Pemadaman massal memicu pertanyaan besar apakah sistem listrik Indonesia sedang menuju krisis akibat lemahnya jaringan dan tata kelola?
Tabooo.id – Cahaya lilin kembali menerangi sebuah rumah di Surakarta. Bukan karena listrik belum pernah menjangkau wilayah itu, melainkan karena jaringan listrik yang selama puluhan tahun dianggap andal kini berkali-kali gagal menjalankan fungsinya. Di Sukabumi, seorang siswi sekolah dasar harus mengubur mimpinya mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) setelah listrik padam ketika ia mengerjakan ujian daring. Di Bekasi, Bogor, Depok, Malang, hingga Gresik, warga kembali menghadapi pemadaman bergilir yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Barangkali selama ini kita terlalu percaya bahwa membangun pembangkit otomatis membuat sistem kelistrikan menjadi kuat. Padahal, pembangkit hanya menghasilkan energi. Setelah itu, jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi harus mengantarkan listrik hingga ke rumah, pabrik, sekolah, rumah sakit, dan pusat data tanpa gangguan.
Masalahnya justru muncul di sana.
Surplus yang Ternyata Rapuh
Namun angka surplus tidak otomatis menciptakan sistem yang tangguh.
Sejak awal Juni, gelombang pemadaman di berbagai daerah membuktikan kenyataan itu. Gangguan pada satu pembangkit atau satu ruas transmisi mampu memicu efek domino hingga melumpuhkan banyak wilayah. Di Sumatera, satu sambaran petir pada jaringan transmisi bahkan menjatuhkan sistem lintas provinsi, menurut penjelasan resmi PLN.
Kalau satu gangguan kecil saja mampu memadamkan listrik di wilayah yang begitu luas, persoalannya jelas bukan sekadar cuaca.
Persoalan sesungguhnya terletak pada ketahanan sistem.
Kita Terlalu Sibuk Membangun Mesin, Lupa Memperkuat Jalannya
Selama bertahun-tahun pemerintah lebih sering mengukur keberhasilan sektor ketenagalistrikan dari jumlah pembangkit yang berhasil dibangun.
Semakin besar kapasitas pembangkit, semakin tinggi pula rasa percaya diri pemerintah.
Padahal pembangkit hanyalah mesin.
Listrik tetap harus melewati ribuan kilometer jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi sebelum akhirnya masuk ke rumah-rumah masyarakat.
Di titik inilah ketimpangan mulai muncul.
Data Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa sepanjang 2020–2024 pertumbuhan jaringan transmisi hanya mencapai sekitar 10,1 persen per tahun. Jaringan distribusi bahkan hanya bertambah sekitar 1,5 persen, sedangkan kapasitas gardu induk naik sekitar 3 persen.
Pada saat yang sama, konsumsi listrik justru melonjak. Industri meningkatkan konsumsi lebih dari 10 persen. Rumah tangga menambah kebutuhan sekitar 6 persen. Kendaraan listrik terus bertambah. Pusat data bermunculan. Hilirisasi industri berkembang semakin cepat.
Permintaan berlari.
Jaringannya tertatih.
Ketimpangan itu perlahan berubah menjadi bom waktu.
Masalahnya Bukan Sekadar PLN
Banyak orang langsung menyalahkan PLN setiap kali listrik padam.
Namun akar persoalan jauh lebih rumit.
Pemerintah meminta PLN membangun infrastruktur bernilai ratusan triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga mempertahankan tarif listrik agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan mencapai sekitar 35 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2034.
Sementara itu, margin keuntungan bersih PLN dalam beberapa tahun terakhir hanya berkisar 3 persen. Proyek transmisi bahkan hanya menghasilkan tingkat pengembalian sekitar 2 persen, sedangkan biaya pendanaannya mencapai 8 hingga 9 persen.
Analogi sederhananya seperti ini.
Pemerintah meminta PLN membangun jalan tol nasional, tetapi hanya mengizinkan perusahaan itu memungut tarif setara jalan kampung.
Dalam situasi seperti itu, PLN lebih sibuk menjaga kesehatan keuangannya daripada mempercepat pembangunan jaringan baru.
Batu Bara, RKAB, dan Ego Sektoral
Persoalan lain datang dari hulu.
Keterlambatan pemerintah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan sempat menghambat pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit.
Akibatnya, hari operasi beberapa pembangkit terus menyusut. Cadangan energi menipis. Ketika cadangan melemah, gangguan teknis sekecil apa pun mampu menjatuhkan sistem interkoneksi.
Karena itu, pemadaman listrik bukan sekadar persoalan teknis.
Pemadaman juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antar-sektor pemerintahan.
Satu keputusan administrasi yang terlambat ternyata mampu memengaruhi pasokan energi hingga ke ruang tamu masyarakat.
Listrik Kini Sama Pentingnya dengan Air
Dulu masyarakat menganggap listrik sebagai fasilitas pendukung.
Kini listrik berubah menjadi kebutuhan dasar.
Masyarakat bekerja dengan listrik. Anak-anak belajar menggunakan listrik. Rumah sakit menjalankan alat medis dengan listrik. Pelaku UMKM bergantung pada listrik. Bahkan transaksi keuangan dan komunikasi digital berhenti ketika aliran listrik terputus.
Satu jam pemadaman mungkin hanya terasa mengganggu.
Namun bagi pelaku usaha, rumah sakit, industri, atau siswa yang sedang mengikuti ujian daring, satu jam dapat menghilangkan pendapatan, kesempatan, bahkan keselamatan.
Karena itu, kita tidak lagi bisa menganggap pemadaman massal sebagai gangguan biasa.
Sudah Saatnya Mengubah Cara Mengukur Keberhasilan
Selama ini pemerintah sering membanggakan rasio elektrifikasi yang hampir mencapai 100 persen.
Angka itu memang penting.
Namun masyarakat tidak membutuhkan kabel yang sekadar masuk ke rumah.
Masyarakat membutuhkan listrik yang benar-benar menyala setiap hari.
Karena itu, pemerintah harus mengubah cara mengukur keberhasilan sektor ketenagalistrikan.
Keberhasilan tidak lagi cukup diukur dari jumlah pembangkit baru.
Pemerintah harus mengukur kemampuan sistem menjaga pasokan listrik tetap stabil ketika menghadapi gangguan.
Indikator seperti SAIDI dan SAIFI, yang mengukur durasi serta frekuensi pemadaman, seharusnya menjadi rapor utama. Pemerintah juga perlu membuka hasil investigasi setiap kali terjadi pemadaman besar agar publik memahami akar persoalannya.
Ini Bukan Sekadar Mati Lampu
Pemadaman listrik memang hanya berlangsung beberapa jam.
Namun peristiwa itu membawa pesan yang jauh lebih besar.
Ia memperlihatkan bahwa sistem yang selama ini tampak kuat ternyata menyimpan banyak titik rapuh.
Ia mengingatkan kita bahwa pemerintah tidak cukup hanya membangun pembangkit. Pemerintah juga harus memperkuat jaringan transmisi, distribusi, dan sistem cadangan agar listrik tetap mengalir ketika masyarakat membutuhkannya.
Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah negara tidak bergantung pada banyaknya pembangkit yang berdiri.
Kemajuan bergantung pada kemampuan negara menjaga setiap lampu tetap menyala ketika masyarakat bekerja, belajar, berobat, dan membangun masa depannya.
Inilah persoalan yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar mati lampu. Ini adalah alarm yang memperingatkan bahwa fondasi sistem kelistrikan nasional membutuhkan pembenahan sebelum benar-benar runtuh. @dimas
