Tabooo.id: Deep – Hujan turun tipis di halaman kampus Unitomo, Surabaya. Udara terasa dingin dan berat, seolah menyimpan sisa ketegangan yang belum sepenuhnya luruh. Di bawah langit kelabu itu, dua lelaki berdiri saling berhadapan. Wajah mereka menyimpan jejak konflik yang selama berbulan-bulan membebani kota.
Kamera mengarah. Beberapa saksi menahan napas.
Kemudian tangan itu saling menggenggam.
Jabatannya tidak lama, tetapi tegas dan penuh makna. Dalam hitungan detik, konflik sosial yang sempat mengoyak emosi publik akhirnya menemukan jeda. Bukan lewat ancaman hukum, bukan pula lewat tekanan massa, melainkan melalui dialog yang datang terlambat, namun tetap diperlukan.
Surabaya, untuk sesaat, menarik napas.
Bara di Kota Multietnis
Beberapa bulan sebelumnya, suasana kota jauh dari tenang. Nama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, berhadap-hadapan langsung dengan organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (Madas). Insiden pengusiran seorang nenek bernama Elina pada Agustus 2025 menjadi pemantik awal.
Sejak saat itu, peristiwa lokal berubah menjadi konsumsi nasional. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, sementara opini publik tumbuh tanpa verifikasi. Satu tindakan individu perlahan melekat sebagai identitas kolektif. Tuduhan menguat. Spekulasi liar berkembang. Ketegangan pun merambat ke ruang sosial.
Dalam konteks kota multietnis seperti Surabaya, bara semacam ini jelas berbahaya. Prasangka mudah tumbuh, sementara rasionalitas justru terpinggirkan.
Ketika Kampus Memilih Turun Tangan
Di tengah situasi yang kian memanas, kampus justru melangkah maju. Bukan untuk mengadili, melainkan untuk menjembatani.
Rektor Unitomo Surabaya, Prof. Siti Marwiyah, memandang konflik ini sebagai kegagalan komunikasi yang dibiarkan terlalu lama. Menurutnya, Surabaya tidak boleh terjebak dalam polarisasi berbasis identitas.
“Kami khawatir polemik ini membuat kelompok-kelompok saling berhadap-hadapan,” ujarnya. Karena itulah, kampus membuka ruang netral tempat semua pihak dapat berbicara tanpa tekanan, mendengar tanpa prasangka, dan mencari jalan keluar bersama.
Dalam kondisi ketika negara cenderung lambat merespons, dunia akademik justru mengambil peran penyeimbang.
Meluruskan Nama, Menyembuhkan Luka
Di ruang mediasi, Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik, akhirnya berbicara terbuka. Nada suaranya tenang, tetapi sarat beban emosional yang lama tertahan.
Ia menegaskan satu poin krusial insiden Nenek Elina tidak berkaitan dengan organisasi. Pelaku, M Yasin yang kini berstatus tersangka belum tercatat sebagai anggota resmi Madas saat peristiwa terjadi.
Di sinilah letak persoalannya. Kesalahpahaman publik berubah menjadi stigma kolektif. Organisasi menanggung beban sosial atas tindakan individu. Mediasi ini, bagi Madas, bukan hanya soal damai, melainkan upaya memulihkan martabat.
Permintaan Maaf dan Sensitivitas Kekuasaan
Sementara itu, Armuji memilih langkah berbeda. Ia menyadari bahwa posisi pejabat publik membuat setiap pernyataan memiliki dampak berlipat. Penyebutan atribut organisasi saat sidak, meski ia maksudkan sebagai tindakan oknum, telah memicu tafsir yang meluas.
Di hadapan forum, Armuji menyampaikan permohonan maaf. Ia menegaskan tidak pernah berniat mendiskreditkan organisasi mana pun. Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna politik dan sosial yang besar.
Dalam praktik politik lokal, permintaan maaf kerap dianggap kelemahan. Namun di kota multikultural, sikap tersebut justru menjadi alat meredam konflik.
Perdamaian yang Tidak Pernah Benar-Benar Netral
Meski demikian, Tabooo melihat perdamaian ini tidak bisa dibaca secara polos. Dalam politik, hampir tidak ada gestur yang bebas konteks.
Nama Armuji mulai masuk dalam spekulasi kontestasi Jawa Timur 2029. Di titik ini, konflik horizontal jelas menjadi beban citra. Sebaliknya, rekonsiliasi menghadirkan narasi kedewasaan, stabilitas, dan kemampuan mengelola perbedaan.
Maka pertanyaan wajar muncul apakah damai ini murni kemanusiaan, atau juga bagian dari kalkulasi politik jangka panjang?
Posisi Madas dan Logika Stabilitas
Di sisi lain, keputusan Madas mencabut laporan polisi dan menarik permintaan evaluasi kinerja Wakil Wali Kota juga tidak lahir dalam ruang hampa. Sebagai ormas, Madas hidup di wilayah sensitif antara sosial dan politik.
Dengan berdamai, organisasi ini menghentikan arus stigma sekaligus memulihkan posisi tawarnya. Apakah ada kesepakatan politik tak tertulis? Tidak ada bukti formal. Namun dalam politik lokal, kesepahaman sering kali hidup di luar dokumen.
Ia hadir dalam gestur, komunikasi, dan kepentingan yang saling memahami.
Negara yang Datang Terlambat
Yang paling mencolok justru absennya sistem di fase awal konflik. Aparat bergerak lamban, klarifikasi kalah cepat dari viral, dan ruang publik dibiarkan dipenuhi tafsir.
Akibatnya, konflik sosial membesar tanpa rem. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sipil dan kampus terpaksa mengambil alih peran penenang. Ini bukan soal siapa benar atau salah, melainkan cerminan sistem yang sering baru bekerja setelah luka membesar.
Damai, Tapi Tidak Pernah Selesai
Kesepakatan damai akhirnya ditandatangani. Akademisi dan tokoh masyarakat menyaksikan. Media memberitakan. Kota kembali tenang.
Namun damai tidak pernah final. Ia rapuh. Ia menuntut perawatan terus-menerus.
Apakah rekonsiliasi ini akan bertahan ketika suhu politik naik? Apakah kesepahaman hari ini sanggup menahan godaan kekuasaan esok hari? Atau justru menjadi bagian dari strategi yang lebih besar?
Hujan di halaman kampus mulai reda. Senyum muncul. Suasana mengendur. Tetapi Surabaya menyimpan satu pelajaran penting harmoni tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog dan kesediaan mengakui kesalahan.
Dan mungkin, jabat tangan hari itu bukan penutup cerita. Ia hanyalah jeda sebelum babak politik berikutnya kembali dimulai. @dimas
