Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari setelah Gibran mundur untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden definitif apabila terjadi kekosongan jabatan.
Tabooo.id: Jakarta – Muzani menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12/11/2026. Pernyataan itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan karena Gibran mundur sebagai Wapres RI.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujar Muzani.
Ia menambahkan, MPR akan menggunakan waktu tersebut untuk mempersiapkan proses pemilihan. Muzani juga berharap pergantian jabatan dapat berlangsung sesuai mekanisme demokrasi dan ketentuan konstitusi.
“Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” katanya.
Gibran Mundur: Surat Pengunduran Diri Masuk ke Pimpinan MPR
Sebelum menyampaikan keterangan tersebut, Muzani mengungkapkan bahwa Gibran telah menemui pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Kamis 12/11/2026. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Muzani, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta pimpinan MPR segera menindaklanjuti surat yang disampaikan. Namun, informasi mengenai alasan pengunduran diri belum dijelaskan dalam keterangan Muzani yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Pimpinan MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. Setelah itu, MPR merencanakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat gabungan tersebut menjadi bagian dari persiapan kelembagaan sebelum MPR menjalankan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Pasal 8 UUD 1945 Mengatur Mekanisme Pengganti
Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada MPR untuk menentukan pengganti Wakil Presiden secara sepihak. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, terdapat pembagian kewenangan yang jelas. Presiden mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR menjalankan kewenangan pemilihan melalui sidang.
Artinya, pengganti Gibran bukan otomatis ditentukan oleh partai politik, koalisi pemerintahan, ataupun pimpinan MPR. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR.
Mekanisme ini juga berbeda dengan pengisian jabatan Presiden ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut memiliki pengaturan tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
Presiden Mengusulkan, MPR Memilih
Ketentuan tersebut menempatkan Presiden dan MPR dalam dua tahapan yang saling berkaitan. Presiden harus mengajukan dua calon pengganti, kemudian MPR memilih salah satunya melalui sidang.
Karena itu, publik perlu membedakan antara pengajuan pengunduran diri, terjadinya kekosongan jabatan, dan proses pemilihan pengganti. Ketiganya merupakan tahapan yang tidak dapat disamakan.
Berdasarkan keterangan Muzani, MPR mulai menyiapkan langkah kelembagaan setelah menerima surat dari Gibran. Perkembangan berikutnya bergantung pada tindak lanjut resmi dan pemenuhan prosedur konstitusional.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan jabatan Wakil Presiden, kepastian tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan konstitusi. Kejelasan setiap tahapan menjadi penting agar proses pergantian tidak menimbulkan spekulasi mengenai kewenangan maupun keabsahan keputusan.
Bagi publik, persoalannya bukan semata siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden berikutnya. Hal yang lebih mendasar ialah bagaimana seluruh proses berlangsung sesuai konstitusi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. @teguh
