Hari Pahlawan menjadi momentum bagi BEM PTMA menggelar aksi Pulihkan Indonesia dengan lima tuntutan terkait krisis ekologi, korupsi, hak dasar, dan penegakan hukum.
Tabooo.id: Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menghadirkan upacara dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Pada Selasa (10/11/2026), sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan yang mereka anggap belum selesai di Indonesia.
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA) menjadi salah satu kelompok yang telah mengumumkan rencana aksi. Mereka akan menggelar demonstrasi bertajuk Pulihkan Indonesia di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama. Isunya mencakup krisis ekologis, korupsi, pemenuhan hak dasar masyarakat, hingga penegakan hukum.
“Seruan Pulihkan Indonesia berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Mulai dari krisis ekologi, praktik korupsi dan kolusi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat yang belum terpenuhi, hingga penegakan hukum tanpa bulu,” tutur Asrul dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Menurut Asrul, aksi tersebut juga akan melibatkan elemen masyarakat lainnya. Ia menegaskan bahwa gerakan itu tidak memiliki agenda maupun upaya makar.
“Tidak terdapat sedikit pun agenda maupun upaya makar dalam kegiatan aksi yang kami lakukan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh tuntutan telah melalui proses kajian, diskusi, dan advokasi.
Lima Tuntutan, Satu Persoalan: Negara Harus Berpihak
Dalam seruan Pulihkan Indonesia, BEM PTMA membawa lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mahasiswa mendesak pemulihan krisis ekologis sekaligus meminta pencopotan Menteri Kehutanan. Tuntutan ini menempatkan persoalan lingkungan sebagai salah satu agenda utama aksi.
Kedua, mereka menolak praktik korupsi dan persekongkolan kekuasaan. Mahasiswa menyoroti penyelenggaraan kekuasaan yang dinilai harus terbebas dari praktik korupsi dan kolusi.
Ketiga, BEM PTMA menuntut jaminan pemenuhan hak dasar rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan menjadi bagian dari persoalan yang mereka soroti.
Keempat, mahasiswa mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka menginginkan hukum berlaku adil bagi setiap orang, tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan.
Kelima, mereka meminta pemerintah mengembalikan hukum pada keberpihakan terhadap rakyat. Hukum, dalam tuntutan tersebut, harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar perangkat kekuasaan.
Lima tuntutan itu memperlihatkan bahwa aksi mahasiswa tidak hanya menyasar satu kebijakan. Mereka menghubungkan persoalan lingkungan, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan, dan keadilan hukum dalam satu rangkaian kritik.
Polisi Siapkan Pengamanan, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
Di sisi lain, Polda Metro Jaya mulai menyiapkan pengamanan untuk mengawal demonstrasi pada peringatan Hari Pahlawan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta unsur pengamanan dalam (Pamdal).
Persiapan tersebut berlangsung melalui kegiatan tactical floor game pada Senin (9/11/2026).
“Hari ini Polda Metro Jaya bersama unsur TNI, Pemprov DKI, dan seluruh stakeholder Pamdal melaksanakan kegiatan tactical floor game,” kata Budi kepada wartawan.
Melalui kegiatan tersebut, petugas mendapatkan pengarahan mengenai prosedur pengamanan. Arahan itu mencakup tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika mengawal demonstrasi.
Budi menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang dilindungi konstitusi. Karena itu, personel harus menjaga dan mengawal aksi sesuai ketentuan.
“Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dalam hal penyampaian aspirasi ini harus dijaga, dikawal, dan diamankan dengan baik,” ujarnya.
Selain menyiapkan personel, polisi juga mengantisipasi kepadatan kendaraan melalui rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.
Namun, hingga Senin, kepolisian belum memastikan jumlah kelompok maupun massa yang akan berunjuk rasa. Budi menyebut pihaknya masih menerima pemberitahuan mengenai rencana penyampaian pendapat di muka umum.
Dengan demikian, Tugu Tani menjadi salah satu titik aksi yang telah diumumkan, sementara lokasi lainnya masih dalam pendataan kepolisian.
Hari Pahlawan dan Ujian Keberpihakan Negara
Ada ironi yang menarik dari momentum aksi ini. Hari Pahlawan memperingati keberanian masyarakat melawan ketidakadilan dan mempertahankan kemerdekaan. Namun, mahasiswa justru menggunakan momentum tersebut untuk mempertanyakan kondisi bangsa hari ini.
Krisis lingkungan, korupsi, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan penegakan hukum bukan sekadar daftar persoalan politik. Semuanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Ketika lingkungan rusak, masyarakat menanggung dampaknya. Ketika akses pendidikan dan kesehatan belum terpenuhi, rakyat menghadapi beban yang tidak selalu mampu mereka tanggung sendiri.
Begitu pula ketika hukum dipertanyakan keberpihakannya, kepercayaan publik terhadap institusi negara ikut dipertaruhkan.
Di sinilah aksi Pulihkan Indonesia menemukan relevansinya. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga menguji sejauh mana negara mendengar kegelisahan masyarakat.
Namun, tuntutan di jalanan bukanlah akhir dari perjuangan. Pemerintah perlu menjawabnya melalui kebijakan, transparansi, dan tindakan yang dapat diukur.
Peringatan Hari Pahlawan akhirnya bukan hanya soal mengenang siapa yang pernah berjuang untuk Indonesia. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang untuk mempertanyakan apakah cita-cita keadilan yang mereka perjuangkan benar-benar dirasakan masyarakat hari ini.
Sebab, kemerdekaan bukan sekadar warisan sejarah. Ia juga tanggung jawab yang harus terus diperjuangkan. @dimas
