Antrean BBM belum normal, aktivitas masyarakat ikut terganggu. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali menerapkan kebijakan untuk ASN Jember WFH pada Jumat 16/10/2026 dan Senin 19/10/2026.
Tabooo.id: Jember – Kebijakan ASN Jember WFH ini bertujuan mengurangi mobilitas kendaraan di tengah gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Namun, pengurangan mobilitas bukan satu-satunya pekerjaan yang harus pemerintah tuntaskan. Warga juga membutuhkan kepastian pasokan energi dan pelayanan publik yang tetap berjalan.
Penjabat Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi menjelaskan bahwa WFH hanya berlaku bagi ASN di perangkat daerah yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Dalam rangka menyikapi belum normalnya distribusi BBM di Jember maka kembali diterapkan WFH untuk ASN yang bekerja di perangkat daerah tidak bersentuhan langsung di pelayanan publik,” kata Achmad, Senin 19/10/2026.
ASN Jember WFH: Pelayanan Esensial Tetap Berjalan
Pemkab Jember mengatur kebijakan tersebut melalui surat edaran tentang Transformasi Budaya Kerja ASN. Aturan ini tidak membebaskan seluruh pegawai dari kewajiban bekerja di kantor.
Sekolah di bawah Pemkab Jember, layanan kedaruratan, penanganan bencana, ketertiban umum, kebersihan, dan persampahan tetap beroperasi. Begitu pula layanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, rumah sakit daerah, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
Dengan demikian, warga tetap bisa mengakses layanan penting. Meski begitu, efektivitas kebijakan ini bergantung pada pelaksanaan di setiap perangkat daerah.
Achmad menegaskan bahwa ASN Jember WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan. Pimpinan perangkat daerah harus membagikan tugas, memantau aktivitas pegawai, dan mengevaluasi hasil kerja mereka.
ASN Jember WFH yang bekerja dari rumah wajib melaporkan aktivitas harian melalui aplikasi Prestasi. Mereka juga harus mengaktifkan alat komunikasi dan layanan lokasi, serta bersedia datang ke kantor ketika pimpinan membutuhkan kehadirannya.
Pemkab Jember juga menyiapkan sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan, termasuk mereka yang tidak melaporkan aktivitas atau tidak menunjukkan hasil kerja.
Antrean BBM Bukan Sekadar Urusan Mobilitas
Sebelumnya, laporan Pemerintah Kabupaten Jember pada 16/10/2026 mencatat antrean kendaraan di SPBU Jalan Mastrip mencapai sekitar 30 menit. Kondisi tersebut mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga.
Lurah Sumbersari Bhatara Pragusta mendukung pengurangan mobilitas melalui WFH. Namun, ia juga menekankan pentingnya kelancaran distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pada 12/10/2026, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa perubahan pola distribusi berdampak pada antrean di sejumlah SPBU Jember.
Pertamina mengaitkan penyesuaian distribusi dengan perubahan jadwal pengiriman, termasuk kedatangan kapal tanker, di tengah dinamika geopolitik global. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup ditangani dengan mengurangi perjalanan pegawai.
Antrean BBM, Warga yang Menanggung Risikonya
Bagi warga, WFH ASN tidak berarti seluruh kantor pemerintah tutup. Layanan kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, dan kedaruratan tetap harus berjalan sesuai ketentuan.
Namun, masyarakat masih membutuhkan informasi terbaru mengenai kondisi antrean dan pemulihan distribusi BBM. Kepastian itu penting bagi pekerja, pengemudi, pelaku usaha, serta warga yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
Bukan Sekadar WFH, Ini Ujian Koordinasi
Kebijakan ASN Jember WFH merupakan langkah untuk menekan mobilitas sementara. Akan tetapi, akar persoalannya tetap berada pada kelancaran distribusi BBM dan kemampuan para pihak memulihkan layanan pengisian bahan bakar.
Pemkab Jember perlu memastikan disiplin kerja ASN sekaligus mengomunikasikan perkembangan pelayanan publik. Sementara itu, Pertamina perlu memberikan informasi yang jelas mengenai pasokan dan pemulihan distribusi. WFH bisa mengurangi kendaraan di jalan, tetapi tidak otomatis mempercepat BBM sampai ke SPBU.
Hingga Senin, 19/10/2026, status distribusi BBM setelah pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu diperbarui melalui konfirmasi resmi. Pertanyaan utamanya bukan hanya berapa ASN yang bekerja dari rumah, melainkan kapan warga bisa kembali memperoleh BBM tanpa antrean panjang. @teguh
