Mahasiswa asal Maluku Utara menyuarakan ketimpangan pembangunan dalam Aksi Kamisan, menagih pemerataan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi Indonesia Timur.
Tabooo.id – Deretan payung hitam kembali memenuhi kawasan depan Istana Merdeka pada Kamis (16/7/2026). Di tengah Aksi Kamisan ke-916, Muhammad Ali Assatwar, mahasiswa asal Ternate, Maluku Utara, berdiri membawa kegelisahan yang selama ini jarang terdengar dari wilayah paling timur Indonesia. Bukan tentang kasus hukum atau pelanggaran hak asasi manusia semata, melainkan tentang ketimpangan pembangunan yang terus membelah Indonesia.
Menjelang Hari Keadilan Internasional yang dunia peringati setiap 17 Juli, Ali mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya lahir di ruang sidang. Negara juga harus menghadirkan keadilan melalui pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang benar-benar menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau pusat kenyang, ya kita juga harus kenyang. Kalau kita lapar, pusat juga harus lapar. Udah gitu aja, sederhana,” ujarnya.
Kalimat sederhana itu menyimpan kritik yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ekonomi. Ia mempertanyakan arah pembangunan nasional yang selama puluhan tahun masih berputar di pusat, sementara daerah penghasil kekayaan alam tetap berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar.
Jakarta Membuatnya Melihat Jurang Ketimpangan
Pengalaman pertama di Jakarta masih membekas dalam ingatan Ali. Ketika tiba sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta pada 2019, ia tidak terpukau oleh gedung-gedung tinggi ataupun hiruk-pikuk ibu kota.
Kemudahan transportasi umum, jalan yang mulus, dan fasilitas publik yang tertata justru membuatnya menyadari betapa besarnya jarak pembangunan antara Jakarta dan Maluku Utara.
Sejak saat itu, satu pertanyaan terus mengganggunya.
Mengapa negara mampu membangun kota dengan fasilitas modern di Pulau Jawa, tetapi masih membiarkan banyak daerah di Indonesia Timur berjuang memperoleh akses dasar?
Menurut Ali, pemerintah terlalu sering menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama keberhasilan. Padahal, pembangunan seharusnya memastikan seluruh warga menikmati kesempatan yang sama.
“Kita bernegara bukan hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi. Kita berbicara sebangsa, kita punya nasib yang sama. Karena itu harus ada pemerataan,” katanya.
Kekayaan Alam Mengalir, Kemakmuran Tidak
Halmahera menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Perusahaan tambang terus memperluas investasi dan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar global, terutama industri kendaraan listrik.
Namun, masyarakat di sekitar kawasan tambang belum menikmati manfaat yang sepadan.
Kondisi itu membuat Ali mempertanyakan arah pembangunan nasional. Menurutnya, negara lebih sibuk mengejar angka investasi daripada memastikan kesejahteraan masyarakat yang hidup di atas tanah penghasil kekayaan tersebut.
Paradoks itu terus berulang. Tanah menghasilkan triliunan rupiah, tetapi banyak warga masih bergulat dengan persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Bagi Ali, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui grafik pertumbuhan ekonomi. Negara harus membuktikan bahwa hasil pembangunan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sungai Masih Menjadi Jalan Menuju Sekolah
Di depan peserta aksi, Ali kemudian mengisahkan masa kecilnya.
Setiap pagi ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, ia harus melepas celana hingga tinggal mengenakan pakaian dalam sebelum menyeberangi muara sungai menuju sekolah.
Arus sungai menjadi bagian dari perjalanan hariannya.
Dulu ia percaya pengalaman itu akan berhenti pada generasinya.
Kenyataannya berbeda.
“Saya kira generasi saya menjadi yang terakhir mengalami itu. Ternyata sampai hari ini masih ada anak-anak yang harus melakukan hal yang sama,” tuturnya.
Cerita tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan bukan sekadar data dalam laporan pembangunan. Ketimpangan hidup dalam keseharian anak-anak yang masih mempertaruhkan keselamatan hanya untuk memperoleh pendidikan.
Nelayan Kehilangan Laut, Petani Kehilangan Harapan
Persoalan di Maluku Utara tidak berhenti pada akses pendidikan.
Turunnya harga kopra membuat banyak keluarga kesulitan membiayai kuliah anak-anak mereka yang merantau.
Pada saat yang sama, nelayan menghadapi tekanan yang semakin berat.
SPBU di sejumlah wilayah Maluku Utara nyaris tidak menyediakan Pertalite. Solar juga sering sulit diperoleh ketika cuaca memburuk. Sementara itu, aktivitas tambang ilegal dan kerusakan lingkungan terus menekan hasil tangkapan ikan.
Berbagai persoalan tersebut menghimpit masyarakat secara bersamaan.
Bagi banyak keluarga pesisir, krisis bukan lagi peristiwa sesaat. Krisis telah berubah menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi setiap hari.
Kami Tidak Meminta Belas Kasihan
Ali menolak jika pemerintah hanya menawarkan bantuan sosial sebagai jawaban.
Menurutnya, masyarakat Maluku Utara mampu bekerja dan bertahan hidup apabila negara membuka akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi secara adil.
“Kami tidak butuh BLT. Kami bisa cari sendiri. Kami hanya ingin negara membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Kami hanya menagih apa yang dijanjikan konstitusi, yaitu pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besarnya bantuan yang diberikan pemerintah.
Persoalan sebenarnya muncul ketika negara belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dasar seluruh warganya secara merata.
Republik Pernah Ditolong Timur
Menjelang akhir orasinya, Ali mengingatkan publik pada sejarah yang mulai terlupakan.
Pada masa awal kemerdekaan, Sultan Zainal Abidin Syah dari Kesultanan Tidore menyumbangkan sekitar 1.000 ton kopra kepada Presiden Soekarno sebagai dana revolusi.
Saat republik membutuhkan Timur, masyarakat Maluku hadir memberikan dukungan.
Kini, Ali mempertanyakan apakah republik telah menunjukkan perhatian yang sama kepada wilayah yang pernah membantu mempertahankan Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh terus membiarkan ketimpangan berkembang menjadi kekecewaan kolektif.
“Kalau tidak ada perhatian, kita tunggu saja bom waktu yang pas supaya keluarkan referendum buat kami daripada kami tidak terurus dan dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Keadilan Tidak Boleh Berhenti di Jakarta
Hari Keadilan Internasional tidak hanya mengingatkan dunia tentang pentingnya supremasi hukum. Peringatan itu juga menguji keberanian negara menghadirkan keadilan sosial melalui pembangunan yang merata, pendidikan yang mudah diakses, dan layanan kesehatan yang menjangkau seluruh rakyat.
Selama pemerintah masih memusatkan pembangunan di satu kawasan, sementara daerah penghasil sumber daya alam terus memikul ketertinggalan, Indonesia belum sepenuhnya menunaikan amanat konstitusinya. Suara Muhammad Ali Assatwar yang menempuh ribuan kilometer dari Halmahera menuju Istana menjadi pengingat bahwa republik tidak cukup membangun jalan, pelabuhan, atau kawasan industri. Negara juga harus membangun rasa keadilan yang benar-benar hadir hingga ke wilayah paling timur. @dimas
