Warga Ledoksari bersiap menggugat PT KAI terkait sengketa lahan. Riwayat hunian puluhan tahun dan bukti administrasi menjadi dasar perlawanan warga.
Tabooo.id: Surakarta – Bagi warga Ledoksari, rumah bukan sekadar bangunan. Di sana ada ingatan, keluarga, dan kehidupan yang berjalan puluhan tahun.
Kini, semua itu berhadapan dengan satu dokumen: Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 23 Tahun 1996 yang menjadi dasar klaim PT KAI atas lahan tersebut.
Konflik lahan di RT 001 RW 007 Ledoksari, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, memasuki babak baru. Warga bersiap membawa PT KAI ke Pengadilan Negeri (PN) Solo untuk menguji klaim penguasaan lahan yang mereka tempati.
Langkah hukum itu muncul setelah PT KAI menerbitkan Surat Peringatan (SP) 2 pada Kamis (10/9/2026). Surat tersebut meminta warga mengosongkan kawasan dengan tenggat tujuh hari.
Tenggat itu jatuh pada Kamis (17/9/2026).
Namun, warga tidak memilih pergi. Mereka memilih membawa persoalan itu ke meja hijau.
Warga Mengaku Tinggal Sebelum SHP Terbit
Kuasa hukum warga, Bekti Pribadi, mengatakan pihaknya segera mendaftarkan gugatan perdata ke PN Solo.
Menurutnya, gugatan tidak sekadar merespons SP 2. Warga ingin menguji dasar klaim kepemilikan atau penguasaan lahan yang selama ini menjadi sumber konflik.
“Sikapnya kita kan menanggapi SP 2 dulu. Sudah terkirim ke Daop 6 Jogja,” kata Bekti pada Senin (14/9/2026) malam.
Ia menegaskan, gugatan tidak perlu menunggu sampai tenggat SP 2 berakhir.
“Sesegera mungkin. Tidak harus menunggu jawaban SP 2 lagi atau turunnya SP 3,” ujarnya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya warga mencegah keluarnya SP berikutnya.
Masalahnya kini bukan lagi sekadar soal siapa yang bersedia mengosongkan rumah.
Pertanyaannya jauh lebih mendasar ketika satu pihak membawa sertifikat, sementara pihak lain membawa jejak penguasaan puluhan tahun, bukti mana yang akan berbicara di pengadilan?
PBB, Listrik, dan PDAM Jadi Bukti Warga
Warga Ledoksari mengklaim telah bermukim di kawasan tersebut jauh sebelum SHP Nomor 23 Tahun 1996 terbit.
Mereka menyebut memiliki bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak dekade 1980-an.
Bukti itu kini mulai dikumpulkan bersama dokumen pembayaran listrik dan PDAM.
Warga juga menyiapkan foto-foto arsip yang menggambarkan keberadaan permukiman mereka.
Bekti mengatakan tim hukum masih melakukan pendataan terhadap seluruh bukti tersebut.
“Kita pasti akan mengumpulkan seluruh bukti-bukti,” kata dia.
Selain bukti surat, tim hukum juga menyiapkan saksi.
Menurut Bekti, pihaknya sedang mencari landasan hukum yang dapat mendukung argumentasi warga dalam gugatan.
Namun, ia mengakui satu hal penting.
PT KAI memiliki SHP Nomor 23 Tahun 1996 sebagai alas hak.
Karena itu, pertarungan hukum nantinya tidak cukup berhenti pada narasi bahwa warga sudah tinggal lebih lama.
Pengadilan akan menjadi ruang untuk menguji dokumen, riwayat penguasaan, serta dasar hukum masing-masing pihak.
PT KAI Siapkan Pengembangan Stasiun
Di sisi lain, PT KAI menyatakan lahan Ledoksari merupakan bagian dari aset perusahaan.
KAI mendasarkan klaim tersebut pada SHP Nomor 23 Tahun 1996.
Perusahaan meminta warga mengosongkan kawasan karena lahan tersebut akan digunakan untuk perluasan dan pengembangan Stasiun Solo Jebres.
Sebelumnya, PT KAI telah menerbitkan SP 1 pada Selasa (1/9/2026).
Surat itu meminta warga melakukan pengosongan atau pembongkaran mandiri dalam waktu tujuh hari.
Warga tidak memenuhi permintaan tersebut.
PT KAI kemudian menerbitkan SP 2 pada 10 September 2026.
Situasi pun bergerak dari konflik administratif menuju potensi pertarungan hukum.
Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum warga.
“Upaya hukum adalah hak warga negara dan KAI menghormatinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Feni.
Pernyataan itu menunjukkan KAI tidak mempersoalkan pilihan warga untuk menggugat.
Namun, penghormatan terhadap jalur hukum tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan.
Sebab, di balik dokumen dan surat peringatan, ada warga yang menghadapi kemungkinan kehilangan tempat tinggal.
Ini Bukan Sekadar Konflik Tanah
Konflik Ledoksari memperlihatkan benturan dua jenis klaim.
PT KAI datang dengan SHP. Warga datang dengan sejarah tinggal puluhan tahun. Kini, keduanya berhadapan di meja hukum untuk membuktikan siapa yang punya dasar paling kuat.
Sertifikat berbicara melalui dokumen. Warga berbicara melalui sejarah kehidupan.
PBB, listrik, PDAM, foto lama, dan kesaksian warga mungkin terlihat seperti serpihan kecil.
Namun, bagi mereka, serpihan itu merupakan jejak keberadaan yang dibangun selama puluhan tahun.
Ini bukan sekadar soal siapa memiliki sebidang tanah. Ini soal bagaimana negara dan institusi membaca sebuah ruang yang sudah menjadi rumah bagi manusia.
Pengembangan Stasiun Solo Jebres juga memiliki kepentingan publik.
Namun, pembangunan infrastruktur tidak menghapus kebutuhan untuk memastikan proses hukum dan perlindungan warga berjalan secara adil.
Di titik ini, konflik Ledoksari membutuhkan lebih dari sekadar surat peringatan.
Ia membutuhkan pembuktian yang transparan.
Rumah Warga dan Aset Negara Sama-Sama Punya Cerita
Bagi PT KAI, lahan tersebut merupakan aset perusahaan yang perlu dimanfaatkan untuk pengembangan stasiun.
Bagi warga, kawasan itu adalah tempat mereka membangun kehidupan.
Dua narasi tersebut kini bertemu di hadapan hukum.
Gugatan warga akan menjadi momentum untuk menguji klaim tersebut secara formal.
Pengadilan nantinya akan menilai bukti dan argumentasi para pihak sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu, warga masih menghadapi ketidakpastian.
Mereka tidak hanya menunggu putusan tentang tanah.
Mereka juga menunggu jawaban atas pertanyaan yang lebih manusiawi jika rumah harus dikosongkan, ke mana kehidupan yang telah dibangun selama puluhan tahun itu harus pergi?
Konflik Ledoksari akhirnya bukan cuma tentang tanah.
Ini tentang benturan antara dokumen, sejarah, pembangunan, dan hak warga untuk merasa aman di tempat yang selama ini mereka sebut rumah.
Dan sekarang, jawabannya akan diuji bukan melalui SP 1 atau SP 2, tetapi melalui proses hukum. @dimas
