Dugaan kekerasan enam santri di Pangandaran melibatkan oknum TNI. Kasus kini berlanjut ke Subdenpom Banjar untuk proses hukum lebih lanjut.
Tabooo.id: Pangandaran – Lingkungan pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para santri justru diwarnai dugaan intimidasi dan kekerasan. Enam santri dan santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dilaporkan menjadi korban tindakan seorang oknum anggota TNI.
Anggota dari Batalyon Infanteri TP 336 Merak Sakti tersebut kini menjalani penahanan sementara di Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) III/2-4 Banjar. Penahanan itu berlangsung setelah pihak Subdenpom menerima pelimpahan penanganan perkara dari Pangandaran.
Komandan Subdenpom III/2-4 Banjar, Lettu Cpm Marsono, membenarkan informasi tersebut. Ia menyebut pihaknya telah menerima anggota TNI yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Pada intinya, kami sedang berusaha menyelesaikan. Namun, semua sudah dilaporkan kepada komandan di Subdenpom Garut. Selanjutnya, kami menunggu petunjuk dan arahan dari Subdenpom Garut,” ujar Marsono di kutip dari Tribun Jabar, Jumat (13/11/2026) pagi.
Marsono menjelaskan, penahanan sementara bertujuan menunggu keputusan mengenai tahapan penanganan selanjutnya. Pihaknya belum menjalankan pemeriksaan penyidikan terhadap anggota tersebut.
“Itu semua atas dasar hasil pelimpahan Pangandaran. Di kami hanya penahanan sementara untuk menunggu tindak lanjut ke depannya,” katanya.
Ia juga mengakui belum mengetahui secara lengkap konstruksi perkara tersebut. Menurutnya, proses penyidikan belum berjalan sehingga pihaknya belum memperoleh gambaran utuh mengenai dugaan tindakan kekerasan itu.
“Sementara, kami belum tahu karena belum dilakukan sidik. Nanti kalau sudah dilakukan penyidikan, mungkin akan muncul,” ucap Marsono.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perkara masih berada pada tahap awal. Publik kini menunggu kejelasan mengenai kronologi, dugaan keterlibatan anggota, serta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilaporkan para korban.
Dini Hari yang Mengusik Ruang Aman Pesantren
Sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom Banjar, dugaan kekerasan terjadi di lingkungan Ponpes Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.
Peristiwa itu berlangsung pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, sebagian besar santri tengah beristirahat di lingkungan pesantren.
Pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Utay, menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika seorang oknum anggota TNI memasuki lingkungan pondok. Anggota tersebut disebut datang untuk mencari pimpinan pesantren.
Namun, situasi kemudian berkembang menjadi dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap sejumlah santri. Sedikitnya enam santri dan santriwati dilaporkan terdampak dalam kejadian tersebut.
Persoalan semakin mengkhawatirkan ketika anggota tersebut disebut mendatangi asrama putri. Sejumlah santriwati berusaha menghadang agar yang bersangkutan tidak memasuki area asrama.
Dalam rangkaian peristiwa itu, seorang santriwati juga diduga menerima ancaman setelah menolak memberikan nomor teleponnya.
Dugaan tindakan tersebut memperluas persoalan. Peristiwa ini tidak hanya menyangkut dugaan kekerasan fisik, tetapi juga intimidasi terhadap santriwati di lingkungan pendidikan keagamaan.
Trauma Korban, Tiga Santri Meninggalkan Pesantren
Dampak kejadian tidak berhenti pada dugaan kekerasan fisik. Para santri juga menghadapi tekanan psikologis setelah mengalami peristiwa tersebut.
Tiga santri dilaporkan langsung meninggalkan lingkungan pesantren pada malam kejadian. Mereka memilih pergi karena mengalami ketakutan dan trauma.
Kondisi tersebut memperlihatkan dampak yang lebih luas dari dugaan tindakan kekerasan. Ruang pendidikan yang semestinya memberikan perlindungan justru menjadi tempat munculnya rasa takut bagi sebagian santri.
Di sisi lain, penanganan perkara kini menghadapi tuntutan transparansi. Proses hukum perlu mengungkap secara terang bagaimana peristiwa berlangsung, siapa saja yang terdampak, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap dugaan tindakan tersebut.
Penahanan Bukan Akhir dari Pengungkapan Perkara
Penahanan sementara anggota TNI tersebut menjadi perkembangan awal dalam penanganan kasus. Namun, langkah itu belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai dugaan kekerasan di Ponpes Nurul Bayan.
Penyidikan menjadi tahapan penting untuk menguji keterangan korban, saksi, serta bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Aparat juga perlu memastikan perlindungan terhadap para santri, terutama mereka yang mengalami trauma.
Marsono meminta masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada aparat menjalankan mekanisme penanganan perkara sesuai ketentuan.
“Pada intinya, kami dari Subdenpom sudah menerima pelimpahan anggota TNI dari Batalyon Infanteri TP (336 Merak Sakti) melalui Unit Subdenpom. Insyaallah, kami akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Kasus ini menyisakan persoalan yang lebih besar daripada sekadar penahanan seorang anggota. Dugaan kekerasan terhadap enam santri menyentuh persoalan keamanan lingkungan pendidikan dan perlindungan terhadap anak maupun peserta didik.
Sebab, seragam dan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan warga sipil. Proses hukum harus berjalan transparan, mengungkap fakta, dan memastikan para korban memperoleh perlindungan.
Penahanan sementara merupakan awal. Yang ditunggu publik adalah keberanian proses hukum untuk mengungkap perkara secara tuntas, tanpa pandang institusi maupun jabatan. @dimas
