MBG dan kritik pakar kembali menjadi sorotan. Di tengah persoalan program, ruang kritik publik diuji oleh respons kekuasaan terhadap suara berbasis data.
Tabooo.id – Ada satu hal yang selalu membuat kekuasaan tidak nyaman suara yang bertanya.
Bukan suara tepuk tangan. Bukan pula pujian yang datang dari panggung.
Melainkan suara yang berkata, “Ada yang keliru. Mari kita periksa lagi.”
Persoalan itu kembali muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung sejumlah pakar dalam pidatonya pada HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat, 18 September 2026.
Dalam pidato tersebut, Prabowo mengatakan, “Saking pintarnya jadi goblok.” Ia juga menyinggung pihak yang menurutnya melontarkan fitnah serta menekankan pentingnya kejujuran intelektual.
Kalimat itu kemudian memantik perdebatan.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada satu kata.
Pertanyaan yang lebih besar justru muncul di belakangnya bagaimana kekuasaan merespons kritik dari orang yang mengaku berbicara berdasarkan ilmu dan data?
Ketika Kritik Bertemu Program Besar
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan program kecil.
Pemerintah menempatkannya sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki gizi anak dan menekan persoalan stunting.
Karena itu, setiap masalah dalam pelaksanaannya menyentuh kepentingan publik secara langsung.
Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 menunjukkan 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang berkaitan dengan MBG. Kasus tersebut tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Angka itu tentu tidak otomatis menjelaskan penyebab setiap kejadian.
Akan tetapi, skalanya membuat pertanyaan tentang keamanan pangan, pengawasan, dan tata kelola program menjadi relevan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris bahkan menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih sistemik. Ia menyampaikan pandangan itu setelah memaparkan data surveilans Kemenkes dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional.
Di titik inilah kritik bertemu kepentingan pemerintah.
Pemerintah membutuhkan dukungan agar program berjalan.
Sebaliknya, publik membutuhkan ruang untuk mempertanyakan ketika pelaksanaan program menimbulkan masalah.
Keduanya sebenarnya tidak harus bertabrakan.
Kritik Bukan Berarti Menolak
Di ruang publik, kritik sering mendapat label yang terlalu cepat.
Orang yang mempertanyakan kebijakan bisa dianggap anti-pemerintah. Sebaliknya, orang yang mendukung program kadang dianggap menutup mata terhadap masalah.
Padahal, kritik memiliki fungsi yang berbeda.
Kritik menguji kebijakan. Kritik juga membantu menemukan celah sebelum persoalan menjadi lebih besar.
Dalam kasus MBG, misalnya, pertanyaan tentang keamanan makanan tidak otomatis berarti penolakan terhadap tujuan program.
Seseorang bisa mendukung tujuan pemberian makanan bergizi kepada anak, sekaligus mempertanyakan standar pengadaan, distribusi, pengawasan, dan respons ketika terjadi masalah.
Justru di situlah peran kepakaran menjadi penting.
Seorang pakar tidak seharusnya menjadi stempel bagi pemerintah. Namun, kepakaran juga tidak boleh menjadi tiket untuk menyampaikan klaim tanpa bukti.
Keduanya membutuhkan standar yang sama data, metode, transparansi, dan kejujuran intelektual.
Dari “Death of Expertise” ke Krisis Kepercayaan
Tom Nichols pernah memperingatkan fenomena yang ia sebut sebagai “death of expertise”.
Fenomena itu menggambarkan situasi ketika masyarakat semakin mudah menganggap pendapat pribadi setara dengan pengetahuan yang dibangun melalui keahlian.
Media sosial mempercepat persoalan tersebut.
Satu unggahan bisa menyaingi riset bertahun-tahun. Potongan video bisa mengalahkan konteks. Bahkan opini yang terdengar meyakinkan dapat menyebar lebih cepat daripada data.
Namun, persoalannya tidak hanya datang dari masyarakat.
Ketika kekuasaan ikut mempertanyakan legitimasi pakar secara menyeluruh, masalahnya menjadi lebih rumit.
Sebab, pemerintah memiliki sumber daya, kewenangan, dan pengaruh yang jauh lebih besar dalam membentuk narasi publik.
Karena itu, kritik dari pakar seharusnya tidak otomatis menjadi ancaman.
Sebaliknya, pemerintah dapat menguji kritik tersebut dengan data.
Klaim yang keliru perlu dibantah dengan bukti, metodologi yang lemah harus diuji, sementara data yang valid semestinya menjadi dasar perbaikan kebijakan.
Cara seperti itu memang tidak selalu menghasilkan tepuk tangan.
Tetapi demokrasi tidak dibangun untuk menghasilkan tepuk tangan sepanjang waktu.
Masalahnya Bukan Satu Kata
Perdebatan mengenai kata “goblok” mudah menyita perhatian.
Media sosial menyukai kalimat pendek. Algoritma juga menyukai konflik.
Akhirnya, satu kata bisa mengalahkan keseluruhan persoalan.
Padahal, substansinya jauh lebih penting.
Publik perlu tahu kritik mana yang berbasis data. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan berdasarkan bukti. Pakar juga harus mempertanggungjawabkan setiap klaim yang mereka sampaikan.
Dengan begitu, perdebatan tidak berubah menjadi pertandingan siapa paling keras berbicara.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membedakan kritik, fitnah, dan kesalahan analisis.
Ketiganya tidak sama.
Fitnah membutuhkan klarifikasi atau proses hukum sesuai konteksnya. Kesalahan analisis membutuhkan koreksi berbasis data. Sementara kritik kebijakan membutuhkan jawaban kebijakan.
Pembedaan itu penting agar ruang publik tidak berubah menjadi arena saling memberi label.
Sebab yang Dipertaruhkan Bukan Cuma Pakar
Bayangkan seorang anak yang menerima makanan di sekolah.
Ia tidak tahu bagaimana pemerintah menyusun anggaran.
Ia juga tidak memahami bagaimana dapur penyedia bekerja.
Anak itu hanya tahu bahwa makanan tersebut datang untuk dimakan.
Ketika makanan bermasalah, dampaknya langsung terasa pada tubuhnya.
Karena itu, perdebatan tentang MBG tidak boleh berhenti pada pertarungan antara pemerintah dan pakar.
Ada siswa, orang tua, guru, tenaga kesehatan, pekerja dapur, penyedia makanan, dan masyarakat yang ikut menanggung akibatnya.
Mereka membutuhkan program yang berjalan.
Namun, mereka juga membutuhkan program yang aman.
Di sinilah kritik memiliki fungsi sosial.
Kritik membantu menunjukkan bagian yang belum bekerja sebagaimana mestinya. Pemerintah kemudian memiliki kesempatan untuk memperbaikinya.
Dengan kata lain, kritik tidak selalu menjadi lawan kebijakan.
Kadang kritik justru menjadi alarm agar kebijakan tidak berjalan menuju jurang.
Kekuasaan dan Cermin
Kekuasaan membutuhkan cermin.
Masalahnya, cermin tidak selalu menampilkan wajah yang ingin kita lihat.
Ia menunjukkan kerutan. Ia memperlihatkan noda. Bahkan, ia bisa memperlihatkan sesuatu yang selama ini sengaja tidak diperhatikan.
Pakar idealnya menjadi salah satu cermin tersebut.
Namun, cermin juga harus bersih.
Pakar perlu bekerja dengan data dan metodologi. Pemerintah perlu menjawab kritik dengan bukti. Media harus menjaga jarak dari keduanya agar publik memperoleh informasi yang utuh.
Dengan cara itu, perdebatan tidak berubah menjadi perang antara “orang pintar” dan “orang berkuasa”.
Yang seharusnya menang bukan orangnya.
Yang harus menang adalah kebenaran yang bisa diuji.
Tepuk Tangan Tidak Selalu Berarti Persetujuan
Ada kalanya sebuah ruang dipenuhi tepuk tangan.
Kekuasaan merasa didukung. Program terasa semakin benar. Kritik terdengar semakin jauh.
Namun, tepuk tangan tidak selalu menunjukkan bahwa persoalan telah selesai.
Kadang kritik justru bekerja seperti obat.
Rasanya pahit, tetapi tubuh membutuhkannya.
Begitu pula demokrasi. Ia tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara ketika semuanya baik-baik saja.
Demokrasi juga membutuhkan orang yang berani berkata, “Tunggu. Ada sesuatu yang harus kita periksa.”
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah seorang pakar pantas disebut pintar atau tidak.
Pertanyaan yang lebih penting adalah ketika data menunjukkan masalah, apakah kekuasaan mau berhenti sejenak untuk mendengarkan?
Sebab, program sebesar MBG tidak hanya membutuhkan anggaran besar.
Ia membutuhkan pengawasan yang besar, kritik yang jujur, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan.
Di situlah kualitas kekuasaan benar-benar diuji.
Bukan ketika semua orang bertepuk tangan.
Melainkan ketika seseorang berdiri di tengah ruangan dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah.
Dan kekuasaan memilih untuk membuka data, bukan menutup telinga. @dimas
