Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 di Karanganyar mendorong desa menjadi pemilik cerita, penggerak film, dan pelaku ekonomi kreatif di era digital.
Tabooo.id – Desa selama ini sering muncul dalam film sebagai latar: sawah, gunung, jalan kampung, atau rumah tua. Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 ingin mengubah posisi itu. Desa didorong menjadi pemilik cerita, pelaku produksi, sekaligus bagian dari ekosistem ekonomi film.
Perkumpulan Komunitas Perfilman Desa Karang (KOFIKA) menggelar Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 pada 26-29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Watu Gambir Park, Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
KOFIKA mengemas jambore dalam format Movie Camp atau Kemah Film. Forum ini mempertemukan desa, komunitas film, pemerintah, perguruan tinggi, industri kreatif, pelaku teknologi, dan masyarakat.
Tema yang mereka bawa berbunyi “Dunung, Gunung & Lumbung: Ketahanan Kreativitas di Desa Digital.”
Tiga kata itu menjadi lebih dari sekadar slogan. Dunung berarti pengetahuan, Gunung berarti kerja, sedangkan Lumbung menggambarkan kesejahteraan.
Gagasan tersebut menempatkan film sebagai jembatan antara pengetahuan, kreativitas, kerja kolektif, dan manfaat ekonomi. Dengan cara itu, perfilman desa tidak berhenti pada produksi karya.
Desa Bukan Lagi Sekadar Latar
Industri film kerap melihat desa sebagai ruang visual yang menarik. Lanskap pegunungan, tradisi, bahasa lokal, dan kehidupan masyarakat menawarkan bahan cerita yang kuat.
Namun, ada persoalan yang lebih besar di balik daya tarik tersebut. Siapa yang memegang kendali atas cerita desa ketika kamera datang?
Pertanyaan itu menjadi penting ketika desa hanya menjadi objek cerita. Masyarakat bisa kehilangan kendali atas konteks, sementara nilai ekonomi dari cerita justru bergerak keluar dari desa.
Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 mencoba membalik pola tersebut. KOFIKA mendorong masyarakat desa menguasai kemampuan produksi dan pemanfaatan teknologi audiovisual.
Dengan pendekatan itu, warga tidak hanya menjadi pemeran atau penyedia lokasi. Mereka dapat menjadi penulis cerita, kru, produser, pengelola komunitas, hingga penggerak ekonomi kreatif.
Inilah titik penting jambore tersebut demokratisasi media tidak cukup hanya membuka akses menonton. Desa juga harus memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menentukan ceritanya sendiri.
Film Masuk ke Jantung Ekonomi Desa
KOFIKA memandang perfilman sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Karena itu, jambore tidak hanya membahas estetika atau teknik membuat film.
Agenda tersebut juga menyentuh infrastruktur, pembiayaan, teknologi, jejaring, dan peluang kerja. Semua unsur itu menentukan apakah perfilman desa mampu bertahan setelah sebuah festival berakhir.
Jambore menargetkan delegasi dari sekitar 30-50 desa dan daerah tertinggal. Peserta juga berasal dari komunitas perfilman berbagai wilayah Indonesia.
Delegasi tercatat berasal dari Papua, Sumbawa, Jambi, Purwakarta, Ciamis, Banyuwangi, Ngawi, Magetan, Grobogan, Blitar, Lumajang, Gunungkidul, Yogyakarta, Karanganyar, dan Surakarta.
Keragaman wilayah itu memperlihatkan satu persoalan yang sama. Setiap desa memiliki cerita, tetapi tidak semua desa memiliki perangkat untuk mengubah cerita menjadi karya dan nilai ekonomi.
Jambore berupaya mempertemukan kebutuhan tersebut dengan pengetahuan, teknologi, dan jaringan.
Movie Camp: Belajar, Membuat, Lalu Membawa Pulang Pengetahuan
Format Movie Camp membuat jambore tidak berhenti pada forum seremonial. Peserta akan mengikuti pemutaran film, workshop, master class, diskusi, forum kelompok, hingga expo.
Agenda Pemutaran Film Desa memberi ruang bagi karya audiovisual untuk mendapatkan apresiasi. Sementara itu, workshop dan master class membuka kesempatan bagi peserta mempelajari perfilman serta teknologi audiovisual.
Forum diskusi membawa dua isu penting. Pertama, “Membangun Desa dengan Film: Narasi Desa dalam Film Orang Desa.”
Kedua, “Membuat Film dari Desa: Infrastruktur dan Pembiayaan.”
Dua tema itu menyentuh dua sisi persoalan sekaligus. Desa perlu membangun narasinya sendiri, tetapi desa juga membutuhkan infrastruktur agar narasi tersebut dapat diproduksi.
Tanpa pembiayaan, kamera hanya menjadi alat. Tanpa literasi, teknologi hanya menjadi perangkat mahal yang belum tentu menghasilkan perubahan.
Teknologi Harus Mengikuti Kebutuhan Desa
Jambore juga menghadirkan Expo Perfilman Desa. Forum ini memperkenalkan teknologi perfilman yang menyesuaikan kebutuhan desa serta produk ekonomi kreatif.
Pendekatan tersebut penting karena teknologi audiovisual sering hadir dengan standar industri yang tidak selalu sesuai kondisi masyarakat desa. Desa membutuhkan teknologi yang bisa digunakan, dirawat, dipelajari, dan dikembangkan masyarakatnya sendiri.
Karena itu, literasi media visual menjadi salah satu fondasi utama jambore. Kemampuan membuat film bukan hanya soal mengoperasikan kamera.
Masyarakat juga perlu memahami bagaimana memilih cerita, menyusun perspektif, merekam realitas, mengolah gambar, dan mendistribusikan karya.
Pada titik ini, film berfungsi sebagai alat literasi sekaligus alat produksi pengetahuan.
Jejaring Nasional Dibangun dari Karangpandan
Jambore mempertemukan banyak unsur yang selama ini berjalan dalam ruang berbeda. Pemerintah membawa perspektif kebijakan, kampus membawa pengetahuan, industri membawa teknologi, sementara komunitas membawa pengalaman lapangan.
Sejumlah lembaga dan ekosistem yang terlibat antara lain Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, BRIN, Direktorat Ekonomi Kreatif Kementerian Kebudayaan, Badan Perfilman Indonesia, Lembaga Sensor Film, SAM’s Studio, AC Fest KPK, Tumbuh Sinema Rakyat, LIP, Sony Indonesia, Axioo, ISI Surakarta, Tiga Serangkai University, STPMD APMD, Forum Intelektual AntarDisiplin, serta KOFIKA.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perfilman desa membutuhkan ekosistem. Komunitas tidak bisa bekerja sendirian ketika berhadapan dengan persoalan teknologi, distribusi, pendidikan, dan pembiayaan.
Film memang lahir dari kamera, tetapi ekosistem film lahir dari kolaborasi.
KOFIKA dan Gagasan Demokratisasi Media
KOFIKA berdomisili di Desa Karang, Kecamatan Karanganyar. Komunitas tersebut memiliki visi memperkenalkan dan mengembangkan budaya perfilman desa untuk memajukan masyarakat desa serta ekosistem perfilman Indonesia.
Desa Karang juga berstatus sebagai Desa Kreatif Inisiatif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 556/883 Tahun 2022.
Pengalaman KOFIKA dalam menjalankan berbagai kegiatan perfilman desa menjadi dasar penyelenggaraan jambore nasional tahun ini. Mereka menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat demokratisasi media melalui film.
Gagasan itu membawa konsekuensi penting. Demokratisasi media tidak boleh berhenti pada banyaknya orang yang mengonsumsi konten.
Demokratisasi juga berarti memperluas kemampuan masyarakat untuk bercerita, memproduksi, memiliki, dan mendistribusikan konten.
Ketika Cerita Desa Menjadi Aset
Persoalan terbesar perfilman desa bukan sekadar minimnya produksi. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada posisi desa dalam rantai nilai industri kreatif.
Desa memiliki cerita, tradisi, lanskap, pengetahuan lokal, dan karakter masyarakat. Namun, semua aset budaya itu belum otomatis menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjaganya.
Di sinilah gagasan “Dunung, Gunung, Lumbung” mendapatkan relevansinya.
Pengetahuan harus melahirkan kerja. Kerja harus menghasilkan karya. Karya kemudian harus mampu membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Jika rantai itu berjalan, film tidak lagi sekadar dokumentasi budaya. Film dapat menjadi pintu masuk menuju pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, promosi produk lokal, hingga penciptaan lapangan kerja.
Namun, proses tersebut tetap membutuhkan kehati-hatian. Ketika budaya desa masuk ke pasar, masyarakat harus tetap memiliki kendali atas makna dan representasinya.
Ini Bukan Sekadar Jambore Film
Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 pada akhirnya bukan hanya agenda berkumpulnya komunitas film. Ini adalah upaya menguji apakah desa bisa menjadi subjek dalam industri kreatif digital.
Selama ini, perkembangan teknologi sering membuat desa hanya menjadi pasar. Platform datang, konten mengalir, lalu perhatian publik berpindah dengan cepat.
Jambore menawarkan arah berbeda. Desa harus belajar membaca teknologi sebelum teknologi menentukan bagaimana desa dibaca.
Film menjadi alat untuk merebut kembali ruang tersebut.
Ketika warga desa memproduksi ceritanya sendiri, mereka tidak hanya membuat tontonan. Mereka sedang membangun arsip budaya, memperkuat identitas, menciptakan pengetahuan, dan membuka kemungkinan ekonomi.
Karena itu, keberhasilan jambore tidak semestinya diukur dari jumlah peserta atau banyaknya film yang diputar. Ukuran yang lebih penting adalah apa yang tetap hidup setelah kemah selesai.
Keberhasilan jambore bukan soal ramainya acara, tetapi tentang keberlanjutan komunitas, produksi, teknologi, jejaring ekonomi, dan kendali desa atas ceritanya sendiri.
Jika jawabannya iya, Dunung, Gunung, Lumbung bukan sekadar tema jambore.
Ia menjadi cara untuk membangun masa depan perfilman yang menempatkan desa bukan di belakang kamera, melainkan di balik kendali atas cerita yang mereka miliki sendiri. @dimas
