Tabooo.id: Nasional – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menyambar panggung politik daerah. Kali ini giliran Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang dicokok KPK terkait dugaan suap proyek. Lima orang ikut diamankan.
Lampung Tengah kembali kehilangan pemimpin, bukan karena akhir masa jabatan tapi karena borgol.
Tito Karnavian: Warning Keras untuk Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung merespons. Ia memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri untuk meminta detail kasus kepada KPK.
Namun pernyataannya paling menonjol:
“OTT ini menjadi warning lagi bagi teman-teman kepala daerah.” tegasnya.
Kata “lagi” menjadi penegas ironi daftar kepala daerah yang tumbang karena korupsi kini lebih panjang dari daftar prestasi yang bisa dibanggakan.
Akar Masalah: Sistem Pilkada atau Mental Pejabat?
Tito menyebut pemerintah akan mengevaluasi mekanisme rekrutmen kepala daerah.
Namun evaluasi seperti ini sudah diulang bertahun-tahun tanpa perubahan berarti.
Pada akhirnya ia menegaskan:
integritas pribadi pejabat tetap jadi faktor utama.
Sistem bisa diperbaiki, tapi kalau mental pejabatnya tak ikut berubah, hasilnya tetap sama.
Siapa Diuntungkan? Siapa Dirugikan?
Mereka yang akan menggunakan kasus ini sebagai bahan wacana reformasi pilkada meski belum tentu berniat menjalankannya.
Dirugikan:
- Warga Lampung Tengah, yang kehilangan pemimpinnya di tengah jalan.
- Publik Indonesia, yang makin hilang kepercayaan bahwa pilkada bisa melahirkan pemimpin bersih.
- ASN daerah, yang kini harus bekerja di bawah ketidakpastian hingga pejabat sementara ditunjuk.
KPK: Drama Lama, Pemain Baru
KPK memastikan OTT Ardito terkait dugaan suap proyek. Operasi itu berawal dari permintaan keterangan sejumlah pihak di Jakarta dan Lampung, sebelum akhirnya mengarah pada tangkap tangan.
Naskahnya sama, aktornya saja yang berganti.
Akhir Kata: Alarm yang Sudah Lama Berbunyi
OTT ini seharusnya jadi alarm besar.
Masalahnya, alarm serupa sudah berbunyi berkali-kali.
Pertanyaannya, apakah kita memang belum bangun, atau sengaja pura-pura tidur?
Karena kalau setiap tahun kepala daerah jatuh karena suap, mungkin masalahnya bukan cuma sistem.
tapi mereka yang terlalu nyaman bermain di dalam celahnya. @dimas
