KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan di BNPB saat Indonesia menghadapi ancaman bencana. Sebanyak 14 orang diamankan, dengan uang Rp1,4 miliar dan emas disita.
Tabooo.id – Bencana menuntut pertolongan cepat. Masyarakat membutuhkan bantuan, sementara petugas harus bergerak menyelamatkan korban dan menangani dampak kerusakan. Namun, dugaan korupsi pengadaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini memunculkan pertanyaan tentang integritas anggaran kebencanaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan sejumlah pihak swasta.
KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia emas. Penyidik kini mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pengusutan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang antara lain menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Meski demikian, KPK belum memastikan kaitan dugaan penyimpangan itu dengan penanganan bencana yang sedang berlangsung di Indonesia.
Perbedaan ini penting. Penyitaan uang dan emas tidak otomatis membuktikan bahwa dana bantuan korban bencana telah disalahgunakan. KPK masih harus menelusuri asal-usul uang, hubungan barang bukti dengan pengadaan, dan peran setiap pihak.
Dana Kebencanaan Bukan Anggaran Biasa
Dana siap pakai memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Pemerintah membutuhkan anggaran yang mendukung respons cepat ketika bencana mengancam keselamatan masyarakat.
Dalam situasi darurat, waktu sangat menentukan. Korban membutuhkan pertolongan, wilayah terdampak memerlukan penanganan, dan petugas harus segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, setiap proses pengadaan membutuhkan pengawasan yang kuat. Pemerintah harus memastikan barang dan jasa sesuai kebutuhan, harga dapat dipertanggungjawabkan, serta penyedia memenuhi kewajibannya.
Dugaan korupsi dalam pengadaan kebencanaan membawa persoalan yang lebih luas daripada uang yang disita. Publik perlu mengetahui apakah proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan apakah belanja pemerintah benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.
Namun, KPK belum mengungkap paket pengadaan yang menjadi objek perkara. Penyidik juga belum menjelaskan nilai proyek maupun dugaan modus dalam perkara tersebut.
Kekosongan informasi ini membuat publik perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Meski begitu, dugaan yang menyentuh anggaran kebencanaan tetap menuntut pemeriksaan menyeluruh.
Rp1,4 Miliar dan Emas Belum Menjawab Semua Pertanyaan
Penyitaan uang dan emas menjadi bagian dari pengumpulan bukti. Namun, nilai barang sitaan belum menjelaskan keseluruhan perkara.
KPK perlu menelusuri aliran uang, menguji hubungan barang bukti dengan pengadaan, dan menguraikan peran setiap pihak. Penyidik juga harus menjelaskan bentuk dugaan penyimpangan berdasarkan bukti yang mereka peroleh.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT di lingkungan BNPB. Sementara itu, Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik memeriksa 14 orang secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Setelah pemeriksaan dan gelar perkara, KPK akan menjelaskan perkembangan kasus serta konstruksi perkara sesuai hasil penyidikan.
Tahap tersebut menjadi penting bagi kepastian hukum. Publik membutuhkan penjelasan tentang fakta dan bukti, bukan sekadar kabar penangkapan atau jumlah uang sitaan.
Pernyataan BNPB Harus Berlanjut Menjadi Evaluasi
BNPB menyatakan tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, juga menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung proses hukum.
BNPB berkomitmen menyediakan data dan akses informasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pimpinan BNPB juga menginstruksikan Inspektorat Utama untuk menelusuri persoalan ini dan mengamankan dokumen terkait.
Komitmen tersebut perlu diikuti langkah nyata. Inspektorat harus memeriksa proses pengadaan, mengidentifikasi celah pengawasan, dan merekomendasikan perbaikan jika menemukan masalah.
Pada saat yang sama, BNPB harus menjaga agar pemeriksaan internal tidak menghambat layanan kebencanaan. Penegakan hukum dan perlindungan masyarakat harus berjalan beriringan.
Publik juga perlu menghormati asas praduga tak bersalah. KPK harus menguji bukti sebelum menetapkan kesalahan setiap orang. Status hukum seseorang tidak boleh bergantung pada dugaan yang beredar di masyarakat.
Kepercayaan Publik Ikut Dipertaruhkan
Kasus ini menguji penegakan hukum sekaligus akuntabilitas anggaran kebencanaan. KPK perlu mengungkap perkara secara terang, sedangkan BNPB harus menunjukkan keseriusan dalam mengevaluasi pengawasan internal.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa layanan penanggulangan bencana tetap berjalan. Masyarakat terdampak tidak boleh kehilangan akses terhadap pertolongan akibat persoalan tata kelola anggaran.
Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang diamankan dan berapa banyak uang yang disita. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana sistem pengadaan bekerja, siapa yang mengawasinya, dan bagaimana pemerintah mencegah penyimpangan.
Sebab, uang negara bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Dana kebencanaan mendukung kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dugaan korupsi ini belum menjadi putusan bersalah. Namun, perkara tersebut sudah memunculkan pertanyaan penting tentang pengawasan anggaran yang berkaitan dengan keselamatan publik.
Ketika bencana mengancam, negara harus memastikan setiap rupiah memiliki pertanggungjawaban. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya integritas pengadaan, melainkan juga kepercayaan masyarakat kepada negara saat mereka membutuhkan perlindungan. @dimas
