Tabooo.id: Talk – Banjir dahsyat dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November hingga Desember 2025 meninggalkan pemandangan memilukan. Ribuan warga mengungsi, rumah-rumah rusak, dan jalan serta jembatan terputus. Tragedi ini bukan sekadar soal alam, tetapi ujian bagi bangsa: seberapa cepat dan massif negara merespons penderitaan rakyatnya.
Presiden Prabowo Subianto beberapa kali turun langsung ke lokasi terdampak. Ia menemui pengungsi, memeluk warga yang menangis di tenda darurat, dan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Video emosional warga menangis di pelukan Presiden di pos evakuasi Bener Meriah viral di media sosial, menunjukkan rasa terima kasih sekaligus lega karena negara hadir di saat genting.
Respons Pemerintah Cepat dan Terpadu
Pemerintah pusat mengirim bantuan logistik besar-besaran. Ratusan ton makanan, obat, dan kebutuhan darurat segera didistribusikan. Pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat untuk menjamin setiap kebutuhan warga terpenuhi. Aceh menjadi prioritas nasional dengan mobilisasi penuh sarana dan sumber daya.
Bantuan juga datang dari masyarakat berbagai provinsi melalui open donation dan solidaritas antardaerah. Lembaga kemanusiaan dan komunitas turut memberikan dukungan, yang diterima terbuka oleh pemerintah Aceh.
Tragedi Alam Berubah Jadi Politik
Namun, tragedi itu terseret ke ranah politik. Demonstrasi pada 25-26 Desember berubah ricuh. Beberapa peserta aksi membawa bendera bulan bintang, simbol yang diidentikkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bahkan terlihat membawa senjata tajam dan api.
Pakar hukum dan Guru Besar Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansyah, menilai pengibaran simbol separatis itu mencederai komitmen damai pascakonflik GAM.
“Bendera itu bukan ekspresi biasa, tapi simbol masa lalu yang sarat konflik dan bertentangan dengan hukum,” ujarnya dikutip jpnn.com.
Sementara itu, sebagian besar warga sebenarnya hanya menginginkan solusi cepat terkait air bersih, rumah, layanan kesehatan, dan pemulihan mata pencaharian bukan kembali ke retorika separatis.
Kekecewaan atau Kepentingan Politik?
Sejarah Aceh memang panjang dengan konflik GAM. Namun pasca-Helsinki 2005, Aceh menikmati otonomi khusus dan damai lebih dari satu dekade. Aksi membawa simbol GAM di tengah bencana bisa mencerminkan kekecewaan atas lambatnya perbaikan, tetapi juga kemungkinan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk agenda politik.
Penurunan bendera GAM oleh TNI di beberapa titik memicu protes warga yang merasa ekspresi mereka diserang, meski mereka tetap membutuhkan bantuan nyata. Perbandingan antara solidaritas masyarakat terhadap bantuan luar daerah dengan seruan politik menunjukkan kompleksitas sosial Aceh yang tak bisa dipandang sederhana.
Fokus pada Kemanusiaan, Bukan Polarisasi
“Penanganan bencana harus tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan hukum. Mengaitkannya dengan narasi separatis hanya memperdalam luka sosial,” tegas Prof. Trubus Rahardiansyah. Ia menekankan bahwa ekspresi politik harus tetap menghormati kesepakatan damai dan konstitusi.
Pemerintah hadir di lapangan melalui bantuan, sumber daya, dan kunjungan Presiden. Namun, ketidakpuasan muncul sebagai protes terhadap lambatnya pemulihan dan rasa dilupakan oleh pusat. Dampak sosial bencana menuntut fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang, bukan pada konflik identitas yang lama mereda namun belum hilang.
Momentum Solidaritas Nasional
Aksi di Aceh bukan sekadar soal kekesalan terhadap birokrasi, dan bukan hanya tentang GAM yang muncul kembali. Ini soal masyarakat yang trauma akibat bencana mencari suara di tengah kepedihan, menyeimbangkan kritik terhadap respons negara dengan memori sejarah konflik.
Pertanyaan tersisa apakah tragedi alam ini akan menjadi ajang polarisasi, atau momentum memperkuat solidaritas nasional? Kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari hukum dan sejarah, tetapi juga tidak boleh dikalahkan oleh simbol yang merusak ruang dialog yang mahal dibayar Aceh. @dimas
