Belasan santri di Garut diduga keracunan usai menyantap menu MBG. Kasus ini menjadi ujian awal bagi Kepala BGN Sudaryono untuk membenahi pengawasan dan tata kelola program.
Tabooo.id: Garut – Belasan santri dan guru Pondok Pesantren Al Mansuriah, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, mengalami gejala keracunan sesaat setelah menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (23/7/2026). Peristiwa itu langsung menjadi ujian awal bagi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang baru memimpin lembaga tersebut.
Para korban mengeluhkan mual, muntah, diare, pusing, dan lemas. Gejala muncul tidak lama setelah mereka mengonsumsi nasi, telur rendang, tempe asam manis, sayur sop, dan susu. Petugas kesehatan segera menangani para korban. Sementara itu, polisi langsung membuka penyelidikan.
Kapolsek Tarogong Kidul AKP Masrokan mengatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan dari saksi. Polisi juga menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Penyidik mengamankan sisa makanan dari lokasi kejadian. Tim kemudian mengirim sampel tersebut ke laboratorium. Polisi juga memeriksa dapur penyedia, proses distribusi, penyimpanan bahan baku, hingga mekanisme penyajian makanan. Langkah itu bertujuan mencari sumber kontaminasi sekaligus memastikan ada atau tidaknya kelalaian.
Kasus Garut Bukan Sekadar Insiden Lokal
Insiden di Garut melampaui persoalan kesehatan di satu pondok pesantren. Kasus ini muncul ketika publik menyoroti arah baru Badan Gizi Nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai kepala BGN.
Pergantian kepemimpinan terjadi saat program MBG menghadapi banyak sorotan. Berbagai pihak mempertanyakan kualitas pengawasan terhadap mitra penyedia makanan. Mereka juga menilai standar keamanan pangan dan mekanisme evaluasi masih membutuhkan perbaikan.
Kini perhatian publik tertuju kepada Sudaryono. Masyarakat menunggu langkah nyata yang mampu mencegah insiden serupa.
Rangkaian Kasus Mengindikasikan Persoalan Sistem
Kasus Garut menambah daftar dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Sebelumnya, sejumlah daerah juga melaporkan kejadian serupa.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 siswa mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG sejak awal 2025 hingga April 2026. Angka itu menunjukkan persoalan keamanan pangan belum sepenuhnya terkendali.
Setiap kasus memang memiliki penyebab berbeda. Namun, pola yang terus berulang memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengawasan. Pemerintah belum mampu memastikan setiap dapur penyedia menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten. Selain itu, proses distribusi dan penyajian masih menyimpan berbagai risiko.
Karena itu, publik mulai mempertanyakan efektivitas sistem pengendalian mutu BGN. Lembaga tersebut harus memastikan seluruh proses berjalan aman, mulai dari pengolahan bahan, distribusi, hingga makanan diterima siswa.
Kepercayaan Publik Menjadi Tantangan Terbesar
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan anggaran sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah tidak cukup hanya memperluas jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga harus menjamin keamanan setiap makanan yang tersaji.
Satu kasus memang belum menggambarkan kegagalan seluruh program. Namun, insiden yang terus berulang dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Risiko itu akan semakin besar apabila pemerintah terlambat mengambil tindakan.
BGN harus memperketat audit terhadap seluruh mitra penyedia makanan. Lembaga itu juga perlu meningkatkan pengawasan distribusi. Selain itu, BGN harus mempercepat evaluasi setiap insiden dan membuka hasil investigasi secara transparan. Langkah tersebut akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Kasus Garut menjadi pengingat penting bagi pemerintah. Keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada banyaknya makanan yang tersalurkan. Program ini juga bergantung pada kemampuan negara menjaga keamanan pangan, merespons setiap insiden secara cepat, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang kuat. @dimas
