BEM DIY menggelar aksi di tiga titik Yogyakarta dengan empat tuntutan, termasuk RUU Perampasan Aset, pendidikan gratis, penguatan otonomi daerah, dan reformasi Polri.
Tabooo.id – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi di tiga titik, Kamis (27/8/2026).
Lokasinya mencakup kantor DPRD DIY, Titik Nol Kilometer Yogyakarta, dan Gedung Agung Yogyakarta.
Namun, ada sikap yang membedakan aksi ini dari demonstrasi pada umumnya.
Forum BEM DIY tidak masuk ke halaman DPRD DIY. Mereka juga menolak bertemu anggota dewan.
Koordinator Umum Forum BEM DIY, Fathurrahman Djaguna, menjelaskan alasan keputusan tersebut.
“Tidak masuk ke halaman DPRD DIY, dan tidak bertemu sudah tidak percaya lagi,” kata Djaguna.
Pernyataan itu singkat, tetapi menyimpan pesan politik yang kuat.
Mahasiswa bukan hanya membawa tuntutan. Mereka juga membawa ketidakpercayaan terhadap ruang dialog dengan parlemen daerah.
Tiga Titik, Empat Tuntutan
Aksi Forum BEM DIY membawa sejumlah persoalan yang mereka anggap mendesak.
Salah satunya menyangkut penguatan otonomi dan kemampuan fiskal daerah.
Djaguna menilai pemerintah perlu memberi daerah ruang lebih besar untuk menentukan kebutuhannya sendiri.
“Kebutuhan daripada daerah itu lebih tahu dan lebih diketahui bagaimana kebutuhan daerah itu sendiri,” ujarnya.
Karena itu, penguatan desentralisasi menjadi salah satu tuntutan utama.
Bagi mahasiswa, otonomi daerah tidak cukup hanya hadir dalam aturan. Daerah juga membutuhkan kemampuan fiskal agar dapat menjalankan kewenangannya.
Pertanyaan besarnya kemudian muncul: seberapa besar kewenangan yang benar-benar dimiliki daerah untuk menentukan masa depannya sendiri?
RUU Perampasan Aset Kembali Menggema
Isu kedua menyentuh pemberantasan korupsi.
Forum BEM DIY mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Mereka menilai aturan tersebut dapat mempersempit ruang gerak koruptor sekaligus memberi efek jera.
Djaguna menyoroti keberadaan koruptor yang menurutnya masih berada di luar jangkauan pemberantasan yang efektif.
“Koruptor-koruptor yang masih di luar ini harus dibasmi lewat apa? Lewat Undang-Undang Perampasan Aset ini,” katanya.
Bagi Forum BEM DIY, perang melawan korupsi tidak cukup berhenti pada pelaku.
Negara juga perlu mengejar aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Di sinilah RUU Perampasan Aset memperoleh makna politik yang lebih besar.
Mahasiswa mempertanyakan keseriusan negara mengejar hasil korupsi, bukan hanya menghukum pelakunya.
Korupsi Menjadi Simbol Keresahan
Djaguna menyebut korupsi sebagai salah satu sumber keresahan publik.
Ia juga menilai pemerintah dan DPR kurang serius mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Menurut dia, wacana perampasan aset sudah muncul dalam tuntutan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, hingga kini tuntutan tersebut kembali muncul di jalan.
Forum BEM DIY mengaitkan keresahan itu dengan situasi korupsi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian tersebut merupakan pandangan dari pihak mahasiswa.
Yang menarik, persoalan ini tidak lagi berhenti pada debat mengenai keberadaan korupsi.
Perhatian mereka bergeser pada kemampuan negara mengambil kembali aset hasil kejahatan.
Pertanyaan tersebut membuat RUU Perampasan Aset menjadi simbol ketidakpuasan terhadap pemberantasan korupsi.
Pendidikan Gratis Masuk Daftar Tuntutan
Agenda aksi juga menyentuh sektor pendidikan.
Forum BEM DIY menuntut pemerintah mewujudkan pendidikan gratis.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa persoalan biaya pendidikan masih mereka tempatkan sebagai isu keadilan sosial.
Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ruang kelas.
Akses terhadap pendidikan juga menentukan peluang masyarakat memperoleh masa depan yang lebih baik.
Karena itu, tuntutan pendidikan gratis menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap kebijakan publik.
Reformasi Total Polri
Persoalan lain yang mereka soroti adalah kepolisian.
Forum BEM DIY mendesak reformasi total Polri.
Djaguna menilai reformasi sebelumnya belum menyentuh perubahan secara mendasar.
“Kita menuntut reformasi total Polri karena pengamatan kami di Forum BEM DIY bahwasannya kita melihat situasi kondisi hari ini bahwa Polri lagi-lagi punya kelemahan,” ujarnya.
Menurut Djaguna, reformasi Polri sebelumnya belum berjalan secara mengakar.
Atas dasar itu, mahasiswa kembali menjadikan reformasi kepolisian sebagai bagian dari tuntutan.
Isu tersebut memperlihatkan bahwa kritik mereka tidak hanya menyasar kebijakan.
Mereka juga mempertanyakan cara institusi negara menjalankan kekuasaan.
Ketika DPRD Tidak Lagi Menjadi Tujuan Dialog
Sikap Forum BEM DIY terhadap DPRD menjadi bagian paling simbolik dari aksi ini.
Dalam demonstrasi konvensional, massa biasanya berusaha mendekati pusat kekuasaan.
Mereka datang ke gedung parlemen untuk menyampaikan aspirasi. Pertemuan dengan wakil rakyat kemudian menjadi salah satu tujuan.
Forum BEM DIY mengambil arah berbeda.
Mereka tetap mendatangi DPRD DIY, tetapi tidak masuk ke halaman gedung. Pertemuan dengan anggota dewan pun tidak mereka cari.
Mereka datang bukan untuk meminta audiensi. Mereka datang untuk menunjukkan sikap.
Keputusan tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar lokasi demonstrasi.
Ada krisis kepercayaan yang ingin mereka tunjukkan kepada publik.
Ketika dialog tidak lagi mereka anggap efektif, jalanan mengambil fungsi lain.
Jalan menjadi ruang untuk memperlihatkan ketidakpuasan secara terbuka.
Empat Isu, Satu Benang Merah
Jika dilihat sekilas, tuntutan Forum BEM DIY tampak terpisah.
Desentralisasi berbicara tentang hubungan pusat dan daerah.
RUU Perampasan Aset menyentuh pemberantasan korupsi.
Pendidikan gratis menyangkut akses masyarakat. Reformasi Polri berkaitan dengan perubahan institusi kepolisian.
Namun, keempat isu tersebut bertemu pada satu persoalan.
Bagaimana negara menggunakan kekuasaannya?
Pertanyaan itu muncul dalam bentuk berbeda di setiap tuntutan.
Pada isu desentralisasi, mahasiswa mempertanyakan pembagian kewenangan.
Dalam isu korupsi, mereka mempertanyakan keberanian negara mengejar aset.
Pada pendidikan, mereka menuntut akses yang lebih luas.
Sementara pada reformasi Polri, mereka meminta perubahan institusi secara mendasar.
Semua tuntutan itu akhirnya kembali pada satu kata kepercayaan.
Yang Dipersoalkan Bukan Sekadar Kebijakan
Ini bukan sekadar demonstrasi mahasiswa di tiga titik Yogyakarta. Ini adalah pertarungan tentang kepercayaan.
Forum BEM DIY tidak hanya membawa daftar tuntutan ke ruang publik.
Mereka membawa pertanyaan tentang efektivitas negara.
Keempat tuntutan itu bermuara pada persoalan yang sama: penguatan kewenangan daerah, percepatan RUU Perampasan Aset, pendidikan gratis, serta reformasi total Polri.
Pertanyaan tersebut memang berbeda.
Namun, semuanya bertemu pada satu persoalan apakah institusi negara masih mampu meyakinkan masyarakat bahwa perubahan bisa terjadi melalui jalur dialog?
Pernyataan “sudah tidak percaya lagi” menjadi penting karena muncul langsung dari koordinator aksi.
Kalimat itu menunjukkan bahwa masalah yang mereka bawa tidak hanya berkaitan dengan kebijakan.
Ada persoalan hubungan antara masyarakat dan lembaga negara.
Pagar DPRD dapat tetap berdiri.
Ruang rapat dapat tetap terbuka.
Namun, dialog membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dibangun hanya dengan membuka pintu: kepercayaan.
Itulah pesan paling tajam dari aksi Forum BEM DIY.
Mereka tidak sekadar berdiri di luar gedung DPRD.
Mereka sedang menunjukkan bahwa jarak antara rakyat dan wakilnya kini bukan lagi jarak fisik, melainkan jarak kepercayaan.
Dan ketika mahasiswa memilih jalanan daripada meja dialog, pertanyaan terbesarnya bukan hanya mengapa mereka turun ke jalan.
Pertanyaannya apa yang membuat ruang dialog kehilangan daya percaya? @dimas
