Reshuffle ketujuh Prabowo memunculkan pertanyaan: apakah ia mulai lepas dari bayang-bayang Jokowi dan menata orbit kekuasaannya sendiri?
Tabooo.id – Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Istana kembali menjadi panggung perubahan politik. Tepat pada momentum Hari Kesaktian Pancasila, Prabowo Subianto melantik 18 pejabat dalam reshuffle kabinet ketujuh, hanya sekitar dua pekan setelah perubahan susunan kabinet sebelumnya.
Pergantian itu bukan sekadar urusan administratif. Prabowo mengubah posisi Kapolri, menggeser sejumlah menteri, membentuk struktur kementerian koordinator baru, dan menata ulang beberapa simpul penting pemerintahan. Rangkaian keputusan tersebut membuat satu pertanyaan kembali muncul apakah Prabowo sedang memperkuat pemerintahan, atau mulai menyusun orbit kekuasaannya sendiri?
Pertanyaan itu semakin menarik karena pemerintahan Prabowo masih berada dalam bayang-bayang politik era Joko Widodo. Jokowi memang tidak lagi duduk di kursi presiden, tetapi pengaruh politiknya belum sepenuhnya hilang dari peta kekuasaan.
Tujuh Kali Berganti, Apa yang Sebenarnya Berubah?
Reshuffle ketujuh memperlihatkan bahwa Prabowo terus menata tim yang akan menopang pemerintahannya. Namun semakin sering presiden mengganti susunan kabinet, semakin besar pula tuntutan publik untuk melihat hasil konkret dari perubahan tersebut.
Pergantian pejabat seharusnya membawa arah baru. Publik tentu berharap setiap nama yang masuk mampu menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas, memperbaiki koordinasi, dan membuat kebijakan pemerintah berjalan lebih efektif.
Karena itu, angka tujuh bukan sekadar hitungan. Ia menunjukkan bahwa proses konsolidasi pemerintahan masih berlangsung dan Prabowo belum berhenti mencari komposisi yang dianggap paling sesuai dengan agenda politiknya.
Di sinilah reshuffle mulai memiliki makna yang lebih luas. Pergantian orang tidak hanya berbicara tentang kinerja kabinet, tetapi juga memperlihatkan bagaimana seorang presiden membangun kepercayaan di sekitar dirinya.
Kapolri Berganti, Simpul Strategis Ikut Bergerak
Perubahan paling mencolok datang dari institusi kepolisian. Listyo Sigit Prabowo meninggalkan posisi Kapolri setelah sekitar lima tahun delapan bulan memimpin Polri. Prabowo kemudian menempatkannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
Suyudi Ario Seto menggantikan Listyo sebagai Kapolri. Pergantian itu langsung menarik perhatian karena Polri bukan lembaga biasa dalam struktur negara. Institusi tersebut memiliki jaringan hingga daerah, menjalankan fungsi penegakan hukum, serta memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
Siapa yang memimpin Polri karena itu selalu memiliki konsekuensi politik dan pemerintahan. Keputusan tersebut juga memberi gambaran tentang siapa yang dipercaya presiden untuk mengendalikan salah satu institusi paling strategis di Indonesia.
Perubahan posisi Listyo juga menarik untuk dibaca dari sisi lain. Ia tidak keluar dari lingkar pemerintahan, melainkan berpindah ke KSP. Artinya, perpindahan tersebut tetap menempatkannya dalam struktur kekuasaan eksekutif, meski dengan fungsi yang berbeda.
Di titik ini, publik bisa membaca reshuffle sebagai bagian dari proses penataan internal. Namun publik juga dapat melihatnya sebagai langkah Prabowo memperkuat kendali atas simpul-simpul strategis pemerintahan.
Kedua pembacaan itu masih terbuka. Tidak ada alasan untuk mengubah tafsir politik menjadi kesimpulan faktual sebelum terdapat bukti yang lebih kuat.
Jokowi Tidak Lagi Berkuasa, Tetapi Pengaruhnya Belum Selesai
Persoalan kemudian bergerak ke ruang yang lebih besar: hubungan antara Prabowo dan Jokowi.
Secara konstitusional, Prabowo memegang kendali pemerintahan. Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya. Namun politik tidak berhenti hanya karena seseorang meninggalkan Istana.
Jaringan politik, hubungan personal, dan posisi sejumlah tokoh membuat pengaruh seorang mantan presiden dapat bertahan jauh setelah masa pemerintahannya berakhir. Situasi seperti itu membuat proses konsolidasi pemerintahan baru tidak pernah benar-benar berlangsung di ruang kosong.
Sejumlah nama yang pernah dekat dengan pemerintahan Jokowi masih berada di dalam kabinet. Bahlil Lahadalia, misalnya, tetap mendapat tempat penting. Dalam reshuffle kali ini, ia menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus mempertahankan posisi di sektor ESDM.
Raja Juli Antoni juga tetap berada di pemerintahan. Sementara itu, Pratikno keluar dari kabinet, tetapi Prabowo kemudian menempatkannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Perpindahan semacam itu menunjukkan bahwa politik memiliki banyak pintu. Seseorang dapat meninggalkan kabinet tanpa benar-benar meninggalkan lingkar pengaruh pemerintahan.
Karena itu, istilah “dua matahari” menarik untuk membaca situasi tersebut. Prabowo memegang kekuasaan formal sebagai presiden, sedangkan Jokowi tetap memiliki pengaruh politik yang menjadi perhatian publik.
Namun dua pusat pengaruh tidak otomatis berarti dua kubu yang sedang berperang. Keduanya bisa saja berjalan melalui komunikasi, kompromi, atau pembagian ruang politik yang tidak selalu terlihat dari permukaan.
Gibran Berada di Tengah Dua Orbit
Posisi Gibran Rakabuming Raka membuat peta tersebut semakin menarik.
Sebagai wakil presiden, Gibran berada dalam pemerintahan Prabowo. Pada saat yang sama, ia merupakan putra Jokowi. Posisi itu membuat Gibran memiliki hubungan langsung dengan dua ruang politik sekaligus.
Situasi tersebut membuat publik kembali memperhatikan arah politik keluarga Jokowi. Terlebih, Jokowi juga dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia dan rencana menjadi Ketua Dewan Pembina PSI pada November.
Data Poltracking pada Agustus 2026 menempatkan elektabilitas PSI di angka 2,3 persen. Angka tersebut memang belum menunjukkan kekuatan elektoral besar, tetapi perkembangan PSI tetap menarik jika publik membacanya sebagai bagian dari perjalanan politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden.
Pada saat yang sama, perkara Gibran di Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan turut menambah dinamika politik. Semua perkembangan tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya satu desain kekuasaan yang terpusat.
Meski begitu, rangkaiannya membuat satu pertanyaan sulit dihindari setelah pemerintahan berjalan, siapa sebenarnya yang sedang membangun pijakan politik untuk masa depan?
Pertanyaan tersebut tidak hanya menyangkut Pemilu 2029. Ia juga menyentuh cara elite politik membangun pengaruh jauh sebelum masa kampanye dimulai.
Reshuffle Bukan Sekadar Pindah Kursi
Pada akhirnya, kita perlu berhati-hati membaca setiap pergantian pejabat sebagai pertarungan politik. Presiden memiliki hak untuk mengevaluasi menteri dan pejabat pemerintahan berdasarkan kebutuhan kabinet, kinerja, serta agenda pemerintah.
Akan tetapi, publik juga berhak meminta alasan yang lebih substansial. Setiap reshuffle harus menghasilkan sesuatu yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan susunan nama baru di Istana.
Ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada siapa yang dilantik. Ukurannya terletak pada apa yang mereka kerjakan setelah pelantikan.
Jika pergantian pejabat tidak memperbaiki pelayanan publik, tidak memperkuat penegakan hukum, dan tidak menjawab tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, maka reshuffle hanya menghasilkan perubahan administratif.
Di sinilah persoalan sebenarnya berada. Pergantian orang mudah terlihat, tetapi perubahan kinerja jauh lebih sulit diukur.
Publik tidak hidup dari struktur kabinet. Publik hidup dari harga pangan, kesempatan kerja, kepastian hukum, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan negara yang hadir ketika mereka membutuhkannya.
Dua Matahari dan Satu Bumi Bernama Rakyat
Tujuh kali reshuffle memperlihatkan satu hal: pemerintahan Prabowo masih mencari bentuk terbaiknya. Ada figur lama yang bertahan, ada pejabat yang berpindah, dan ada nama baru yang masuk ke posisi strategis.
Di saat yang sama, pengaruh politik Jokowi belum sepenuhnya menghilang. Kondisi itu membuat hubungan antara kekuasaan formal dan pengaruh politik informal menjadi salah satu cerita penting dalam pemerintahan saat ini.
Namun publik tidak perlu terburu-buru menyebutnya sebagai pertarungan dua kubu. Yang lebih penting justru melihat bagaimana setiap keputusan politik menghasilkan dampak nyata bagi negara.
Prabowo boleh saja terus menata orbit pemerintahannya. Jokowi juga boleh membangun ruang politik baru setelah meninggalkan Istana. Akan tetapi, keduanya tetap berhadapan dengan satu ukuran yang sama: kepentingan rakyat.
Dua matahari mungkin bisa muncul dalam satu langit politik. Keduanya bahkan bisa bergerak tanpa saling bertabrakan.
Tetapi Indonesia hanya memiliki satu bumi tempat rakyat menjalani kehidupan.
Karena itu, pertanyaan paling penting setelah tujuh kali reshuffle bukan siapa yang semakin dekat dengan pusat kekuasaan. Pertanyaannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih berat:
Ketika elite sibuk mengatur orbit politik, kapan rakyat benar-benar merasakan perubahan? @dimas
