Pemerintah mulai memperkuat benteng antikorupsi sebelum proyek-proyek hilirisasi bergulir. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proyek strategis tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat tata kelola sejak tahap perencanaan, bukan setelah persoalan muncul.
Tabooo.id: Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan permintaan itu usai bertemu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/06/2026).
Dony mengatakan tim pencegahan KPK memberi banyak masukan terkait mitigasi risiko korupsi di lingkungan BUMN. Masukan itu akan menjadi dasar dalam menjalankan proyek hilirisasi yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
“Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam pekerjaannya,” kata Dony.
Integrasi Sistem Jadi Langkah Awal
Selain meminta pendampingan, Danantara juga mengusulkan integrasi seluruh sistem whistleblower BUMN ke sistem pelaporan milik KPK.
Langkah tersebut bertujuan mempercepat deteksi dugaan penyimpangan. Di sisi lain, sistem itu juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas seluruh perusahaan pelat merah.
Dony mengatakan kedua pihak telah sepakat meningkatkan kerja sama dalam bentuk yang lebih konkret.
Program itu mencakup pelatihan antikorupsi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), integrasi sistem pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Kerja sama ini akan kita tingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret. Akan ada bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai SOP, kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, kemudian dan beberapa yang lainnya,” ujarnya.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin memastikan seluruh laporan dari sistem pelaporan BUMN akan langsung masuk ke KPK. Tim KPK kemudian akan memverifikasi seluruh laporan tersebut.
“Sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-pilah. Seluruhnya masuk KPK. Biarkan nanti KPK yang akan memilah ini laporan ini terkait tipikor atau bukan, ini terkait perdata,” katanya.
KPK juga mendorong setiap unit kerja di Danantara dan seluruh BUMN menyiapkan personel bersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta Corruption Risk Assessment (CRA).
Menurut Aminudin, setiap regulasi harus menutup peluang korupsi sejak awal. Penyusun aturan tidak boleh membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
“Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Pengawasan Jadi Penentu Keberhasilan Hilirisasi
Danantara mengajukan permintaan itu ketika pemerintah mempercepat proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, perkebunan, hingga industri manufaktur. Nilai investasi yang besar membuat proyek tersebut menghadapi risiko penyalahgunaan kewenangan apabila pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, berulang kali mengingatkan bahwa proyek strategis nasional membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Menurutnya, pemerintah harus membangun transparansi sejak tahap perencanaan agar ruang korupsi semakin sempit.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga menilai keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi. Pemerintah harus memastikan tata kelola berjalan transparan, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.
Sementara itu, sosiolog dari Universitas Indonesia menilai kepercayaan publik terhadap BUMN sangat bergantung pada integritas pengelolaannya. Transparansi, sistem pelaporan yang terbuka, dan pengawasan independen menjadi fondasi penting agar proyek strategis memperoleh legitimasi publik.
Pengusaha sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie sebelumnya juga menegaskan bahwa investor global kini tidak hanya melihat potensi keuntungan. Mereka juga menilai kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan tingkat transparansi sebuah proyek sebelum menanamkan modal.
Karena itu, kolaborasi Danantara dan KPK menjadi sinyal positif bagi iklim investasi nasional. Pencegahan korupsi sejak awal dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkecil risiko hukum di masa depan.
Namun tantangan sebenarnya baru dimulai ketika proyek memasuki tahap pelaksanaan. Pengawasan yang kuat harus berjalan seiring dengan eksekusi proyek agar komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai seremoni.
Ini bukan sekadar kerja sama antara Danantara dan KPK. Ini menjadi ujian apakah proyek hilirisasi benar-benar dibangun di atas tata kelola yang bersih atau kembali mengulang pola lama yang baru bergerak setelah kasus korupsi mencuat. @teguh
