Raja kecil dan raja besar sama-sama menguji birokrasi. Saat kewenangan berubah menjadi kekuasaan, siapa yang sebenarnya mengendalikan negara?
Tabooo.id – Ketika Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya “deep state” dan “raja kecil” di birokrasi, publik tentu punya banyak pertanyaan.
Namun, ada satu pertanyaan yang sering luput siapa sebenarnya yang membesarkan para raja kecil itu?
Pertanyaan tersebut penting karena birokrasi tidak tumbuh dalam ruang kosong. Kekuasaan muncul dari aturan, struktur, hubungan politik, budaya kerja, dan lemahnya pengawasan.
Karena itu, persoalannya tidak cukup berhenti pada pejabat yang dianggap terlalu kuat. Kita perlu melihat sistem yang memberi ruang bagi kekuasaan tersebut untuk tumbuh.
Ketika Birokrat Menjadi Raja Kecil
Birokrasi membutuhkan pejabat yang tegas. Pemerintahan juga membutuhkan aparatur yang mampu mengambil keputusan.
Masalah muncul ketika kewenangan berubah menjadi kekuasaan personal.
Seorang pejabat dapat menguasai proses perizinan, anggaran, mutasi, pelayanan, hingga akses terhadap informasi. Jika pengawasan tidak berjalan, kewenangan itu perlahan bisa berubah menjadi alat untuk mempertahankan pengaruh.
Pada titik tertentu, institusi tidak lagi bergerak berdasarkan aturan. Keputusan justru bergantung pada siapa yang memegang kendali.
Di sinilah istilah “raja kecil” menemukan relevansinya.
Namun, pemerintah juga perlu membedakan antara birokrat yang menyalahgunakan kewenangan dan birokrat yang menjalankan fungsi profesional.
Seorang aparatur tidak otomatis menjadi pembangkang ketika ia mempertanyakan sebuah kebijakan. Ia justru perlu mengingatkan pimpinan jika sebuah keputusan berisiko melanggar aturan atau prosedur.
Birokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk menyampaikan catatan.
Tanpa mekanisme itu, pemerintah bisa menghadapi masalah lain. Aparatur mungkin memilih diam karena takut dianggap melawan.
Akhirnya, semua orang hanya berkata, “siap, laksanakan.”
Kondisi seperti itu juga berbahaya.
Jangan Memerangi Raja Kecil dengan Raja Besar
Pemerintah tentu perlu memperbaiki birokrasi yang terlalu kuat secara personal.
Namun, reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian orang.
Jika sistem tetap sama, pejabat baru dapat mengisi ruang kekuasaan yang sama. Nama dan wajah berubah, tetapi polanya tetap berjalan.
Karena itu, pemerintah perlu memetakan kembali kewenangan.
Pertanyaan dasarnya sederhana. Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang mengawasi? dan Siapa yang dapat menggugat keputusan tersebut?
Publik juga perlu mengetahui bagaimana sebuah keputusan lahir.
Rotasi pejabat perlu mengikuti prinsip merit. Pemerintah tidak cukup memindahkan orang untuk mengubah peta kekuasaan.
Setiap perpindahan harus mempertimbangkan kompetensi, rekam kerja, kebutuhan organisasi, dan kepentingan pelayanan publik.
Teknologi dapat mempersempit ruang keputusan yang tidak terlacak.
Sistem digital memungkinkan pemerintah menyimpan jejak keputusan. Publik dan lembaga pengawas pun memiliki dasar untuk memeriksa proses ketika muncul persoalan.
Dengan begitu, kekuasaan tidak hanya bergantung pada ingatan atau pengakuan pejabat.
Daerah Bukan Sekadar Pelaksana
Persoalan serupa muncul dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Perbedaan pendapat antara pusat dan daerah tidak otomatis menunjukkan pembangkangan. Setiap wilayah memiliki kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.
Karena itu, pemerintah pusat perlu melihat daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang bekerja bersama.
Program nasional membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan di lapangan juga membutuhkan ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat menjadi contoh penting.
Kebijakan nasional membutuhkan standar yang jelas. Pelaksanaannya juga perlu memperhitungkan kapasitas daerah, rantai pasok, kondisi sekolah, serta karakter masyarakat setempat.
Jika semua keputusan hanya datang dari atas, pemerintah dapat kehilangan informasi penting dari lapangan.
Sebaliknya, daerah yang berjalan tanpa koordinasi juga dapat mengganggu tujuan nasional.
Hubungan pusat dan daerah akhirnya membutuhkan keseimbangan antara standar nasional dan ruang adaptasi lokal.
Pertanyaan yang Lebih Penting
Di sinilah pemerintah perlu mengubah cara melihat persoalan birokrasi.
Pertanyaannya bukan hanya, “Siapa yang tidak patuh?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Mengapa kebijakan itu tidak berjalan?”
Jawabannya bisa sangat beragam.
Birokrasi mungkin tidak memahami kebijakan. Desain kebijakannya juga bisa saja bermasalah.
Masalah lain dapat muncul karena dasar hukum tidak jelas, koordinasi antarlembaga lemah, anggaran tidak memadai, atau pemerintah daerah tidak mendapat ruang yang cukup.
Dengan cara pandang seperti itu, pemerintah tidak buru-buru mencari orang untuk disalahkan.
Pemerintah justru mencari titik kerusakan dalam sistem.
Pendekatan tersebut membuat reformasi birokrasi lebih masuk akal. Pemerintah tidak hanya mengganti pejabat, tetapi juga memperbaiki mekanisme yang menghasilkan masalah.
Jangan Sampai Muncul Raja Baru
Ada satu risiko lain yang tidak boleh diabaikan.
Keinginan untuk membubarkan “raja kecil” jangan sampai melahirkan “raja besar”.
Kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi tetap berbahaya, siapa pun pemegangnya.
Jabatan politik juga membutuhkan pengawasan. Pemerintah tetap harus tunduk pada hukum, parlemen, lembaga pengawas, dan kontrol publik.
Demokrasi tidak membutuhkan pejabat yang kebal kritik.
Sebaliknya, demokrasi membutuhkan institusi yang mampu bekerja tanpa membuat pejabat menjadi penguasa pribadi.
Karena itu, reformasi birokrasi harus berjalan bersama reformasi politik dan penguatan pengawasan.
Kita tidak bisa membangun birokrasi profesional jika patronase terus memengaruhi pengambilan keputusan.
Konflik kepentingan juga dapat mengganggu upaya membangun pemerintahan yang bersih.
Ini Bukan Sekadar Cerita tentang Raja Kecil
Pada akhirnya, persoalan “deep state” dan “raja kecil” tidak cukup kita baca sebagai konflik antara Presiden dan sejumlah pejabat.
Persoalan yang lebih besar terletak pada cara negara mengelola kekuasaan.
Ketika aturan lemah, kewenangan mudah berubah menjadi kekuasaan pribadi.
Pengawasan yang lemah juga membuka ruang bagi jabatan untuk berubah menjadi sumber pengaruh.
Sementara itu, anggapan bahwa kritik merupakan pembangkangan dapat mengikis fungsi profesional birokrasi.
Kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi pun membuka ruang bagi munculnya raja baru.
Ini bukan sekadar cerita tentang raja kecil. Ini cerita tentang bagaimana kekuasaan tumbuh ketika sistem membiarkannya.
Indonesia tidak membutuhkan raja kecil.
Indonesia juga tidak membutuhkan raja besar.
Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang kuat, tetapi tidak sewenang-wenang. Birokrasi harus profesional. Daerah perlu memiliki ruang untuk bergerak, tetapi tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada akhirnya, ada satu hal yang seharusnya tidak boleh disentuh siapa pun hukum. @dimas
