Sri Sultan HB X Masuk Bursa Wapres, tetapi menegaskan tidak memiliki wewenang untuk menanggapi isu tersebut. Ia menyebut persoalan pergantian wakil presiden merupakan urusan pemerintah pusat.
Tabooo.id – Nama Sri Sultan Hamengku Buwono X ikut terseret dalam bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Namun, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu memilih menjaga jarak dari spekulasi politik yang berkembang di media sosial.
Sultan tidak menunjukkan ketertarikan untuk menanggapi rumor tersebut. Ia justru menegaskan bahwa urusan pemilihan wakil presiden berada di luar kewenangannya.
“Ya jangan lah, itu urusan Jakarta bukan wewenang saya,” ujar Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Jumat (13/11/2026).
Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden, Sultan menutup ruang spekulasi.
“Enggak lah. Saya tidak punya wewenang, enggak komentar. Enggak usah,” tambahnya di kutip dari Kompas.com.
Pernyataan itu memperlihatkan sikap Sultan yang tidak ingin namanya menjadi bagian dari percakapan politik yang belum memiliki kepastian. Di tengah derasnya spekulasi, ia memilih mengembalikan persoalan tersebut kepada institusi yang memiliki kewenangan.
Nama Sultan Muncul di Tengah Konsolidasi Politik
Kemunculan nama Sultan HB X bukan tanpa konteks. Rumor tersebut berkembang setelah kedatangan Sufmi Dasco Ahmad ke Yogyakarta pada 10 November 2026.
Kunjungan Dasco kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan komunikasi politik terkait pengisian jabatan wakil presiden. Namun, Sultan membantah adanya pertemuan dengan Wakil Ketua DPR tersebut.
“Ya, kan mendaratnya baru jam 01.00 pagi. Enggak, enggak ketemu,” katanya.
Dengan demikian, tidak ada keterangan dari Sultan yang menghubungkan kunjungan Dasco dengan pencalonan dirinya. Hubungan antara kedua peristiwa tersebut sejauh ini hanya berkembang sebagai spekulasi.
Namun, munculnya nama Sultan menunjukkan bagaimana ruang politik mulai dipenuhi berbagai kemungkinan menjelang penentuan pengganti Gibran.
MPR Mulai Bergerak, Dua Nama Diminta dari Prabowo
Di luar perbincangan media sosial, proses pengisian jabatan wakil presiden mulai memasuki tahapan kelembagaan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026). Surat tersebut meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk menjalani verifikasi.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi,” ujar Muzani, dikutip dari Antara.
Setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua kandidat. Selanjutnya, tim verifikasi MPR akan memeriksa nama-nama yang diajukan.
MPR juga telah menyepakati pembentukan tim verifikasi dalam rapat gabungan. Sementara itu, rapat paripurna untuk memilih sekaligus mengesahkan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12/2026).
Tahapan ini membuat pembicaraan mengenai pengganti Gibran tidak lagi sekadar menjadi rumor. Proses politik mulai bergerak melalui mekanisme kelembagaan.
Sugiono, Dasco, dan Puan Masuk Percakapan Politik
Sebelum proses tersebut berjalan, sejumlah nama telah muncul dalam pembicaraan internal elite politik.
Diberitakan Kompas.id, sumber yang mengetahui diskusi antarpimpinan partai politik koalisi pemerintahan Prabowo menyebut tiga nama potensial.
Mereka adalah Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra; Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR; serta Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P yang kini menjabat Ketua DPR.
Selain ketiganya, Mahfud MD dan Sri Sultan Hamengku Buwono X juga ikut disebut dalam berbagai unggahan media sosial.
Namun, kemunculan nama-nama tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya pencalonan resmi. Hingga kini, penentuan kandidat tetap berada dalam mekanisme konstitusional dan keputusan politik yang melibatkan Presiden serta MPR.
Jabatan Wapres Bukan Sekadar Pergantian Nama
Persoalan pengisian jabatan wakil presiden memiliki konsekuensi politik yang lebih luas daripada sekadar mencari sosok pengganti.
Presiden memiliki peran penting dalam mengajukan kandidat. Sementara itu, MPR menjalankan tahapan verifikasi dan pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, daftar nama yang beredar di media sosial perlu dibedakan dari proses pencalonan yang memiliki dasar kelembagaan.
Di titik inilah sikap Sultan menjadi menarik. Namanya masuk dalam percakapan publik, tetapi ia tidak ikut membangun spekulasi tersebut.
Tabooo melihat persoalan ini bukan semata tentang siapa yang berpeluang menggantikan Gibran. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana proses pergantian jabatan strategis negara berlangsung di tengah tarik-menarik kepentingan elite politik.
Sebab, jabatan wakil presiden bukan ruang untuk menguji popularitas nama di media sosial. Jabatan tersebut membawa mandat konstitusional dan tanggung jawab terhadap arah pemerintahan.
Pada akhirnya, publik tidak cukup hanya disuguhi daftar kandidat. Transparansi proses, alasan pemilihan, serta pertanggungjawaban politik justru menjadi hal yang lebih penting untuk diawasi. @dimas
