Tabooo.id: Talk – “Education is the most powerful weapon to change the world,” kata Nelson Mandela. Kalimat itu sering dikutip dengan penuh keyakinan. Ia menghiasi spanduk, pidato resmi, hingga unggahan media sosial para pejabat. Namun di Nusa Tenggara Timur, senjata bernama pendidikan bahkan tak sempat sampai ke tangan seorang anak. Ia kalah lebih dulu oleh kenyataan paling mendasar sang ibu tak mampu membeli buku dan pulpen.
Di titik ini, pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Jika negara tidak mampu memastikan anak memiliki alat tulis, di mana letak kegagalannya?
Pendidikan Gratis yang Tersendat di Lapangan
Tragedi ini tidak berdiri sendiri. Ia bukan hanya soal satu keluarga atau satu desa terpencil. Sebaliknya, kasus ini mencerminkan sistem pendidikan yang bocor dari bawah. Negara rajin berbicara tentang kemajuan, tetapi sering abai memastikan fondasi paling dasar tetap kokoh.
Sementara elite sibuk membangun citra global, anak-anak di daerah tertinggal justru menghitung ulang kemungkinan mereka tetap bersekolah. Bagi mereka, pendidikan bukan jargon kebijakan. Pendidikan adalah persoalan bertahan hidup.
Beban Biaya Kecil yang Terasa Berat
Di ruang kelas desa, anak-anak tidak memikirkan diplomasi atau geopolitik. Yang mereka pikirkan jauh lebih konkret: apakah tas masih layak, apakah pulpen masih bertinta, dan apakah buku tulis bisa dibeli bulan ini. Sayangnya, kebutuhan sederhana itu sering luput dari perhatian kebijakan.
Terlebih lagi, bagi keluarga dengan banyak anak, tekanan ekonomi semakin berlapis. Ketika satu pengeluaran naik, keseimbangan rumah tangga langsung terguncang. Akibatnya, sekolah perlahan berubah dari harapan menjadi beban.
Kemiskinan Mengunci Akses Pendidikan
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kemiskinan di NTT masih berada di angka 18,60 persen per Maret 2025, jauh di atas rata-rata nasional. Dengan garis kemiskinan sekitar Rp 549 ribu per kapita per bulan, membeli buku tulis bukan keputusan ringan. Bahkan pulpen pun menjadi barang yang harus dipertimbangkan matang.
Dalam kondisi ini, setiap rupiah memaksa keluarga memilih makan hari ini atau sekolah besok. Maka tak mengherankan jika pendidikan sering menjadi korban pertama.
Anggaran Besar, Dampak yang Tak Merata
Ironisnya, negara selalu menggaungkan pendidikan gratis. Konstitusi menjaminnya. Anggaran pendidikan mencapai 20 persen APBN, dengan nilai sekitar Rp 757 triliun pada 2026. Di atas kertas, semuanya tampak ideal.
Namun realitas berkata lain. Masalahnya bukan hanya SPP. Justru biaya tak langsung seragam, buku, alat tulis, sepatu, tas, hingga transportasi menjadi tembok tinggi bagi keluarga miskin. Tak heran jika Ombudsman dan BPMP NTT mencatat lebih dari 145 ribu anak tidak bersekolah. Penyebab utamanya bukan kemalasan, melainkan kemiskinan dan jarak.
Biaya Kecil yang Dianggap Remeh Negara
Dalam kajian kebijakan, hambatan ini dikenal sebagai indirect cost barrier. Secara nominal tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Sayangnya, perhatian negara lebih sering tersedot ke program berskala besar yang mudah dipromosikan.
Sebagai contoh, Program Makan Bergizi Gratis digadang-gadang sebagai solusi, meski menyedot anggaran jumbo. Sebaliknya, paket alat tulis nasional hampir tak terdengar. Padahal negara seperti Vietnam dan Thailand sudah lama menyediakan school starter kits bagi siswa miskin—program sederhana, murah, dan berdampak langsung.
Tekanan Ekonomi dan Luka Psikologis
Masalah ini tidak berhenti pada angka kemiskinan. Lebih jauh, tekanan ekonomi merembet ke kondisi psikologis anak. Rasa gagal, rasa bersalah, hingga anggapan diri sebagai beban kerap muncul secara perlahan.
Data Global School-based Student Health Survey mencatat peningkatan perilaku bunuh diri remaja di Indonesia hingga 8,6 persen. Bahkan, KPAI menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat bunuh diri anak pada Februari 2026. Namun setiap tragedi muncul, respons publik cenderung berulang: menyalahkan keluarga, memanggil psikolog, dan menyoroti faktor individu.
Yang jarang dilakukan adalah mengoreksi desain kebijakan.
Gagah di Panggung Global, Rapuh di Ruang Kelas
Pada saat yang sama, negara tampil percaya diri di luar negeri. Diplomasi berjalan aktif, pertemuan internasional berlangsung padat. Tentu, tak ada yang keliru dengan peran global itu. Masalah muncul ketika perhatian ke luar mengorbankan tanggung jawab ke dalam.
Negara terlihat kuat di forum dunia, tetapi rapuh di ruang kelas desa.
Padahal solusinya tidak rumit paket perlengkapan sekolah nasional, subsidi transportasi siswa miskin, data terpadu yang akurat, fleksibilitas anggaran sekolah, serta intervensi dini sebelum anak putus sekolah. Semua itu jauh lebih murah daripada memulihkan luka setelah tragedi terjadi.
Martabat Anak dan Tanggung Jawab Negara
Pendidikan bukan sekadar gedung dan kurikulum. Ia menyangkut rasa aman dan martabat. Anak tidak seharusnya bertanya, “Apakah aku pantas sekolah?” Negara wajib memastikan pertanyaan itu tak pernah muncul.
Malala Yousafzai pernah mengatakan bahwa satu buku dan satu pulpen bisa mengubah dunia. Namun di negeri ini, seorang anak bahkan tak sempat memegang keduanya. Jika negara gagal menyediakan hal sesederhana itu, mungkin yang perlu sekolah ulang bukan anaknya melainkan cara kita mengelola kekuasaan.
Kini, pertanyaannya tinggal satu ini tragedi keluarga, atau kegagalan negara? @dimas
