar Cekal?

Tabooo.id: Nasional – Kabar dari Kejaksaan Agung kembali mengusik ruang publik. Di tengah memanasnya isu korupsi pajak, lembaga itu tiba-tiba mengumumkan keputusan yang langsung memicu tanda tanya Kejagung mencabut status pencekalan Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, dari daftar orang yang dilarang ke luar negeri.

Alasannya terdengar sederhana bahkan terlalu sederhana penyidik menilai Victor kooperatif selama proses penyidikan.

“Benar, penyidik meminta pencabutan karena yang bersangkutan kooperatif,” kata Kepala Puspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Sabtu (29/11).
Namun, kata kooperatif di Indonesia sering punya spektrum makna yang luas. Mulai dari hadir ketika dipanggil hingga benar-benar membantu memecahkan konstruksi kasus. Publik pun diminta percaya tanpa penjelasan yang lebih rinci.

Nama Besar, Kasus Besar

Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat kembali daftar orang yang terseret dalam perkara ini. Victor masuk dalam lima nama yang dicegah ke luar negeri terkait dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016–2020. Empat nama lain juga memiliki posisi strategis:

1. Ken Dwijugiasteadi – mantan Dirjen Pajak
2. Karl Layman – pemeriksa pajak muda
3. Ning Dijah Prananingrum – Kepala KPP Madya Dua Semarang
4. Heru Budijanto Prabowo – konsultan pajak

Kejagung mulai mencegah mereka sejak 14 November, setelah penyidik menggeledah berbagai lokasi termasuk rumah pejabat pajak. Langkah ini menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan sekadar isu administratif, melainkan dugaan kejahatan yang diduga melibatkan lebih dari satu lapis struktur.

Karena itu, ketika satu nama keluar dari daftar, publik langsung bertanya apa yang membuat Victor berbeda dari empat lainnya?

Dugaan Suap dan Pola yang Berulang

Seiring penyidikan berjalan, Kejagung mulai memaparkan gambaran kasus ini. Penyidik menduga adanya kongkalikong antara pegawai Ditjen Pajak dan wajib pajak besar. Polanya tidak baru justru begitu familiar hingga terasa melelahkan.

Menurut penyidik, oknum pegawai pajak mengecilkan nilai kewajiban pajak perusahaan, lalu menerima imbalan sebagai kompensasi.
“Suap lah… memperkecil tagihan pajak dengan tujuan tertentu,” ujar Anang tanpa berputar-putar.

Praktik seperti ini merusak fondasi penerimaan negara. Dalam situasi ekonomi yang ketat, setiap rupiah pajak yang hilang memengaruhi kemampuan negara membiayai layanan publik, mulai dari subsidi hingga pembangunan infrastruktur dasar. Dampaknya menyebar perlahan, tetapi pasti.

Siapa Mendapat Untung, Siapa Menanggung Rugi?

Melihat perkembangan kasus ini, kita bisa mengidentifikasi siapa yang berada pada dua kutub berbeda:

Pihak yang diuntungkan:

1. Orang-orang dalam orbit kasus yang kini menghadapi tekanan lebih ringan karena status cekal melonggar.
2. Perusahaan besar, seperti Djarum, yang bisa bergerak lebih leluasa sambil menegaskan bahwa mereka menghormati proses hukum.

Pihak yang dirugikan:

1. Publik, yang setiap tahun patuh membayar pajak, tetapi kembali menyaksikan dugaan permainan kotor antara elite birokrasi dan korporasi besar.
2. Negara, yang kehilangan potensi penerimaan sementara harus menutup kekurangan melalui kebijakan lain sering kali dengan konsekuensi bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, kerugian terbesar tidak selalu tercatat dalam laporan APBN. Kepercayaan masyarakat pada institusi perpajakan ikut terkikis setiap kali skandal seperti ini mencuat.

Persimpangan Politik dan Hukum yang Sensitif

Kasus perpajakan selalu berjalan di wilayah yang rumit persilangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan birokrasi. Karena itu, setiap perkembangan terlihat penting. Dugaan suap lintas level memperlihatkan bahwa masalah ini bersifat sistemik, bukan sekadar ulah satu individu.

Di sisi lain, alasan pencabutan cekal yang hanya berbunyi “kooperatif” membuka ruang spekulasi baru. Publik, yang berkali-kali dikecewakan oleh elastisnya penegakan hukum, kembali bertanya seberapa kooperatif seseorang harus bersikap untuk keluar dari pembatasan hukum seketat itu?
Pertanyaan itu kembali menggantung, seperti biasa.

Penutup

Jelas, kasus ini belum sampai pada kesimpulan. Keluarnya satu nama dari daftar cekal bukan penutup cerita, tetapi penanda bahwa babak berikutnya akan berjalan lebih rumit dan mungkin lebih politis.

Dan meskipun publik tidak bisa ikut menentukan alurnya, mereka tetap berharap satu hal sederhana keadilan dalam kasus pajak tidak berubah menjadi angka yang bisa dinegosiasi, disesuaikan, atau diperkecil sesuai kepentingan. @dimas