Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12/11/2026, sekitar pukul 11.16 WIB.
Tabooo.id: Jakarta – Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut. Menurutnya, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR kemudian menindaklanjuti keputusan tersebut melalui rapat pimpinan dan menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat 13/11/2026.
Pengunduran diri ini langsung mengubah agenda politik nasional. MPR harus mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional, sementara Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon pengganti.
Gibran Tegaskan Pengunduran Diri Bukan karena Polemik Ijazah
Dalam pernyataan melalui rekaman video yang disampaikan Kamis 12/11/2026, Gibran menegaskan bahwa keputusannya mundur bukan karena persoalan ijazah yang selama ini menjadi perdebatan publik.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” kata Gibran.
Ia menyebut keputusan tersebut lahir setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Gibran juga membantah bahwa pengunduran dirinya menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, langkah tersebut justru bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan agar agenda negara dapat berjalan lebih tenang dan fokus kepada masyarakat.
“Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan, justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Gibran juga berharap demokrasi Indonesia dapat ditata lebih baik, termasuk dalam hal administrasi pemerintahan yang memberikan kepastian.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Gibran bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi. Namun, penjelasan mengenai alasan politik dan konstitusional di balik keputusan tersebut masih menjadi bagian yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Prabowo Terima Pengunduran Diri, Sebut Gibran Bersikap Negarawan
Presiden Prabowo Subianto telah menerima permohonan pengunduran diri Gibran. Dalam konferensi pers Kamis 12/11/2026, Prabowo menyampaikan penghargaan terhadap keputusan tersebut.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menilai Gibran telah memberikan kontribusi selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Ia menyebut berbagai capaian pemerintahan tidak terlepas dari peran dan kontribusi Gibran.
Presiden turut menyinggung perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya, Gibran telah menjalani proses pendidikan secara teratur, meskipun terdapat persoalan kesesuaian dengan ketentuan dalam sistem hukum Indonesia.
Penerimaan Presiden terhadap keputusan tersebut menjadi bagian penting dalam proses transisi. Namun, penghargaan politik terhadap keputusan Gibran tidak menggantikan kewajiban negara untuk memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi.
MPR Siapkan Rapat Gabungan, Dua Nama Pengganti Menjadi Agenda
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya akan menggelar rapat gabungan pada Jumat 13/11/2026 pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ada sejumlah agenda yang akan dibahas.
Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.
Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon.
Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pemilihan.
Muzani menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak pengunduran diri Gibran.
“Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani, Kamis 12/11/2026.
Bagaimana Mekanisme Konstitusional Penggantian Wapres?
Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang. Konstitusi telah mengatur mekanisme khusus ketika terjadi kekosongan jabatan tersebut.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, proses penggantian Gibran melibatkan dua institusi utama, yaitu Presiden dan MPR.
Berdasarkan penjelasan Ketua MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan resmi MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon pengganti.
Setelah itu, MPR menjalankan proses verifikasi dan menyiapkan sidang paripurna untuk menentukan satu nama yang memperoleh dukungan terbanyak.
Mekanisme ini memperlihatkan bahwa kewenangan Presiden mengusulkan kandidat tidak berarti Presiden dapat menentukan pengganti secara sepihak. Keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.
Pengunduran Diri Mengubah Arah Agenda Politik DPR
Di tengah proses pengunduran diri Gibran, DPR sebelumnya telah menyiapkan rapat paripurna pada Kamis 12/11/2026 pukul 14.00 WIB untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya menandatangani usulan tersebut.
Namun, DPR membatalkan agenda rapat paripurna setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan bahwa usulan HMP tidak lagi relevan setelah Gibran memilih mengundurkan diri.
Perubahan agenda tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak hanya berdampak pada komposisi pemerintahan, tetapi juga mengubah jalur penyelesaian persoalan politik yang sebelumnya bergerak melalui mekanisme pengawasan parlemen.
Yang Perlu Diawasi Publik
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar pergantian pejabat. Peristiwa ini menyangkut keberlanjutan pemerintahan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Karena itu, masyarakat perlu mengawasi beberapa hal: keterbukaan proses pengajuan dua kandidat oleh Presiden, kelengkapan persyaratan calon, transparansi proses pemilihan di MPR, serta kepastian waktu pelantikan pengganti.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kekosongan jabatan tidak mengganggu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran menempatkan Prabowo dan MPR pada tanggung jawab konstitusional yang tidak ringan. Keputusan politik telah diambil, tetapi proses kelembagaan masih harus berjalan.
Kursi Wakil Presiden boleh kosong sementara, tetapi kepastian pemerintahan tidak boleh ikut menggantung. @teguh
