Putusan MA soal Suket Gibran mandek tanpa tindak lanjut dari DPR dan Kemendikdasmen. Mengapa pelaksanaan putusan pengadilan masih tertahan birokrasi?
Tabooo.id – Putusan pengadilan seharusnya menjadi titik akhir sebuah sengketa hukum. Namun, dalam perkara surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ketukan palu Mahkamah Agung (MA) justru membuka pertanyaan baru: siapa yang akan memastikan putusan itu benar-benar dijalankan?
Namun, hingga 6 November 2026, tindak lanjut konkret belum terlihat. DPR RI masih menunggu berakhirnya masa reses. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengaku belum membahas langkah hukum lanjutan.
Di tengah dua sikap tersebut, publik menghadapi persoalan yang lebih mendasar. Apakah putusan pengadilan benar-benar memiliki kekuatan ketika pelaksanaannya masih menunggu kesiapan lembaga negara?
Putusan sudah diketok, birokrasi belum bergerak
Perkara ini bukan sekadar perdebatan mengenai selembar dokumen pendidikan. Sengketa tersebut menyentuh persoalan kepatuhan pejabat negara terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, lembaganya belum bisa mengambil sikap lebih jauh karena masih menjalani masa reses hingga 9 November 2026.
Menurut Dasco, masa reses membatasi aktivitas anggota DPR dalam membahas surat masuk maupun aspirasi masyarakat. Sebab, anggota parlemen memiliki kewajiban menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
“Iya, yang pertama DPR RI masih dalam menjalankan reses sampai dengan tanggal 9 November 2026. Nah, sehingga kemudian ada keterbatasan untuk membahas surat-surat masuk maupun aspirasi-aspirasi yang berdatangan karena menurut Peraturan Tata Tertib DPR bahwa di masa reses itu anggota DPR berkewajiban untuk melakukan kegiatan di dapilnya masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jumat (6/11/2026).
Selain alasan reses, Dasco menyebut DPR belum menerima atau melihat salinan lengkap putusan MA.
“Nah, oleh karena itu DPR juga belum melihat bahwa keputusan lengkap dari Mahkamah Agung yang belum dikeluarkan,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan posisi DPR yang masih menunggu dokumen lengkap sebelum membicarakan persoalan lebih jauh.
Namun, persoalannya tidak berhenti di parlemen.
Kemendikdasmen sebagai lembaga yang menerbitkan suket tersebut juga belum menunjukkan langkah konkret. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui belum ada proses hukum lanjutan maupun pembahasan internal kementerian.
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” ujar Abdul Mu’ti di Gedung DPR RI, Jumat.
Ketika ditanya mengenai pembahasan internal, Mu’ti kembali menjawab, “Belum ada, belum ada.”
Dua pernyataan itu memperlihatkan situasi yang patut diperhatikan. DPR menunggu salinan putusan dan berakhirnya reses. Kemendikdasmen belum memulai pembahasan tindak lanjut.
Padahal, putusan MA sudah diketok sejak 30 Oktober 2026.
Empat tuntutan yang menjadi inti perkara
Untuk memahami persoalan ini, publik perlu melihat kembali bagaimana sengketa tersebut bermula.
Subhan Palal mengajukan gugatan terhadap Kemendikdasmen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 19 Februari 2026. Gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.
Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dalam gugatannya, Subhan mengajukan empat tuntutan utama.
Pertama, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan. Kedua, menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, memerintahkan penarikan surat keterangan dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Keempat, meminta tergugat membayar biaya perkara.
Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Subhan kemudian mengajukan banding pada 29 Mei 2026.
Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan tingkat pertama. Subhan tidak berhenti dan melanjutkan upaya hukum melalui kasasi.
Pada 30 Oktober 2026, MA akhirnya mengabulkan kasasi tersebut melalui perkara nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan itu menjadi perkembangan penting dalam sengketa dokumen pendidikan Gibran. Namun, masyarakat masih menunggu penjelasan lengkap mengenai pertimbangan hukum majelis hakim.
Sebab, MA belum memberikan uraian utuh mengenai dasar pertimbangan putusannya.
Tenggat 14 hari: waktu hukum tidak seharusnya menjadi formalitas
Persoalan semakin penting ketika dikaitkan dengan perubahan aturan pelaksanaan putusan PTUN.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 280/PUU-XXIV/2026 mengubah Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Perubahan tersebut memangkas tenggat pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dari sebelumnya 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja.
Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, menjelaskan bahwa perubahan itu memberikan batas waktu lebih singkat bagi pejabat tata usaha negara untuk menjalankan putusan pengadilan.
“Jadi kalau sebelumnya itu ada waktu bagi pejabat TUN untuk menindaklanjuti putusan pengadilan selama 60 hari, nah sekarang diubah oleh MK menjadi 14 hari kerja, ya. 14 hari kerja dan itu adalah masa waktu yang menurut Mahkamah Konstitusi sudah cukup untuk menindaklanjuti putusan PTUN,” kata Oce kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2026).
Oce juga menjelaskan konsekuensi ketika pejabat terkait tidak menjalankan kewajibannya dalam tenggat tersebut.
Menurut dia, apabila tidak ada tindakan dalam jangka waktu 14 hari kerja, keputusan yang menjadi objek perkara, dalam hal ini suket Gibran, menjadi batal otomatis.
Dengan demikian, persoalan ini bukan hanya mengenai respons politik DPR atau sikap kementerian. Ada konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan oleh pejabat tata usaha negara.
Berdasarkan materi perkara, tenggat pelaksanaan putusan disebut jatuh pada 18 November 2026. Karena itu, waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan menjadi perhatian penting.
Namun, MA sendiri belum memberikan penjelasan lengkap. Bahkan, konferensi pers yang dijadwalkan pada 2 November 2026 batal karena biro hukum dan humas MA belum menerima salinan putusan.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan informasi secara utuh mengenai perkara tersebut.
“Sampai saat ini Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026, sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini, untuk itu konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian keterangannya, Senin (2/11/2026).
Situasi ini menimbulkan ironi tersendiri. Pengadilan sudah mengeluarkan putusan, tetapi penjelasan institusi mengenai pertimbangan hukumnya masih tertunda.
Bukan sekadar suket, tetapi ujian kepatuhan lembaga negara
Di balik sengketa ini, terdapat persoalan yang lebih besar daripada kepentingan seorang pejabat publik.
Dokumen pendidikan menjadi salah satu persyaratan administratif dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena itu, legalitas dokumen tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Namun, penting membedakan persoalan legalitas administratif suket dengan keabsahan seluruh proses pencalonan maupun jabatan wakil presiden.
Putusan MA dalam perkara ini berkaitan dengan objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dampak dan konsekuensi hukumnya harus dibaca berdasarkan amar serta pertimbangan lengkap putusan.
Artinya, putusan tersebut tidak boleh ditarik menjadi kesimpulan hukum yang melampaui objek perkara.
Meski begitu, publik tetap memiliki alasan untuk meminta transparansi. Terlebih, perkara ini melibatkan dokumen pendidikan seorang wakil presiden yang proses pencalonannya pernah menjadi perhatian luas.
Di sinilah persoalan kepercayaan publik menemukan relevansinya.
Ketika masyarakat biasa berhadapan dengan keputusan administrasi negara, mereka dituntut mengikuti prosedur, memenuhi tenggat, dan menerima konsekuensi hukum.
Sebaliknya, ketika putusan pengadilan menyangkut pejabat publik, masyarakat berhak melihat standar kepatuhan yang sama.
Jangan sampai hukum terlihat tegas ketika berhadapan dengan warga biasa, tetapi kehilangan kecepatannya ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Menunggu bukan berarti menghapus kewajiban
Alasan DPR menjalani masa reses merupakan persoalan kelembagaan. Namun, DPR dan Kemendikdasmen memiliki posisi serta kewenangan berbeda dalam perkara ini.
DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Sementara itu, Kemendikdasmen merupakan pihak tergugat sekaligus lembaga yang menerbitkan objek sengketa.
Karena itu, tindak lanjut administratif dan hukum tidak semestinya tercampur dengan dinamika politik parlemen.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, tindakan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana pelaksanaannya dapat diawasi.
Di sisi lain, MA perlu membuka pertimbangan putusan secara transparan agar masyarakat tidak hanya menerima kabar tentang hasil kasasi tanpa memahami dasar hukumnya.
Inilah twist dari perkara tersebut: sengketa yang bermula dari legalitas selembar surat keterangan kini berkembang menjadi ujian tentang seberapa serius institusi negara menghormati putusan pengadilan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pendidikan seorang wakil presiden. Ini menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Sebab, hukum tidak cukup hanya berani mengetuk palu. Hukum juga harus memastikan setiap putusannya memiliki konsekuensi nyata.
Pada akhirnya, pertanyaan publik semakin sederhana: jika putusan pengadilan saja masih menunggu keberanian birokrasi untuk bergerak, lalu kepada siapa masyarakat harus menggantungkan kepercayaan terhadap kepastian hukum? @dimas
