Warga miskin demo di Kemensos memprotes data desil bansos yang dinilai tak sesuai kondisi ekonomi dan mengancam penerimaan bantuan.
Tabooo.id: Jakarta – Kemiskinan hari ini tidak datang sebagai angka statistik. Ia datang lewat warga yang berdiri di depan kantor pemerintah dan mempertanyakan satu angka yang menentukan nasib mereka.
Sejumlah warga miskin menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Mereka memprotes data desil bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.
Warga yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) itu menilai sebagian keluarga miskin justru masuk desil tinggi. Akibatnya, mereka khawatir kehilangan akses terhadap bantuan sosial.
“Desil ini tidak jelas dasarnya, banyak warga miskin mendapat desil tinggi dan terancam tidak mendapat bantuan sosial. Tapi tidak ada tanggung jawab dari pemerintah,” kata Koordinator Aksi KWJK, Marlo Sitompul, Kamis.
Warga Datang Membawa Keberatan
Aksi mulai berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Massa yang didominasi ibu-ibu dari berbagai wilayah Jakarta berkumpul di depan gerbang Kemensos.
Mereka membawa sejumlah poster berisi tuntutan. Selain itu, massa memenuhi area trotoar di sekitar kantor kementerian tersebut.
Sekitar pukul 11.30 WIB, sejumlah perwakilan massa masuk melalui gerbang depan Kemensos. Tidak lama kemudian, mereka keluar dan mengajak seluruh massa masuk ke dalam kompleks.
Setelah itu, massa berkumpul di area taman. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kemudian menemui mereka.
Pertemuan itu membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan masing-masing. Mereka bergantian maju dan menjelaskan keberatan terhadap hasil data desil keluarganya.
Hingga pukul 12.15 WIB, dialog antara massa dengan Gus Ipul masih berlangsung di depan Gedung Kemensos.
Ketika Angka Menentukan Bantuan
Di balik aksi tersebut terdapat persoalan yang lebih besar. Data desil kini ikut menentukan sasaran penerima bantuan sosial.
Secara sederhana, desil mengelompokkan kondisi kesejahteraan keluarga. Pemerintah kemudian menggunakan kelompok tersebut untuk membantu menentukan sasaran program bantuan.
Karena itu, posisi desil bukan sekadar angka administratif bagi warga miskin.
Ketika sebuah keluarga masuk kelompok yang dianggap lebih sejahtera, konsekuensinya bisa terasa langsung. Akses terhadap bantuan sosial dapat ikut terdampak.
Di sinilah konflik muncul.
Warga melihat kondisi hidup sehari-hari. Sementara itu, sistem pemerintah membaca kondisi keluarga melalui data.
Keduanya seharusnya bertemu pada satu titik: gambaran yang akurat tentang kehidupan masyarakat.
Namun, warga yang datang ke Kemensos merasa ada jarak antara data dengan kenyataan yang mereka alami.
Data Tidak Hidup di Ruang Hampa
Persoalan kemiskinan memang tidak selalu mudah dibaca melalui satu angka.
Pendapatan seseorang dapat berubah. Pekerjaan bisa hilang. Beban keluarga juga dapat bertambah.
Karena itu, kondisi ekonomi keluarga dapat bergerak dari waktu ke waktu. Data yang sebelumnya menggambarkan keadaan tertentu belum tentu selalu mencerminkan situasi terbaru.
Masalahnya, perubahan hidup warga tidak selalu bergerak secepat pembaruan data.
Bagi keluarga yang bergantung pada bantuan, perbedaan tersebut bukan persoalan teknis semata. Mereka berhadapan dengan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa menunggu proses administrasi.
Makan harus tetap tersedia. Biaya sekolah tetap berjalan. Tagihan rumah tangga juga tidak ikut berhenti ketika status data berubah.
Itulah sebabnya persoalan desil memiliki dimensi sosial yang kuat.
Bukan Sekadar Salah Angka
Aksi KWJK memperlihatkan bahwa persoalan data bantuan sosial memiliki wajah manusia.
Mereka tidak datang untuk membahas statistik semata. Mereka datang karena merasa kondisi hidup mereka tidak tercermin dalam klasifikasi yang menentukan akses bantuan.
Tentu, pemerintah membutuhkan data untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Tanpa data, bantuan juga berisiko salah sasaran.
Namun, data yang baik tidak cukup hanya terlihat rapi di dalam sistem.
Data juga harus mampu mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.
Jika warga menemukan ketidaksesuaian, sistem harus menyediakan ruang untuk memperbaikinya. Sebaliknya, warga juga membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana posisi desil mereka terbentuk.
Dengan begitu, perdebatan tidak berhenti pada kalimat “data pemerintah benar” atau “data pemerintah salah”.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kedua pihak menguji data tersebut terhadap kenyataan.
Ini Bukan Sekadar Demo Desil
Pada akhirnya, persoalan hari ini bukan hanya tentang desil.
Ini menyangkut hubungan antara negara, data, dan warga miskin.
Semakin besar peran data dalam menentukan penerima bantuan, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasinya. Pemerintah tidak hanya perlu memiliki sistem data. Pemerintah juga perlu memastikan warga memahami sistem tersebut dan memiliki jalur koreksi yang efektif.
Sebab, angka tidak pernah hidup sendirian.
Di belakang satu data keluarga terdapat manusia. Di balik angka desil, ada keluarga yang harus mengatur uang belanja, biaya sekolah, dan pendapatan yang tak menentu.
Karena itu, pertanyaan terbesarnya bukan sekadar siapa masuk desil berapa.
Pertanyaannya lebih sederhana, tetapi jauh lebih penting ketika data tidak lagi sesuai dengan kehidupan warga, seberapa cepat negara mau mendengarkan?
Di halaman Kemensos, pertanyaan itu masih menunggu jawaban. @dimas
