Tabooo.id: Edge – Bayangkan ini panggung politik Indonesia berubah menjadi drama seri Netflix, tapi tanpa tombol skip intro. Kamera menyorot Presiden Jokowi yang santai menonton Persis Solo vs Madura United, lalu muncul headline “Presiden setuju UU KPK 2019 direvisi lagi.” Penonton di Twitter langsung ngetag semua partai politik, ekspresi emoji marah dan bingung bercampur.
Partai Politik: Dulu Usul, Sekarang Nyalahin
PSI menyorot kelakuan partai-partai yang dulu mengusulkan revisi UU KPK, tapi kini malah menyalahkan Jokowi. Ariyo Bimmo, Direktur Reformasi Birokrasi PSI, berkomentar dengan nada satir, “Kalau dulu mengusulkan, sekarang nyalahin Presiden, publik berhak bertanya konsistensinya di mana?”
Sebenarnya, DPR-lah yang memulai revisi UU KPK 2019, dengan lima partai pengusul PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan NasDem. Jokowi hanya mengirim Surat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berisi catatan dan usulan perbaikan. Namun, di media sosial, narasi sering berubah menjadi, “Presiden bikin semua ini.” Seolah Jokowi menjadi villain utama soap opera anti-korupsi.
Jokowi: Setuju Tapi Bukan Pelaku Utama
PSI menegaskan bahwa Jokowi mendukung revisi UU KPK kembali sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, bukan sekadar mencuci tangan. Ariyo menekankan, “Kalau perlu perbaikan UU KPK, mari dibahas terbuka. Namun, jangan dibalik-balik sejarah legislasi. Antikorupsi itu bukan soal nostalgia UU lama atau baru. Soalnya sederhana sistem kita bikin korupsi lebih mudah atau lebih susah?”
Dengan kata lain, Jokowi menegaskan keterbukaan dan akuntabilitas, sementara DPR tetap mengendalikan legislasi.
Dampak Absurd bagi Publik
Bagi warga, fenomena ini terasa absurd sekaligus lucu. Bayangkan membuka berita pagi-pagi, kopi panas masih di tangan, lalu membaca headline: “Presiden Mau Revisi UU KPK, DPR Panik” Kemudian scroll ke tweet partai politik, komentar PSI, dan meme timeline yang bercampur jadi komedi politik ala Gen Z.
Selain itu, publik mulai membandingkan narasi di media sosial dengan fakta legislasi. Akibatnya, mereka merasa seperti sedang menonton sitkom politik live, lengkap dengan plot twist setiap hari.
Punchline: Season yang Tak Pernah Tamat
Akhirnya, drama revisi UU KPK ini seperti season yang tidak pernah tamat. Jokowi bilang iya tapi bukan dia, DPR bilang kita yang usul, partai politik lain bilang Presiden harus tanggung jawab. Publik? Hanya bisa tepuk jidat sambil ngequote meme favorit, “Drama politik Indonesia, ada yang nonton real life tapi rasanya sitcom.”
Di tengah semua klaim dan revisi, satu pertanyaan tetap menggelitik apakah semua drama ini benar-benar menegakkan akuntabilitas, atau sekadar menjadi bahan meme untuk timeline publik? @dimas
