Klaim viral menyebut Puan Maharani membela koruptor terkait larangan masker. Benarkah pernyataan itu berasal darinya? Simak fakta dan penelusurannya.
Tabooo.id – Klaim yang menyebut Puan Maharani membela tersangka korupsi terkait usulan larangan memakai masker kembali beredar di media sosial. Namun, penelusuran awal belum menemukan bukti kredibel yang menunjukkan Puan pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Isu ini perlu diperiksa dengan menelusuri sumber pernyataan dan konteks pembahasannya.
Unggahan itu mengaitkan Puan dengan pernyataan bahwa larangan tersebut bisa menzalimi koruptor dan mengganggu kesejahteraan keluarganya. Namun, penelusuran Tim Cek Fakta Tabooo.id tidak menemukan bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut.
Klaim Viral: Puan Membela Koruptor?
Sejumlah akun Facebook menyebarkan narasi tersebut pada 13 Oktober 2026. Unggahan itu memuat kutipan yang mengatasnamakan Puan.
“Tidak Boleh Mendzolimi Koruptor dan Kesejahteraan Keluarganya Koruptor Harus Diperhatikan,” demikian bunyi narasi viral tersebut.
Pengunggah juga menambahkan kalimat “Kalau Mau Menangkap Telpon Dulu” untuk memancing reaksi pembaca.
Narasi itu membangun kesan bahwa Puan menolak usulan KPK demi melindungi koruptor. Namun, klaim yang provokatif tidak otomatis membuktikan kebenaran sebuah pernyataan.
Fakta: Tidak Ada Bukti Puan Mengucapkannya
Tim Cek Fakta Tabooo.id menelusuri klaim tersebut melalui Google Search dengan sejumlah kata kunci terkait. Hasilnya, tim tidak menemukan pemberitaan kredibel yang mendukung pernyataan tersebut.
Tim juga menelusuri foto Puan melalui teknik reverse image search. Hasilnya, foto itu identik dengan gambar dalam artikel Detik.com berjudul “Kala Puan Maharani Terseret Heboh Natalius Pigai” pada 4 Oktober 2021.
Temuan ini menunjukkan bahwa unggahan tersebut memakai foto lama. Foto itu tidak membuktikan bahwa Puan pernah berbicara tentang larangan masker bagi tersangka korupsi.
Elite PDI-P Hendrawan Supratikno juga membantah tudingan tersebut. Ia menyebutnya sebagai bentuk politik adu domba.
Siapa yang Sebenarnya Bicara soal Koruptor?
Pernyataan tentang larangan menzalimi koruptor justru berasal dari Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi III DPR RI.
Dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung pada 20 Mei 2025, Hasbiallah mempertanyakan mekanisme penghitungan kerugian negara. Saat itu, ia menyoroti peran Kejaksaan Agung dalam menghitung kerugian negara.
Menurut Hasbiallah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu terlibat agar proses penghitungan berjalan akurat dan menghindari potensi kesalahan.
“Walaupun mereka korupsi, jangan sampai kita menzalimi orang. Ini penegakan hukum dan penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya,” ujar Hasbiallah.
Konteks pernyataan itu berkaitan dengan proses penegakan hukum dan penghitungan kerugian negara. Pernyataan tersebut tidak membuktikan bahwa Puan menolak usulan KPK.
Hasbiallah juga menanggapi wacana larangan masker bagi tersangka. Ia mempersilakan KPK mengusulkan aturan tersebut, tetapi mengingatkan risiko gugatan hukum karena belum ada aturan khusus yang melarang penggunaan masker.
Mengapa KPK Ingin Tersangka Tidak Memakai Masker?
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan alasan di balik usulan tersebut. Menurut dia, masker, kacamata, topi, dan hoodie dapat menutupi wajah tersangka sehingga memicu kesalahan identifikasi dalam pemberitaan.
KPK ingin mengurangi risiko kesalahan publikasi. Karena itu, Johanis menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat menjadi ruang untuk mengatur persoalan tersebut.
Namun, menurut informasi yang dirujuk Tabooo.id, KPK masih mengkaji usulan itu secara internal. Usulan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku.
Pembaca perlu membedakan usulan kebijakan, tanggapan anggota DPR, dan keputusan resmi lembaga. Ketiganya memiliki kedudukan berbeda.
Foto Lama, Narasi Baru
Klaim ini mencampurkan nama Puan dengan pernyataan Hasbiallah. Unggahan tersebut juga memakai foto lama untuk membangun kesan bahwa Puan terlibat langsung dalam polemik tersebut.
Strategi semacam ini dapat mengaburkan konteks dan membuat pembaca salah mengidentifikasi sumber pernyataan.
Isu korupsi memang mudah memancing kemarahan publik. Akibatnya, narasi yang menyudutkan tokoh politik bisa menyebar cepat ketika pengguna media sosial langsung membagikannya tanpa memeriksa sumber.
Ini bukan sekadar soal salah kutip. Atribusi yang keliru dapat membentuk persepsi publik berdasarkan informasi yang tidak akurat.
Kesimpulan
Klaim bahwa Puan Maharani menolak usulan KPK melarang tersangka korupsi memakai masker karena tidak ingin menzalimi koruptor merupakan hoaks.
Tim Cek Fakta Tabooo.id tidak menemukan bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, pernyataan tentang larangan menzalimi koruptor berasal dari Hasbiallah Ilyas dalam pembahasan penegakan hukum bersama Kejaksaan Agung.
Sementara itu, KPK masih mengkaji usulan terkait penggunaan masker. Usulan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku, menurut informasi dalam penelusuran Tabooo.id.
Sebelum membagikan kutipan tokoh politik, periksa sumber, tanggal, dan konteksnya. Foto yang autentik tidak otomatis membuktikan bahwa kutipan yang menyertainya benar. @eko
