Aparat gabungan menangkap Abdon Kisamdu di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (19/9/2026). Aparat mengidentifikasi Abdon sebagai Wakil Komandan Batalyon TPNPB-OPM Kodap 35 Bintang Timur.
Tabooo.id: Yakuhimo – Personel TNI menangkap Abdon sesaat setelah pesawat Trigana Air PK-YSC mendarat sekitar pukul 14.59 WIT. Setelah itu, aparat membawa Abdon Kisamdu ke salah satu ruang di Bandara Nop Goliat untuk menjalani pemeriksaan awal.
Turun dari Pesawat, Aparat Langsung Bergerak
Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan pasukan Yonif 462 Pasgat dan Satgas Mandala Koops TNI Habema melakukan penangkapan tersebut.
Menurut Lucky, aparat sudah mengetahui keberadaan Abdon di dalam pesawat sebelum pesawat mendarat. Karena itu, personel TNI lebih dahulu mengamankan akses keluar-masuk Bandara Nop Goliat.
Aparat kemudian mencegat Abdon ketika ia turun dari pesawat. Selanjutnya, personel membawa dia untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait tujuan kedatangannya ke Yahukimo.
Lucky juga menyebut Abdon sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Mabes Polri. Namun, proses hukum berikutnya tetap perlu menjelaskan status perkara dan dasar hukum yang melekat pada dirinya.
Dugaan Transaksi Senjata Muncul dari Pemeriksaan Awal
Pemeriksaan awal kemudian mengarah pada dugaan transaksi senjata api.
Menurut Lucky, Abdon mengaku datang ke Dekai untuk membeli sejumlah senjata api dari seseorang di kawasan Kali Seng, Yahukimo. Aparat juga mengklaim menemukan percakapan terkait transaksi tersebut di ponsel Abdon.
“Abdon Kisamdu mengaku tujuannya ke Dekai untuk melakukan transaksi pembelian sejumlah senjata api dari seseorang di daerah Kali Seng, Yahukimo.”
Keterangan tersebut berasal dari Lucky Avianto dan menggambarkan hasil pemeriksaan awal aparat. Karena itu, informasi mengenai rencana transaksi tersebut masih perlu mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian dalam tahapan hukum berikutnya.
Di sisi lain, laporan Liputan6 juga menyebut aparat menemukan bukti percakapan mengenai transaksi senjata di ponsel Abdon. Namun, laporan tersebut tetap menempatkan informasi itu sebagai bagian dari keterangan aparat mengenai hasil pemeriksaan.
Abdon Kisamdu: Status DPO Bukan Akhir dari Proses Hukum
Penangkapan Abdon memang menjadi perkembangan penting dalam operasi keamanan di Papua Pegunungan. Namun, aparat masih harus menjalankan proses hukum setelah penangkapan.
Lucky menyampaikan bahwa aparat berencana menyerahkan Abdon kepada Polres setempat agar proses hukum dapat berjalan.
Karena itu, publik perlu membedakan tiga hal. Pertama, aparat memang menangkap Abdon di Bandara Nop Goliat. Kedua, aparat menyebut Abdon masuk DPO Mabes Polri. Ketiga, aparat menyatakan pemeriksaan awal menemukan dugaan rencana pembelian senjata.
Ketiganya memiliki konteks hukum yang berbeda. Dengan demikian, pemberitaan tidak cukup berhenti pada momen penangkapan. Publik juga perlu mengetahui perkara yang menjadi dasar DPO, alat bukti yang digunakan, serta proses hukum setelah aparat menyerahkan Abdon kepada kepolisian.
Senjata Mengubah Skala Persoalan
Dugaan transaksi senjata membuat kasus ini tidak hanya berbicara tentang satu orang yang tertangkap di bandara.
Jika penyidik nantinya membuktikan adanya transaksi, aparat perlu mengungkap siapa pihak yang menawarkan senjata, dari mana senjata tersebut berasal, serta ke mana senjata itu akan bergerak.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena senjata api tidak berhenti pada transaksi. Senjata dapat masuk ke dalam jaringan yang lebih luas dan kemudian memengaruhi situasi keamanan di lapangan.
Namun, aparat tetap harus membuktikan setiap mata rantai tersebut melalui proses hukum. Jangan sampai dugaan awal langsung berubah menjadi kesimpulan sebelum penyidik menyelesaikan pemeriksaan.
Warga Papua Ikut Menanggung Dampaknya
Setiap eskalasi keamanan di Papua tidak hanya menyentuh aparat dan kelompok bersenjata. Warga juga menghadapi dampaknya.
Ketika situasi keamanan memburuk, mobilitas masyarakat dapat terganggu. Aktivitas ekonomi, perjalanan antardaerah, akses pendidikan, hingga pelayanan publik juga dapat ikut terdampak.
Karena itu, penanganan kasus seperti ini perlu berjalan dalam dua jalur sekaligus.
Aparat perlu menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan masyarakat sipil tetap memperoleh akses layanan dasar serta perlindungan hukum.
Yang Perlu Dibongkar Bukan Cuma Identitasnya
Penangkapan Abdon menyelesaikan satu bagian dari operasi keamanan. Namun, kasus ini membuka pertanyaan yang jauh lebih besar.
Jika dugaan transaksi senjata benar, aparat perlu mengejar jaringan di balik transaksi tersebut. Siapa pemasoknya? Dari mana senjata berasal? Siapa pembelinya? Bagaimana jalur distribusinya? Dan siapa yang mengendalikan jaringan tersebut?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui siapa yang tertangkap. Sebab, menangkap satu orang belum otomatis menghentikan sebuah jaringan.
Yang Ditangkap Satu Orang, Jalurnya Bisa Lebih Panjang
Penangkapan Abdon Kisamdu berlangsung cepat di bandara. Namun, dugaan transaksi senjata membawa kasus ini ke persoalan yang lebih panjang: jaringan, sumber senjata, aliran distribusi, dan proses hukum.
Aparat kini memiliki pekerjaan berikutnya. Mereka harus menguji seluruh keterangan, mengamankan barang bukti, mengidentifikasi pihak lain yang terlibat jika memang ada, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.
Publik juga memiliki kepentingan yang sama: mengetahui fakta secara utuh, bukan hanya potongan informasi dari sebuah operasi penangkapan.
Menangkap orangnya adalah satu tahap. Membuktikan perkaranya dan membongkar jalurnya adalah tahap berikutnya.
Satu orang bisa ditangkap di bandara. Namun, pertanyaan terbesar justru menunggu di balik transaksi senjata yang disebut aparat. @teguh
