Dari karhutla hingga HAM, ini 10 tuntutan mahasiswa Solo dalam aksi Pesta Rakyat di Bundaran Gladag saat Hari Pahlawan 2026.
Tabooo.id: Surakarta– Dari karhutla hingga HAM, mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya menyuarakan 10 tuntutan kepada pemerintah dalam aksi bertajuk “Pesta Rakyat” di Bundaran Gladag, Solo, Selasa (10/11/2026).
Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi bertajuk “Pesta Rakyat” di Bundaran Gladag, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Mereka memanfaatkan momentum Hari Pahlawan untuk menyuarakan sepuluh tuntutan kepada pemerintah.
Massa memulai long march sekitar pukul 16.20 WIB dari Masjid Agung Keraton Solo. Mereka kemudian berkumpul di Monumen Patung Slamet Riyadi.
Aksi berlangsung hingga malam. Sekitar pukul 19.24 WIB, massa masih bertahan di lokasi.
Suasana aksi diwarnai penyalaan flare, pembakaran ban dan baliho. Beberapa peserta juga terlihat menaiki Monumen Slamet Riyadi sambil mengibarkan bendera Merah Putih.
Massa menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka meneriakkan “Revolusi” dan menyerukan gerakan three finger salute atau salam tiga jari sebagai simbol perlawanan.
Sepuluh Tuntutan, dari Karhutla hingga HAM
Presdir BEM Unisri, Dava Adnannabin, mengatakan aksi tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pahlawan sekaligus momentum untuk menyampaikan persoalan yang mereka nilai mendesak di tingkat nasional.
“Aksi hari ini kita korelasikan dengan tuntutan-tuntutan yang hari ini menjadi urgensi di skala nasional,” ujar Dava kepada awak media.
Salah satu tuntutan yang mereka bawa berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pemerataan pendidikan serta kesejahteraan pekerja.
“Yang pertama itu terkait dengan karhutla yang kemudian pendidikan yang merata yang ketiga turunkan pajak dan naikan upah, seperti itu,” ungkap dia.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), mereformasi TNI-Polri, serta menghentikan perluasan peran militer di ranah sipil.
“Yang keempat, evaluasi proyek strategis nasional yang hari ini merugikan masyarakat. Yang kelima, reformasi TNI-Polri. Yang keenam, hentikan perluasan peran militer di ranah sipil,” jelasnya.
Tuntutan berikutnya menyangkut keamanan ruang digital, penghentian pelanggaran HAM, pemulihan supremasi sipil, serta pembatalan penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
“Yang ketujuh, jaminan keamanan ruang digital bagi masyarakat. Yang kedelapan, hentikan pelanggaran HAM. Yang sembilan, kembalikan supremasi sipil. Yang 10, batalkan Soeharto jadi pahlawan nasional,” tegasnya.
Dari sepuluh tuntutan tersebut, mahasiswa menempatkan penanganan karhutla sebagai salah satu prioritas utama. Mereka juga menyoroti program nasional yang dinilai belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita hari ini urgensi kita tetap di karhutla serta prioritas program nasional yang hari ini belum rata dan tidak, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentunya,” ujar dia.
Massa Diperkirakan Lebih dari 500 Orang
Aliansi BEM Solo Raya menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka suarakan. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar.
Dava menyebut aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari BEM Solo Raya dan elemen masyarakat sipil. Ia memperkirakan jumlah peserta mencapai lebih dari 500 orang, meski data awal yang dimiliki menunjukkan sekitar 300 orang.
“Ini diikuti dari BEM Solo Raya dan elemen masyarakat sipil, tentunya. Massa aksi kurang lebih kalau sesuai dengan apa yang data kita ada 300, cuman karena ini kan kita aksi terbuka, kurang lebih ada 500 lebih,” katanya.
Menjelang malam, situasi sempat memanas ketika beberapa orang hendak meninggalkan lokasi. Massa menahan mereka karena rangkaian aksi belum selesai.
Sejumlah orang terlibat adu mulut sebelum situasi kembali kondusif. Sekitar pukul 19.30 WIB, massa terlihat duduk di Bundaran Gladag.
Menjelang pukul 20.00 WIB, peserta mulai meninggalkan lokasi.
Aksi “Pesta Rakyat” di Gladag memperlihatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sepuluh tuntutan itu membawa isu lingkungan, ekonomi, pendidikan, demokrasi, hingga HAM ke tengah ruang publik.
Namun, suara dari jalanan tidak cukup berhenti sebagai keramaian sesaat. Tindak lanjut dan jawaban pemerintah menjadi bagian penting dari tuntutan yang mereka suarakan. @eko
