Bali punya banyak cara untuk memperkenalkan dirinya. Pura, gamelan, upacara adat, kain tradisional, hingga lanskap desa menjadi bagian dari identitas yang mudah dikenali. Namun, ada satu penanda yang sering hadir tanpa banyak disadari Aksara Bali.
Tabooo.id – Kini, pemerintah Bali memberi batas waktu baru. Gubernur Bali I Wayan Koster meminta seluruh pihak menggunakan Aksara Bali pada papan nama dan fasilitas publik paling lambat akhir April 2027.
Koster menyampaikan hal tersebut di Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng, Sabtu, 26/09/2026.
“Memberi batas waktu, paling lama pada akhir bulan April 2027, semua pihak sudah harus menggunakan Aksara Bali.”
Menurut Koster, sejumlah kantor swasta, usaha, toko, warung, gedung, dan fasilitas publik masih belum menggunakan Aksara Bali.
Sekilas, persoalannya tampak seperti urusan papan nama. Akan tetapi, ketika tulisan masuk ke jalan, hotel, toko, kantor, dan ruang publik, ia berubah menjadi persoalan identitas.
Dari Lontar ke Jalanan
Aksara Bali memiliki perjalanan panjang dalam kebudayaan masyarakat Bali. Masyarakat menggunakannya untuk menulis bahasa Bali, menyimpan pengetahuan, mencatat teks keagamaan, serta mewariskan manuskrip.
Perubahan zaman kemudian membawa aksara tersebut keluar dari lontar. Kini, masyarakat dapat menjumpainya pada sekolah, kantor, hotel, jalan, toko, hingga berbagai fasilitas publik.
Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 mengatur penggunaan Aksara Bali tersebut. Aturan itu menempatkan Aksara Bali di atas huruf Latin pada nama pura, lembaga adat, gedung pemerintah dan swasta, jalan, fasilitas pariwisata, serta fasilitas publik.
Pemerintah Bali menerbitkan regulasi tersebut pada 26/09/2018. Tepat delapan tahun kemudian, pemerintah kembali memberi tenggat penerapan.
Artinya, aturan sudah berjalan cukup lama. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ruang yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan.
Ketika Budaya Bertemu Pariwisata
Bali bukan ruang budaya yang berdiri sendiri. Pulau ini juga menjadi rumah bagi industri pariwisata, bisnis, wisatawan, dan arus budaya global.
Dalam konteks tersebut, Aksara Bali memainkan peran ganda. Ia menjaga identitas lokal, sekaligus menghadirkan karakter visual yang menarik bagi wisatawan.
Penelitian I Nengah Sueca dan peneliti Universitas Pendidikan Ganesha pada 2026 menemukan pola menarik dalam penggunaan Aksara Bali di ruang publik.
Ruang religius cenderung menempatkan aksara dengan fungsi sakral. Sebaliknya, ruang pendidikan, pemerintahan, dan publik sering menjadikan huruf Latin sebagai unsur utama karena lebih mudah dibaca. Aksara Bali kemudian hadir sebagai penanda identitas.
Situasi berbeda muncul di kawasan pariwisata. Di sana, aksara dapat menjadi bagian dari pengalaman visual wisatawan sekaligus menghadirkan nilai budaya sebagai daya tarik. Di titik tersebut, budaya bertemu dengan pasar.
Bukan Sekadar Bisa Dibaca
Koster menyebut penggunaan Aksara Bali sebagai bagian dari identitas Bali.
“Penggunaan Aksara Bali menjadi identitas, karakter, dan jati diri Bali yang unik dan indah, serta memancarkan aura spiritual yang kuat.”
Pernyataan itu membawa persoalan ke wilayah yang lebih dalam. Apakah masyarakat hanya perlu melihat Aksara Bali, atau juga perlu menggunakannya?
Pertanyaan tersebut penting karena identitas budaya tidak otomatis hidup hanya melalui papan nama.
Sebuah hotel dapat memasang Aksara Bali di depan gedung. Restoran bisa menggunakannya pada papan nama. Pemerintah pun dapat menerapkannya pada fasilitas publik.
Namun, kehidupan aksara tidak berhenti pada tampilan visual. Generasi muda perlu mengenalnya. Sekolah perlu mengajarkannya.
Masyarakat juga membutuhkan ruang untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, aksara tidak sekadar menjadi dekorasi budaya.
Bahasa, Aksara, dan Ruang Kekuasaan
Akademisi I Ketut Darma Laksana dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana melihat Pergub 80/2018 dari perspektif yang lebih luas.
Dalam kajiannya mengenai vitalisasi Bahasa Bali, Laksana mengaitkan kebijakan tersebut dengan hubungan bahasa dan kekuasaan.
Penempatan Aksara Bali di atas huruf Latin juga memiliki makna simbolik. Laksana menggambarkannya secara metaforis seperti tubuh manusia: Aksara Bali menjadi kepala, sedangkan huruf Latin menjadi tubuh.
Dengan demikian, susunan tulisan pada papan nama tidak hanya berbicara tentang estetika. Ruang publik ikut menjadi tempat sebuah identitas menunjukkan keberadaannya.
Papan nama akhirnya berubah menjadi pesan kebudayaan.
Jangan Sampai Aksara Hanya Jadi Ornamen
Papan nama memang kecil. Namun, pesan di baliknya bisa jauh lebih besar.
Sebuah aksara dapat menunjukkan siapa yang tinggal di suatu tempat, sejarah apa yang mereka bawa, serta nilai apa yang ingin mereka pertahankan.
Masalahnya muncul ketika masyarakat hanya memasang aksara karena kewajiban.
Jika generasi muda sekadar mengenali bentuknya, Aksara Bali bisa berhenti sebagai simbol visual. Sebaliknya, pemahaman dan penggunaan sehari-hari dapat membuatnya tetap hidup.
Karena itu, deadline April 2027 seharusnya tidak hanya berbicara tentang berapa banyak papan nama yang sudah berubah.
Lebih penting lagi, masyarakat perlu melihat apakah aksara tersebut benar-benar kembali masuk ke kehidupan.
Bali yang Dibaca Generasi Berikutnya
Bagi wisatawan, Aksara Bali mungkin terlihat indah dan eksotis. Bagi masyarakat Bali, aksara itu membawa sejarah, identitas, agama, tradisi, serta ingatan kolektif.
Perbedaan cara melihat tersebut menjadi penting. Budaya membutuhkan lebih dari sekadar penonton. Ia membutuhkan pengguna, pewaris, dan ruang untuk berkembang.
Teknologi bahkan membuka ruang baru. Pada September 2026, Balai Bahasa Bali membahas perkembangan aksara Kawi dan Bali, termasuk kebutuhan menghadirkan font Aksara Bali dalam konteks digital.
Artinya, pelestarian tidak harus berhenti di jalanan. Aksara juga dapat hadir di ponsel, desain digital, media sosial, karya seni, dan ruang komunikasi generasi muda.
Sebuah Daerah Bisa Kehilangan Wajah Tanpa Kehilangan Gedung
Kota bisa berubah tanpa memindahkan satu pun gedung. Hotel tetap berdiri, toko terus buka, jalan masih berada di tempat yang sama.
Namun, identitas bisa perlahan memudar ketika ruang publik kehilangan bahasa visual masyarakatnya.
Karena itu, batas April 2027 bukan sekadar urusan mengganti papan nama. Momentum tersebut membuka pertanyaan tentang bagaimana Bali menjaga akar budaya ketika modernitas terus bergerak.
Bali tidak harus memilih antara menjadi modern atau mempertahankan identitas. Keduanya bisa berjalan bersama.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana Ketika dunia semakin seragam, seberapa berani Bali terus menulis dirinya sendiri?. @teguh
