Universitas Hasanuddin (Unhas) membekukan sementara kegiatan pengaderan kampus di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) setelah dugaan perpeloncoan dan kekerasan terhadap mahasiswa baru ramai di media sosial pada Minggu, 06/09/2026.
Tabooo.id – Akun Instagram @unhas.distopia mengunggah rekaman video, ilustrasi, serta tangkapan layar percakapan yang menampilkan dugaan bentakan, tekanan senioritas, hingga kekerasan fisik. Unggahan tersebut juga menyinggung dugaan intimidasi akademik terhadap mahasiswa yang menolak mengikuti pengaderan kampus.
Namun, Unhas menemukan bahwa tidak seluruh materi yang beredar berasal dari kegiatan 2026. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. Muhammad Ruslin, menyampaikan klarifikasi itu pada Selasa, 08/09/2026.
“Sebagian merupakan peristiwa pada saat pengaderan 2026 dan sebagian merupakan potongan video lama pada periode September 2025 sampai dengan Maret 2026,” ujar Prof Ruslin.
Keterangan tersebut penting untuk menjaga konteks. Akan tetapi, persoalan yang lebih besar justru muncul ketika dugaan kekerasan hadir dalam rentang waktu berbeda.
Mengapa praktik seperti ini bisa bertahan?
Yang Dibekukan Bukan Cuma Pengaderan Kampus
Pimpinan Unhas langsung melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan setelah menerima laporan pada 06/09/2026. Sehari berikutnya, kampus menggelar evaluasi bersama pimpinan fakultas, program studi, panitia pengaderan, serta unsur organisasi kemahasiswaan.
“Pihak Pimpinan Universitas bersama Pimpinan Fakultas langsung melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan,” kata Prof Ruslin pada 08/09/2026.
Keputusan berikutnya menghentikan sementara kegiatan pengaderan KM FMIPA. Kampus juga meminta organisasi mahasiswa mengevaluasi format pengaderan dan menghapus unsur bullying maupun tindakan militeristik.
Unhas menyatakan akan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mahasiswa yang mengalami atau mengetahui kekerasan juga diminta melapor melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) atau bagian kemahasiswaan.
Langkah tersebut merupakan respons penting. Namun, pembekuan kegiatan belum tentu membongkar budaya yang melahirkan masalah.
Ketika Senioritas Mendapat Kuasa
Pengaderan bukan masalah selama proses tersebut membangun kemampuan organisasi, kepemimpinan, solidaritas, dan keberanian berpikir.
Masalah muncul ketika senior mengubah pengalaman menjadi hak untuk mengatur junior secara sepihak. Posisi tersebut dapat menciptakan relasi kuasa yang membuat mahasiswa baru sulit mengatakan tidak.
Peneliti sosiologi pendidikan BRIN, Anggi Afriansyah, pernah membahas persoalan budaya kekerasan dalam ospek pada 26 September 2025.
“Enggak mungkin kekerasan membentuk intelektualitas,” kata Anggi.
Ia juga menjelaskan bagaimana nilai kekerasan dapat diwariskan melalui cerita dan kebiasaan antargenerasi.
“Jadi internalisasi nilai (kekerasan) diwarisi dari ucapan senior, dari cerita-cerita yang dibangun ‘abang-abangan’,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memberi konteks penting. Kekerasan dapat bertahan ketika lingkungan organisasi menganggapnya sebagai bagian normal dari proses menjadi anggota kelompok.
Tradisi atau Mekanisme Kontrol?
Mahasiswa baru berada dalam posisi yang berbeda dengan senior. Mereka membutuhkan informasi, jaringan, penerimaan sosial, dan pemahaman mengenai budaya organisasi.
Tekanan kemudian tidak harus hadir dalam bentuk ancaman terbuka. Rasa takut dikucilkan saja sudah dapat membuat seseorang mengikuti instruksi yang sebenarnya tidak ia setujui.
Dugaan intimidasi akademik membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih serius. Jika mahasiswa benar-benar mengalami hambatan KRS atau kegiatan laboratorium karena menolak pengaderan, maka konflik organisasi berpotensi masuk ke wilayah hak mahasiswa memperoleh layanan akademik.
Informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang memberi perintah, tetapi siapa yang memiliki kemampuan membuat junior merasa tidak punya pilihan.
Kampus Tidak Boleh Menunggu Viral
Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah memberikan kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Regulasi tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji, saat membahas budaya kekerasan di kampus pada 25/09/2025, mengingatkan pentingnya penegakan aturan.
“Ketika ada aturan tapi tidak ditegakkan itu kan namanya pembiaran dan kesengajaan,” kata Ubaid.
Pandangan itu mengarah pada satu persoalan apakah sistem pencegahan kampus bekerja sebelum sebuah kasus menjadi viral?
Menghukum Orangnya atau Membongkar Sistemnya?
Sanksi terhadap pelaku tetap penting. Namun, hukuman individu tidak otomatis menghentikan pola apabila sistem pengaderan masih mempertahankan relasi kuasa yang sama.
Pakar Sosiologi Politik UMY Prof. Zuly Qodir, ketika membahas kekerasan senior-junior pada 27/02/2026, menggambarkan pola tersebut sebagai hubungan patron dan klien.
“Dalam konteks ini, senior menjadi patron, sementara junior menjadi klien,” ujar Zuly.
Konteks pernyataan tersebut bukan kasus Unhas, tetapi kerangka relasi kuasa yang ia jelaskan relevan untuk membaca persoalan senioritas.
Karena itu, pembekuan pengaderan FMIPA seharusnya menjadi awal evaluasi institusional.
Pengaderan tidak perlu dihapus. Yang perlu dihapus adalah anggapan bahwa senior otomatis memiliki hak lebih besar atas junior.
Kampus seharusnya mengajarkan keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan berbeda pandangan, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Jika sebuah sistem membutuhkan bentakan agar junior patuh, kampus perlu bertanya apakah mereka sedang membentuk pemimpin atau sekadar mencetak orang yang takut menolak?
Yang Seharusnya Dibentuk, Bukan Ditakuti
Kasus FMIPA Unhas membuka persoalan yang lebih besar daripada sebuah video viral. Ia memperlihatkan pentingnya memeriksa hubungan antara senioritas, budaya organisasi, relasi kuasa, dan perlindungan mahasiswa.
Investigasi perlu menguji setiap rekaman, melindungi korban dan saksi, memeriksa dugaan intimidasi akademik, serta mengevaluasi struktur pengaderan. Jika sistemnya tetap sama, pelaku mungkin berganti, tetapi masalahnya bisa kembali.
Pengaderan seharusnya menghasilkan mahasiswa yang berani berpikir dan berani berkata tidak ketika sesuatu memang salah.
Bukan mahasiswa yang belajar bahwa untuk menjadi senior, mereka harus terlebih dahulu belajar menekan junior. @teguh
