Tabooo.id: Deep – Hujan belum berhenti sejak subuh ketika warga Lhok Bengkuang, Aceh Selatan, menyeret kasur basah ke jalanan. Bau lumpur, solar, dan kayu lapuk berbaur seperti parfum murahan bencana. Di tengah kepanikan itu, seorang ibu menatap ponselnya bukan untuk mencari informasi bantuan, melainkan memastikan kabar yang sedang ramai: bupatinya sedang umrah.
“Lalu kami banjirnya sama siapa?” gumamnya, seperti berbicara pada langit yang makin kelabu.
Tak jauh dari sana, seorang pemuda yang berjaga di posko sementara menyeringai pahit sambil meniup mie instan panas. “Kalau saya kabur waktu jaga banjir, kira-kira dapat sanksi juga nggak? Atau saya harus jadi pejabat dulu?”
Adegan kecil itu tidak masuk siaran pers. Namun justru dari sanalah cerita sebenarnya bergerak di titik ketika air naik lebih cepat daripada harapan rakyat pada pemimpinnya.
Kepergian yang Lebih Bising daripada Sirene Banjir
Saat banjir dan longsor menghantam Aceh Selatan, Bupati Mirwan MS ternyata berada ribuan kilometer dari tanah kelahirannya. Ia memilih menunaikan ibadah umrah. Ibadah itu tentu mulia. Tetapi waktu selalu menentukan apakah sebuah langkah layak dipuji atau justru dipertanyakan.
Kementerian Dalam Negeri merespons dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. Alasannya jelas Mirwan berangkat tanpa izin dari Mendagri Tito Karnavian maupun Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Bahkan setelah izin ditolak, ia tetap terbang.
Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan itu sebagai desersi istilah militer untuk prajurit yang meninggalkan pasukan dalam situasi bahaya. Komentarnya terdengar lebih seperti teguran komandan, bukan ungkapan politisi. Dua hari kemudian Tito mengeksekusi sanksi tersebut.
Ketika Sunah Menang dari Darurat
Dalam penjelasannya, Tito menekankan bahwa umrah adalah ibadah sunah yang bisa ditunda. Sementara itu, membantu warga yang terdampak bencana juga ibadah dan sering kali jauh lebih mendesak.
“Kalau umrah kan bisa ditunda. Sementara membantu masyarakat juga ibadah,” tegas Tito.
Ia bahkan sempat mencari nomor Mirwan hanya untuk memintanya segera pulang. Mirwan bersikeras sudah mengajukan izin, padahal surat itu jelas ditolak.
Di sinilah ironi muncul. Kepala daerah yang sering meminta rakyat patuh pada aturan justru mengabaikan aturan yang mengatur dirinya sendiri.
Magang Tiga Bulan: Hukuman, Pendidikan, atau Sekadar Panggung?
Kemendagri memutuskan Mirwan harus menjalani magang selama tiga bulan. Ia bisa ditempatkan di direktorat mana saja, bahkan sebagai Satpol PP atau di unit pemadam kebakaran. Tito berharap Mirwan belajar manajemen krisis secara langsung.
Apakah ini hukuman? Bisa jadi. Apakah ini pembinaan? Bisa juga. Namun publik tetap memandangnya dengan kening berkerut.
Di republik ini, kata pembinaan sering menjadi cara halus untuk mengatakan “jangan terlalu keras menilainya.” Hukuman seperti terlihat, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Setelah magang selesai, Mirwan otomatis kembali menjabat seolah-olah banjir yang merendam Aceh Selatan hanya episode singkat yang bisa dilupakan dalam tiga bulan.
Siapa yang Untung dan Siapa yang Basah?
Pertanyaannya sederhana siapa sebenarnya yang diuntungkan?
Tentu bukan masyarakat.
Keputusan Mirwan tampak lebih menguntungkan dirinya sendiri entah demi kebutuhan spiritual, tekanan sosial, atau alasan personal yang hanya ia dan Tuhan pahami.
Birokrasi pusat memperoleh poin politik kecil karena terlihat tegas. Partai Mirwan juga ikut tampil bersih karena mendukung pemberlakuan sanksi.
Lalu siapa yang dirugikan?
Warga yang memindahkan anak-anak ke tempat aman sambil menatap air keruh naik ke pinggang. Mereka tidak menuntut pemimpin sempurna. Mereka hanya membutuhkan sosok yang hadir, yang basah bersama mereka, bukan yang hilang di tengah krisis.
Suara Lapangan yang Tak Pernah Masuk Laporan Resmi
Di posko pengungsian, seorang relawan berkata lirih, “Kalau pemimpin kami turun, setidaknya warga merasa ditemani. Tapi kalau malah pergi, ya hilanglah rasa percaya.”
Seorang bapak yang rumahnya tergerus banjir menambahkan, “Umrah itu bagus. Saya dukung. Tapi ya nanti. Masa kami tenggelam, beliau ke sana.”
Suara yang lebih sinis muncul dari kelompok ibu-ibu di dapur umum. “Kalau Aceh Selatan aman, silakan umrah. Tapi kalau kami hanyut, itu namanya cari pahala sambil ninggalin dosa sosial.”
Kata-kata itu terdengar pahit namun tetap realistis.
Budaya Lama yang Tetap Hidup: Pemimpin yang Boleh Menghilang
Kasus Mirwan bukan anomali. Ia bagian dari pola lama pemimpin yang merasa wajar tidak hadir ketika rakyat membutuhkan. Pola ini lahir dari tiga hal:
- Normalisasi ketidakhadiran pejabat yang menganggap absen sebagai hal lumrah.
- Lemahnya sistem kontrol daerah yang memungkinkan perjalanan tetap jalan meskipun izin ditolak.
- Budaya feodal terselubung yang memosisikan pemimpin sebagai figur istimewa, bukan pelayan.
Dalam budaya seperti ini, banjir bukan darurat melainkan gangguan pada jadwal pribadi.
Ini Bukan tentang Umrah, Ini tentang Kepemimpinan
Kita harus menegaskan bahwa masalah ini tidak menyentuh soal ibadah, agama, atau ritual sunah.
Ini soal kepemimpinan. Soal prioritas. Soal nyawa dan martabat warga yang sedang menunggu pertolongan.
Di negara yang menamakan dirinya demokrasi, pemimpin seharusnya hadir pada saat paling gelap, bukan menghilang lalu pulang sambil membawa oleh-oleh air zamzam.
Dan ketika sanksinya hanya berupa “magang tiga bulan”, publik berhak bertanya apakah jabatan bupati kini setara program internship?
Ketika Air Surut, Pertanyaan Tetap Mengalir
Air banjir Aceh Selatan suatu hari akan surut. Rumah-rumah dibersihkan, kasur dijemur, dan berkas sanksi akhirnya diarsip. Namun kepercayaan publik tidak surut secepat air.
Kisah Mirwan MS mengingatkan kita bahwa jabatan publik bukan hadiah. Itu komitmen. Komitmen untuk hadir terutama ketika rakyat tenggelam dalam ketakutan dan kehilangan.
Dan akhirnya pertanyaan getir itu tetap mengapung di permukaan:
Jika pemimpin bisa pergi saat rakyat butuh, apa yang sebenarnya kita pilih waktu mencoblos pemimpin atau penumpang? @dimas
