Tabooo.id: Nasional – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menekan gas pembangunan Tahap II. Lembaga ini menandatangani enam paket pekerjaan supervisi infrastruktur strategis sebagai penopang kawasan legislatif dan yudikatif. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah mengejar target Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Dengan penandatanganan terbaru tersebut, Otorita IKN kini mengantongi 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II periode 2025–2028. Paket itu mencakup 14 proyek fisik dan 12 paket manajemen konstruksi serta supervisi. Artinya, fase konstruksi besar-besaran tinggal menunggu waktu.
Enam Paket Supervisi, Fokus Jalan dan Pengendali Air
Otorita IKN memusatkan enam paket supervisi pada infrastruktur dasar yang langsung memengaruhi fungsi pemerintahan, Diantarnya:
Pertama, supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif. Proyek ini melibatkan 28 personel dan berlangsung dari Desember 2025 hingga Oktober 2027. KSO PT Agrinas Jaladri Nusantara, PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT Aksara Karya Konsultan menangani paket ini.
Kedua, supervisi jalan kawasan kompleks yudikatif dengan 23 personel hingga Desember 2027. KSO PT Perentjana Djaja dan PT Disiplan Consult mengawal pengerjaannya.
Ketiga, supervisi jalan kawasan pendukung yang melibatkan 25 personel. Proyek ini berjalan hingga Desember 2027 di bawah KSO PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT Agrinas Jaladri Nusantara, dan PT Pola Teknik Konsultan.
Keempat dan kelima, Otorita IKN mengawasi pembangunan Embung 1B dan Embung 1C. Masing-masing proyek mengerahkan 36 personel hingga November 2027 untuk memperkuat sistem pengendali air di kawasan inti.
Keenam, supervisi pembangunan kolam retensi dengan 34 personel juga berjalan hingga November 2027. Proyek ini berperan penting mencegah banjir di wilayah pusat pemerintahan baru.
Pengawasan Ketat, Kontrak Jadi Kitab Suci
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan seluruh tim supervisi wajib bekerja disiplin dan patuh kontrak. Ia tidak memberi ruang toleransi untuk penyimpangan serius.
“Kontrak tidak boleh berubah. Jika penyimpangan melewati 10 persen, kami hentikan kontraknya. Semua laporan harus jelas, kehadiran tercatat digital, dan seluruh tenaga wajib berada di lokasi,” tegas Bimo.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan kekompakan tim. Menurutnya, kualitas pengawasan menentukan wajah IKN di masa depan, bukan sekadar kecepatan membangun.
Siapa Diuntungkan, Siapa Wajib Siap?
Dengan progres ini, pemerintah pusat dan lembaga negara jelas diuntungkan. Mereka mendapatkan kepastian bahwa pusat kekuasaan politik baru benar-benar siap berfungsi pada 2028.
Di sisi lain, kontraktor dan konsultan tidak bisa main-main. Otorita IKN menuntut akurasi, kehadiran penuh, dan kinerja nyata. Publik pun menunggu hasil, bukan sekadar janji atau seremoni.
Menuju Ibu Kota Politik, Bukan Sekadar Proyek Mercusuar
Otorita IKN mengklaim seluruh pembangunan Tahap II mengarah pada satu tujuan memastikan Nusantara siap menjalankan fungsi politik sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Kini pertanyaannya sederhana setelah puluhan paket diteken dan target dipatok, apakah IKN akan lahir sebagai pusat pemerintahan efektif atau hanya jadi proyek rapi di atas kertas? Waktu akan menjawab, dan publik akan mencatat.
