Mahasiswa Trisakti membawa Tritura ke Istana Negara, menuntut pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, kesehatan, reformasi jabatan publik, dan supremasi sipil.
Tabooo.id: Jakarta – Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Mereka membawa tiga tuntutan yang menyasar persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan supremasi sipil.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa ingin mengingatkan pemerintah bahwa persoalan nasional tidak cukup dijawab dengan janji. Mereka menuntut pemulihan kondisi ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, mereka mendesak pemerintah membenahi tata kelola jabatan publik serta memperkuat supremasi sipil.
Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti menginisiasi aksi ini. Berdasarkan rencana yang mereka sampaikan melalui Instagram, massa akan berkumpul di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, pukul 10.00 WIB. Setelah itu, mereka akan bergerak menuju Istana Negara.
“Mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tulis Kepresma Universitas Trisakti dalam unggahan tersebut.
Pernyataan itu menegaskan posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil. Mereka tidak hanya menempatkan diri sebagai pengamat, tetapi juga ingin mengawasi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
Tiga Tuntutan, Satu Persoalan Akuntabilitas
Tritura yang mereka bawa mencakup tiga agenda utama. Pertama, mahasiswa menuntut pemulihan kondisi ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Mereka menilai berbagai sektor tersebut membutuhkan perhatian serius agar kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kedua, mereka mendesak pemerintah memberantas pejabat yang dinilai tidak kompeten serta menghapus praktik rangkap jabatan pejabat publik. Tuntutan ini menyentuh persoalan tanggung jawab, efektivitas pemerintahan, dan potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan negara.
Namun, tuntutan tersebut juga memunculkan pertanyaan mendasar. Bagaimana pemerintah mengukur kinerja pejabat publik? Mekanisme apa yang menjamin evaluasi berjalan transparan, objektif, dan tidak sekadar menjadi alat kepentingan politik?
Ketiga, mahasiswa menuntut penegakan supremasi sipil. Mereka menempatkan prinsip tersebut sebagai bagian penting dari tata kelola demokrasi dan hubungan antara kekuasaan sipil dengan institusi negara.
Bagi mahasiswa, supremasi sipil bukan sekadar istilah politik. Prinsip ini berkaitan dengan batas kewenangan, akuntabilitas kekuasaan, serta posisi institusi sipil dalam proses pengambilan keputusan negara.
Kritik terhadap Demokrasi dan Kesejahteraan
Kepresma Universitas Trisakti juga menyoroti persoalan demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Mereka mengkritik praktik kekuasaan yang dinilai berisiko menempatkan kepentingan politik di atas kepentingan masyarakat.
Kritik tersebut memperluas makna aksi. Mahasiswa tidak hanya mengangkat persoalan kebijakan sektoral, tetapi juga mempertanyakan cara pemerintah menjalankan kekuasaan dan mempertanggungjawabkan keputusannya.
Dalam konteks itu, tuntutan mengenai jabatan publik dan supremasi sipil saling berkaitan. Penataan jabatan membutuhkan aturan yang jelas, sedangkan pengawasan kekuasaan membutuhkan lembaga yang bekerja secara transparan dan akuntabel.
Meski demikian, penilaian atas kinerja pejabat dan pelaksanaan kebijakan tetap memerlukan ukuran yang teruji. Data, evaluasi terbuka, serta penjelasan resmi pemerintah penting untuk membedakan kritik politik dari kesimpulan berbasis bukti.
Aksi sebagai Ujian Respons Pemerintah
Rencana aksi mahasiswa Trisakti menempatkan pemerintah di hadapan sejumlah pertanyaan tentang prioritas kebijakan dan pertanggungjawaban publik. Pemulihan berbagai sektor membutuhkan langkah konkret, sementara tuntutan reformasi tata kelola memerlukan mekanisme pengawasan yang dapat diuji masyarakat.
Di sisi lain, aksi demonstrasi merupakan salah satu saluran bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Penyampaian pendapat di ruang publik juga menuntut semua pihak menjaga keselamatan, menghormati hak orang lain, dan menghindari kekerasan.
Hingga informasi yang tersedia dalam bahan awal ini, belum ada konfirmasi mengenai pelaksanaan aksi maupun tanggapan resmi pemerintah. Karena itu, perkembangan di lapangan dan respons pihak terkait masih perlu dipantau.
Tritura mahasiswa Trisakti pada akhirnya membawa satu pertanyaan penting: sejauh mana pemerintah bersedia mengubah kritik publik menjadi evaluasi kebijakan yang terbuka dan terukur? Jawabannya tidak hanya terlihat dari pernyataan, tetapi juga dari langkah konkret yang dapat diperiksa masyarakat. @dimas
