Aksi Gen Z Revolution 2 di Pontianak berakhir ricuh. Massa membawa 20 tuntutan soal kesejahteraan dan karhutla, tetapi belum mendapat jawaban Gubernur Kalbar.
Tabooo.id: Pontianak – Mahasiswa dan elemen masyarakat membawa 20 tuntutan dalam aksi Gen Z Revolution 2 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2026). Mereka menyoroti kesejahteraan masyarakat hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, aksi tersebut berakhir ricuh setelah massa bertahan hingga malam.
Demonstrasi itu menyisakan dua persoalan utama. Massa belum memperoleh tanggapan langsung dari gubernur, sementara kericuhan mengakhiri penyampaian aspirasi di jalanan.
Massa memulai aksi di Bundaran Taman Digulis pada sore hari. Mereka kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menyampaikan tuntutan melalui orasi.
Para demonstran mendesak pemerintah menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan di Kalimantan Barat. Mereka juga meminta perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan persoalan lingkungan.
Ketegangan meningkat ketika demonstran menurunkan bendera hingga setengah tiang di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Setelah menyampaikan aspirasi, massa kembali ke Bundaran Digulis dan melanjutkan aksi hingga malam.
Gubernur Tak Menemui Massa
Kekecewaan terhadap pemerintah daerah menjadi salah satu sorotan dalam demonstrasi tersebut. Perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) IAIN Pontianak, Fiqi, mengkritik ketidakhadiran gubernur maupun perwakilan pemerintah yang menemui massa.
“Aksi kami hari ini mungkin membuat kawan-kawan sedikit lega ketika penyampaian aspirasi sudah kami sampaikan, sudah kami luapkan. Tapi kami kecewa sekali ketika hari ini tidak ada satu pun yang kita sebut sebagai gubernur kita menampakkan diri untuk menjawab keresahan kami,” ujar Fiqi kepada media saat aksi berlangsung.
Pernyataan Fiqi menunjukkan bahwa persoalan demonstrasi tidak berhenti pada banyaknya tuntutan. Massa juga menginginkan kehadiran pemerintah untuk mendengarkan keresahan mereka secara langsung.
Bagi mahasiswa, menyampaikan aspirasi saja tidak cukup. Mereka membutuhkan tanggapan yang memberikan kepastian dan menjelaskan langkah konkret pemerintah.
Fiqi menegaskan, mahasiswa bersama elemen masyarakat akan terus menyuarakan tuntutan sampai memperoleh kepastian mengenai kesejahteraan dan kelayakan hidup warga Kalimantan Barat.
Kekayaan Alam dan Persoalan Karhutla
Persoalan kesejahteraan dan lingkungan menjadi perhatian utama dalam 20 tuntutan tersebut. Fiqi menilai kekayaan sumber daya alam Kalimantan Barat semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kekayaan alam tidak otomatis menjamin kehidupan yang layak bagi warga. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pengelolaan sumber daya daerah memberikan manfaat nyata sekaligus melindungi lingkungan.
Karhutla juga menjadi sorotan mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah membuka informasi mengenai perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Kami sampaikan aksi ini sampai dengan adanya suara yang memang dapat memberikan kami kepastian atas hidup yang layak, atas kesejahteraan di Kalimantan Barat,” kata Fiqi.
Tuntutan itu menempatkan persoalan lingkungan lebih luas daripada sekadar kebakaran dan pemadaman. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai pengawasan, pertanggungjawaban, serta penegakan hukum jika pihak berwenang menemukan pelanggaran.
Meski demikian, dugaan keterlibatan perusahaan dalam karhutla tetap memerlukan penyelidikan dan pembuktian. Pemerintah perlu membuka informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar penanganan persoalan lingkungan menghasilkan kejelasan bagi publik.
Dari Aspirasi Menjadi Kericuhan
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan bahwa aksi pada awalnya berlangsung damai. Polisi mengawal massa dari Bundaran Digulis menuju Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Setelah memberi kesempatan kepada demonstran untuk berorasi, polisi mengawal mereka kembali ke titik awal. Namun, situasi berubah ketika massa bertahan di Bundaran Digulis hingga malam.
Menurut Endang, massa membakar sejumlah benda, termasuk pembatas jalan atau water barrier dan meja kayu.
“Kami biarkan, kami berikan keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi. Kami beri waktu sampai dengan pukul 18.30, dengan sebelumnya diberikan imbauan agar bubar, kembali ke kampus masing-masing atau kembali ke rumah dalam keadaan aman dan sehat,” ucap Endang.
Massa tetap bertahan setelah batas waktu tersebut. Polisi kemudian membubarkan aksi melalui prosedur pengendalian massa.
Endang mengatakan sejumlah petugas mengalami luka akibat lemparan benda. Polisi juga mengamankan empat orang dari kelompok mahasiswa.
Setelah bernegosiasi dengan koordinator lapangan, petugas membawa keempat orang tersebut untuk mendapatkan perawatan. Polisi kemudian mengembalikan mereka agar dapat bergabung dengan rekan-rekannya.
Keterangan Endang menjelaskan alasan pembubaran dari sudut pandang kepolisian. Namun, publik masih membutuhkan kronologi lengkap mengenai pemicu kericuhan, tindakan setiap pihak, dan proses penggunaan kekuatan.
Kejelasan kronologi membantu masyarakat memahami bagaimana ketegangan berkembang hingga aksi yang semula damai berakhir ricuh.
Ketika Konflik di Jalan Mengganggu Warga
Kericuhan turut mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar Bundaran Digulis. Penutupan arus lalu lintas berlangsung cukup lama dan berdampak pada pengguna jalan serta pedagang kaki lima di sekitar Universitas Tanjungpura.
Pengguna jalan harus menghadapi perubahan arus perjalanan. Sementara itu, pedagang kehilangan kesempatan melayani pembeli ketika kericuhan menghambat aktivitas di sekitar lokasi.
Dampak tersebut menunjukkan bahwa konflik di ruang publik tidak hanya menyangkut demonstran dan aparat. Warga yang tidak terlibat juga menanggung konsekuensi ketika kericuhan mengganggu mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Endang mengimbau mahasiswa menjaga situasi tetap kondusif dan mengutamakan dialog saat menyampaikan aspirasi.
“Kami mengajak adik-adik mahasiswa untuk menjaga situasi tetap kondusif. Saya memohon kepada adik-adik saya, jangan lagi seperti ini. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Polisi tidak mau berhadapan dengan masyarakat, karena sejatinya polisi bekerja sama dengan masyarakat Pontianak,” kata Endang.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya dialog untuk mencegah konflik berulang. Pemerintah, mahasiswa, aparat, dan masyarakat perlu membangun komunikasi terbuka agar ketegangan tidak terus berulang.
Dua Puluh Tuntutan dan Ujian Respons Pemerintah
Gen Z Revolution 2 memperlihatkan jarak antara aspirasi masyarakat dan respons pemerintah. Mahasiswa datang membawa persoalan kesejahteraan, lingkungan, serta berbagai isu di Kalimantan Barat. Namun, menurut Fiqi, mereka kecewa karena tidak ada perwakilan pemerintah, terutama gubernur, yang menemui massa.
Kericuhan pada malam hari kemudian mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan menuju persoalan ketertiban dan bentrokan. Padahal, nasib 20 tuntutan tersebut tetap membutuhkan jawaban.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan tuntutan yang mereka terima, langkah yang akan mereka tempuh, serta pihak yang bertanggung jawab menindaklanjutinya. Khusus untuk persoalan karhutla, masyarakat membutuhkan transparansi dan penegakan hukum yang dapat diuji.
Di sisi lain, demonstran perlu menjaga keselamatan publik saat menyampaikan aspirasi. Pembakaran benda dan tindakan yang membahayakan orang lain tidak menyelesaikan persoalan yang mereka kritik.
Pada akhirnya, keberhasilan demonstrasi tidak hanya bergantung pada seberapa keras massa meneriakkan tuntutan atau seberapa cepat polisi membubarkan mereka. Ukurannya juga terletak pada kesediaan pemerintah menjawab persoalan yang mendorong mahasiswa turun ke jalan.
Dua puluh tuntutan telah bergema di Pontianak. Kini, publik menunggu tindak lanjut pemerintah dan kejelasan penanganan persoalan lingkungan. Tanpa jawaban yang terbuka, pertanyaan mendasar dari aksi tersebut akan terus menggantung. @dimas
